Gubernur Kalimantan Tengah Dorong Program Sekolah Gratis Hingga Menyentuh Wilayah Pedalaman

Palangka Raya, Kalimantan Tengah — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) di bawah kepemimpinan Gubernur H. Agustiar Sabran kembali menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak di daerah itu. Salah satu fokus utama pada awal tahun 2026 adalah memastikan agar Program Sekolah Gratis benar-benar menjangkau wilayah pedalaman yang selama ini sering tertinggal dari pusat kota baik dalam akses maupun kualitas pendidikan.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, ketika memaparkan capaian dan arah kebijakan pendidikan yang selama ini dijalankan. Menurut Reza, Gubernur Agustiar Sabran secara khusus menginginkan agar bantuan pendidikan ini tidak hanya menjadi slogan, tetapi dirasakan langsung oleh peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Fokus Program Bagi Siswa Tidak Mampu dan Daerah Pedalaman

Reza menekankan bahwa konsentrasi utama Pemprov Kalteng saat ini adalah menjamin bahwa bantuan sekolah gratis dapat diakses oleh anak-anak di pedalaman provinsi. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerataan pendidikan yang berkeadilan sosial, di mana pendidikan dipandang bukan sebagai hak istimewa tetapi hak fundamental seluruh anak bangsa.

Lebih jauh, program ini secara spesifik ditujukan untuk membantu siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, terutama di daerah terpencil yang selama ini mengalami tantangan akses pendidikan — baik dari sisi biaya maupun infrastruktur sekolah. Kebijakan ini muncul sebagai reaksi terhadap kondisi geografis Kalimantan Tengah yang memiliki banyak wilayah sulit dijangkau oleh pelayanan publik.

Skema Bantuan dan Penerapan Sekolah Gratis

Dalam penerapannya, Pemprov Kalteng telah melaksanakan sejumlah skema strategi supaya program sekolah gratis ini berjalan efektif. Salah satu bentuknya adalah pembebasan pungutan Biaya Penunjang Pendidikan (BPP) di sejumlah sekolah. Sekolah-sekolah tersebut sepenuhnya memanfaatkan pendanaan dari Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOSP) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk menanggung biaya siswa.

Namun demikian, tidak semua sekolah menerapkan kebijakan pembebasan penuh biaya pendidikan. Di beberapa lokasi, terutama di daerah perkotaan atau sekolah swasta tertentu, masih diterapkan BPP dengan skema subsidi silang. Artinya, siswa dari keluarga mampu tetap dikenakan iuran, sementara siswa kurang mampu dibebaskan dari pungutan tersebut.

Selain itu, laporan resmi Dinas Pendidikan menyebut bahwa 422 sekolah di seluruh Kalimantan Tengah telah mengambil bagian dalam program sekolah gratis, dengan dukungan anggaran dari BOSDA untuk menanggung pengeluaran pendidikan siswa kurang mampu dan pedalaman. Rata-rata bantuan yang diberikan sekitar Rp2,4 juta per siswa per tahun atau setara Rp200 ribu per bulan.

Pernyataan Gubernur dan Visi Pendidikan yang Inklusif

Gubernur Agustiar Sabran secara konsisten menyatakan bahwa tidak ada anak di Kalimantan Tengah — baik di kota maupun di kampung pedalaman — yang harus berhenti sekolah karena persoalan biaya. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, ia menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak dan kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi akses itu tanpa diskriminasi.

Visi pemerataan pendidikan ini juga dirangkai dalam konsep pembangunan lokal yang disebut Huma Betang, yang menekankan nilai kesetaraan, persatuan, dan kebersamaan dalam setiap program pemerintah. Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan sosial, dan ekonomi menjadi empat pilar utama yang saling berkolerasi dalam strategi pembangunan ini.

Sinergi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

Program sekolah gratis di Kalimantan Tengah tidak berjalan sendiri. Kebijakan ini juga selaras dengan inisiatif nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh warga negara. Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan program ini agar manfaatnya lebih maksimal, baik dari sisi kebijakan, pendanaan, maupun evaluasi pelaksanaan.

Meskipun kemajuan terlihat signifikan, Pemprov Kalteng juga mengakui adanya berbagai tantangan dalam pelaksanaan program ini. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran di sektor pendidikan yang harus dihadapi bersama dalam jangka panjang. Peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan tetap menjadi fokus berikutnya.

Selain itu, dukungan sarana dan prasarana di banyak wilayah pedalaman masih memerlukan peningkatan. Infrastruktur sekolah, akses transportasi, serta dukungan teknologi pembelajaran digital merupakan tantangan substansial yang perlu ditempuh agar pendidikan tidak hanya sekedar gratis dari segi biaya, tetapi juga bermutu dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Harapan Masyarakat

Program sekolah gratis ini sejatinya bukan hanya sebuah kebijakan finansial, tetapi juga aspirasi sosial untuk memperkuat masa depan generasi muda Kalimantan Tengah. Para siswa dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan lebih besar untuk terus menempuh pendidikan tanpa dibebani biaya pendidikan yang berat.

Selain itu, fokus terhadap pendidikan di pedalaman berdampak signifikan terhadap penurunan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan wilayah pinggiran. Harapan banyak pihak adalah bahwa kesempatan yang lebih merata dapat membuka peluang yang lebih besar bagi lahirnya generasi pemimpin, inovator, dan profesional yang berasal dari seluruh pelosok Kalimantan Tengah.

Program Sekolah Gratis yang digagas Pemprov Kalimantan Tengah menunjukkan langkah nyata pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan akses pendidikan. Dedikasi Gubernur Agustiar Sabran dan jajaran Dinas Pendidikan bukan hanya memperluas jangkauan kebijakan, tetapi juga memperkuat suara keadilan sosial dalam pembangunan. Meskipun tantangan masih ada, langkah progresif ini menjadi tonggak penting dalam menjamin bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki akses pendidikan berkualitas tanpa hambatan biaya.