 |
| Ilustrasi AI |
Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
(Pemprov Kalteng) terus mengintensifkan upaya pengendalian inflasi di tengah
antisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang hari-hari besar keagamaan
pada Mei 2026. Langkah konkret dilakukan dengan memperkuat pengawasan
distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta menggencarkan Gerakan Pangan Murah
(GPM) dan pasar murah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan
Pembangunan, Yuas Elko, menyampaikan hal tersebut saat mengikuti Rapat
Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual dari Palangka Raya,
Senin (20 April 2026). Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito
Karnavian ini menjadi momentum bagi daerah untuk menyelaraskan strategi
pengendalian inflasi nasional dengan kondisi lokal.
“Langkah yang kami lakukan sesuai arahan Bapak Gubernur, di
antaranya mengintensifkan Gerakan Pangan Murah, pasar murah, serta penyaluran
bantuan pangan pemerintah kepada masyarakat,” ujar Yuas Elko. Upaya ini
bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan bahan
pokok tetap aman dan terjangkau, terutama saat permintaan cenderung meningkat
menjelang perayaan hari besar.
Di sektor energi, Pemprov Kalteng meningkatkan pengawasan
distribusi BBM guna mengantisipasi antrean di lapangan. Yuas menekankan
pentingnya koordinasi lintas instansi untuk memastikan pasokan dari pusat ke
daerah berjalan lancar. “Kami harapkan distribusi dari pusat ke daerah berjalan
lancar sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” tambahnya.
Pengawasan distribusi BBM tidak dilakukan sendirian. Pemprov
melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra
pengawas di lapangan. Pendekatan partisipatif ini diharapkan dapat mendeteksi
dini potensi gangguan distribusi, seperti penimbunan atau kelangkaan di tingkat
agen dan SPBU. Di samping itu, koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak
dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina terus ditingkatkan untuk menjamin stok
BBM aman dalam beberapa bulan ke depan.
Selain intervensi jangka pendek melalui pasar murah dan
bantuan pangan, Pemprov Kalteng juga menyiapkan strategi jangka panjang untuk
memperkuat ketahanan pangan daerah. Beberapa program yang sedang digodok antara
lain penyediaan sarana pendukung seperti pabrik pakan ternak serta pengembangan
unit pengolahan hasil pertanian, termasuk rice milling unit (RMU). Langkah ini
diharapkan dapat meningkatkan produksi lokal, mengurangi ketergantungan impor,
dan menekan tekanan inflasi dari sisi pasokan.
Kalimantan Tengah sebagai provinsi dengan potensi pertanian
dan perkebunan yang besar memiliki modal kuat untuk menjadi penyangga ketahanan
pangan nasional. Namun, tantangan seperti fluktuasi cuaca, distribusi logistik
yang masih terkendala infrastruktur, dan lonjakan permintaan musiman tetap
menjadi perhatian utama. Pengendalian inflasi di daerah ini tidak hanya
berdampak pada masyarakat lokal, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi
regional di Pulau Kalimantan secara keseluruhan.
Yuas Elko menegaskan bahwa semua langkah pengendalian
inflasi dilakukan secara terintegrasi. Monitoring harga komoditas pokok
dilakukan secara rutin melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang
melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Bank Indonesia, dan instansi
teknis terkait. Apabila terdapat indikasi kenaikan harga yang signifikan,
intervensi cepat akan dilakukan melalui operasi pasar atau penyaluran cadangan
pangan.
Pengawasan BBM juga semakin ketat karena bahan bakar menjadi
komponen penting yang memengaruhi biaya transportasi dan produksi. Kenaikan
harga BBM atau kelangkaan pasokan berpotensi memicu efek domino terhadap
inflasi inti dan inflasi volatile. Oleh karena itu, antisipasi antrean di SPBU
menjadi prioritas agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu.
Meski tidak disebutkan angka inflasi spesifik dalam rapat
tersebut, upaya Pemprov Kalteng sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk
menjaga inflasi nasional tetap terkendali di kisaran target yang ditetapkan. Di
tengah dinamika ekonomi global dan domestik, termasuk tekanan dari sisi energi
dan pangan, daerah-daerah diharapkan proaktif dalam menjaga stabilitas.
Bagi masyarakat Kalimantan Tengah, program Gerakan Pangan
Murah dan pasar murah telah terbukti membantu meringankan beban pengeluaran
rumah tangga. Bantuan pangan pemerintah, seperti beras, minyak goreng, dan
komoditas lain, juga menjadi penyangga bagi kelompok rentan. Ke depan,
diharapkan program-program ini semakin masif dan menjangkau pelosok desa, bukan
hanya di ibu kota provinsi dan kota-kota besar.
Pemprov Kalteng juga terus mendorong sinergi dengan pelaku
usaha dan distributor untuk memastikan rantai pasok berjalan efisien.
Penggunaan teknologi dalam pemantauan distribusi, seperti sistem berbasis data
real-time, menjadi salah satu opsi yang sedang dikaji agar pengawasan lebih
akurat dan transparan.
Upaya pengendalian inflasi ini menjadi bagian penting dari
komitmen Gubernur Kalimantan Tengah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di
tengah berbagai tantangan pembangunan. Dengan pendekatan yang
holistik—menggabungkan intervensi pasar, penguatan produksi lokal, dan
pengawasan ketat terhadap BBM—diharapkan inflasi dapat terkendali dan daya beli
masyarakat tetap terjaga.
Di tingkat nasional, rapat koordinasi yang diikuti oleh
seluruh provinsi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi potensi
tekanan inflasi menjelang momen-momen penting. Kalimantan Tengah, dengan
kekayaan sumber daya alam dan pertaniannya, diharapkan dapat menjadi contoh
bagi daerah lain dalam mengintegrasikan pengendalian inflasi dengan ketahanan
pangan dan energi.
Masyarakat pun diimbau untuk turut berpartisipasi dengan
melaporkan setiap indikasi kelangkaan atau kenaikan harga yang tidak wajar.
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta menjadi kunci keberhasilan
menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Ke depan, Pemprov Kalteng akan terus mengevaluasi
efektivitas program-program yang telah dijalankan. Jika diperlukan, penyesuaian
strategi akan dilakukan agar pengendalian inflasi semakin optimal dan
memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Tengah.
Dengan langkah-langkah yang sedang diintensifkan ini,
Pemprov Kalteng menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga stabilitas harga dan
ketersediaan barang kebutuhan pokok, termasuk BBM, di tengah dinamika ekonomi
yang terus berubah.
