 |
| Ilustrasi AI |
IKN – Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif
di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus digenjot sesuai rencana meski pemerintah
sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran secara menyeluruh. Proyek
strategis ini bahkan tidak masuk dalam daftar pemangkasan belanja, sehingga
timeline penyelesaian pada 2027-2028 tetap terjaga. Pernyataan tegas ini
disampaikan langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, saat
melakukan peninjauan lapangan pada Sabtu, 11 April 2026.
Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo
Subianto sangat jelas: pembangunan kawasan lembaga tinggi negara ini menjadi
prioritas nasional. “Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif
tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu
ragu,” ujarnya kepada awak media yang mendampingi peninjauan kemarin.
Keterangan tersebut langsung meredam berbagai spekulasi yang
sempat beredar di masyarakat mengenai kemungkinan penundaan proyek akibat
pengetatan anggaran. Sebagai Kepala Otorita IKN, Basuki menjamin bahwa seluruh
tahapan konstruksi tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan
sebelumnya. Foto udara kawasan yang dirilis Humas Otorita IKN menunjukkan lahan
yang sudah mulai dibersihkan dan beberapa fondasi awal yang mulai terlihat.
Detail Perencanaan Kawasan Legislatif yang Masih Menunggu Sentuhan Akhir
Di kawasan legislatif, pemerintah merencanakan pembangunan
lima gedung utama yang akan menjadi simbol kekuasaan legislatif di ibu kota
baru. Gedung-gedung tersebut meliputi Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD,
serta Gedung MPR. Gedung Paripurna dirancang sebagai pusat kegiatan sidang
dengan kapasitas mencapai 1.579 orang, menjadikannya salah satu fasilitas
terbesar di kawasan tersebut.
Saat ini, tim perencana masih menunggu persetujuan akhir
dari Presiden Prabowo Subianto untuk penyempurnaan desain akhir. Penyempurnaan
ini diperlukan agar desain lebih sesuai dengan visi arsitektur IKN yang
mengusung konsep hijau dan berkelanjutan. Selain gedung utama, pemerintah juga
sedang mempersiapkan infrastruktur pendukung berupa jaringan jalan kawasan
sepanjang 3,7 kilometer. Tahap awal pembangunan jalan tersebut sudah memasuki
proses pembersihan lahan, yang dipastikan tidak akan mengganggu kelestarian
lingkungan sekitar.
Paket Pekerjaan Kawasan Yudikatif Dibagi Dua Tahap
Sementara itu, kawasan yudikatif dibagi menjadi dua paket
pekerjaan besar untuk mempercepat realisasi. Paket pertama mencakup pembangunan
Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan. Paket kedua
meliputi Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid sebagai
fasilitas keagamaan yang terintegrasi.
Kedua kawasan tersebut nantinya akan dihubungkan oleh jalan
penghubung sepanjang delapan kilometer. Jalan ini tidak hanya berfungsi sebagai
akses transportasi, tetapi juga sebagai elemen penghubung antarlembaga negara
agar koordinasi antar cabang kekuasaan dapat berjalan lebih efektif di masa
depan.
Infrastruktur Pendukung Air dan Utilitas Terintegrasi
Pembangunan tidak hanya berfokus pada gedung-gedung utama.
Pemerintah juga memperkuat infrastruktur dasar, terutama di bidang air bersih
dan drainase. Pembangunan embung EC-08 dan kolam retensi TR01 sedang berjalan
untuk menjamin ketersediaan air di kawasan inti. Selain itu, jaringan perpipaan
air minum akan terintegrasi melalui sistem Multi-Utility Tunnel (MUT) yang
dirancang khusus untuk mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Integrasi MUT ini menjadi terobosan penting karena
memungkinkan semua utilitas—air, listrik, telekomunikasi, dan
drainase—ditempatkan dalam satu terowongan bawah tanah. Pendekatan ini tidak
hanya menghemat lahan, tetapi juga meminimalisir risiko kerusakan infrastruktur
akibat cuaca ekstrem di Kalimantan Timur.
Signifikansi Strategis bagi Pemindahan Ibu Kota
Keputusan untuk tetap memprioritaskan pembangunan kompleks
legislatif dan yudikatif ini memiliki makna yang sangat strategis. Dengan
memindahkan ketiga cabang kekuasaan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—ke IKN
secara bertahap, pemerintah berharap dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih
efisien dan terpusat di ibu kota baru. Hal ini sekaligus menjadi bukti komitmen
negara dalam melanjutkan agenda pemindahan ibu kota yang telah direncanakan
sejak era Presiden Joko Widodo dan kini dilanjutkan di bawah kepemimpinan
Presiden Prabowo Subianto.
Basuki Hadimuljono menambahkan bahwa proyek ini bukan
sekadar pembangunan fisik, melainkan juga investasi jangka panjang bagi tata
kelola pemerintahan yang lebih baik. “Kita ingin memastikan bahwa
lembaga-lembaga tinggi negara ini memiliki fasilitas yang memadai, modern, dan
ramah lingkungan,” katanya.
Hingga saat ini, progres pembangunan kawasan inti IKN terus
menunjukkan tren positif. Meski ada tantangan seperti penyesuaian anggaran
secara nasional, Otorita IKN memastikan bahwa proyek-proyek prioritas seperti
ini tetap terlindungi. Masyarakat pun diharapkan tidak perlu khawatir terhadap
isu-isu penundaan yang sempat beredar di media sosial.
Pemerintah juga terus membuka ruang bagi partisipasi
masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengawasi jalannya pembangunan.
Transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap
megaproyek nasional ini.
Dengan target penyelesaian pada 2027-2028, kompleks
legislatif dan yudikatif di IKN diharapkan dapat segera beroperasi penuh.
Kehadiran gedung-gedung tersebut tidak hanya akan menjadi landmark baru di
Nusantara, tetapi juga simbol kuat bahwa Indonesia siap memasuki era baru
sebagai negara dengan ibu kota yang modern, inklusif, dan berorientasi masa
depan.
