 |
| Ilustrasi AI |
IKN – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus
memperkuat upaya pencegahan penyakit menular di ibu kota baru dengan melibatkan
kader kesehatan secara aktif. Melalui pelatihan khusus yang digelar pada Kamis,
9 April 2026, Otorita menargetkan penurunan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD)
hingga 50 persen di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Langkah
ini menjadi bagian penting dari komitmen membangun lingkungan sehat di tengah
pesatnya pembangunan infrastruktur.
Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito, menegaskan
bahwa pengendalian malaria dan DBD tidak bisa hanya bergantung pada sektor
kesehatan semata. “Pengendalian malaria dan DBD tidak bisa hanya dilakukan oleh
sektor kesehatan. Peran masyarakat menjadi kunci utama,” ujar Suwito melalui
keterangan resmi Humas Otorita IKN.
Ia menambahkan bahwa jika vektor penular dapat dikendalikan
dengan baik, maka penularan penyakit tersebut dapat dicegah secara efektif.
“Jika vektornya dapat dikendalikan, maka penularan dapat dicegah,” tegasnya.
Pelatihan Kader Pencegahan Malaria dan DBD ini diikuti oleh
pengelola hunian serta tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari berbagai
paket pekerjaan di wilayah KIPP IKN. Peserta pelatihan ini nantinya akan
ditetapkan sebagai kader kesehatan resmi melalui surat keputusan Otorita IKN.
Tugas utama mereka meliputi edukasi masyarakat, pengendalian lingkungan, serta
pencegahan penyakit di lingkungan kerja dan kawasan hunian.
Fokus pada Area Risiko Tinggi di Tower Hunian dan Area Konstruksi
Wilayah KIPP IKN saat ini sudah dinyatakan bebas dari
penularan malaria lokal. Namun, kasus DBD masih menjadi tantangan serius,
terutama di tower hunian yang masuk kategori risiko tinggi akibat potensi
genangan air selama proses pembangunan. Kondisi ini membuat area konstruksi dan
hunian pekerja rentan terhadap perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, vektor
utama penyakit DBD.
Melalui pelibatan kader kesehatan ini, Otorita IKN berupaya
memperkuat sistem kewaspadaan dini dan pengendalian vektor secara
berkelanjutan. Program ini juga sejalan dengan inisiatif Kementerian Kesehatan
berupa ‘Kampung Bebas Jentik’, yang sedang diujicobakan di Kalimantan Timur,
khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara.
Suwito menjelaskan bahwa konsep kawasan bebas jentik akan
disesuaikan untuk area khusus seperti kawasan industri dan IKN. Peran camat,
kepala desa, serta pemerintah daerah tetap menjadi ujung tombak, sementara
tenaga kesehatan berfungsi sebagai pendamping teknis.
Strategi Pencegahan Melibatkan Masyarakat dan Pekerja Konstruksi
Salah satu strategi utama adalah melakukan edukasi langsung
kepada masyarakat dan pekerja di lapangan. Kader kesehatan akan terlibat dalam
kegiatan pengendalian lingkungan, seperti pemantauan jentik nyamuk, pembersihan
genangan air, dan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Di sisi proyek konstruksi, Otorita mendorong penerapan
sistem HSE (Health, Safety, Environment) induction atau screening kesehatan di
site. Pekerja akan ditanyakan riwayat penyakit dan asal daerahnya untuk
mendeteksi potensi penularan dini.
Kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan juga melibatkan
perwakilan seperti Bambang Siswanto, yang mendukung upaya ini sebagai bagian
dari strategi nasional pengendalian penyakit tropis.
Otorita IKN berencana membentuk tim kader kesehatan secara
resmi pasca-pelatihan. Tim ini diharapkan dapat bekerja secara berkelanjutan,
tidak hanya selama masa pembangunan, tetapi juga setelah IKN beroperasi penuh
sebagai ibu kota negara.
Upaya penurunan kasus DBD hingga 50 persen ini bukan sekadar target angka, melainkan komitmen Otorita IKN untuk mewujudkan kota yang sehat dan ramah bagi seluruh penghuninya. Di tengah pembangunan megaproyek nasional, risiko kesehatan seperti DBD dan malaria harus dikelola dengan baik agar tidak menghambat laju pemindahan ibu kota.
Pelibatan kader dari kalangan pengelola hunian dan tim K3
proyek diharapkan dapat menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap kesehatan
lingkungan. Dengan peran aktif masyarakat, pencegahan penyakit akan lebih
efektif dan berkelanjutan dibandingkan pendekatan top-down semata.
Program ini juga menjadi contoh bagaimana Otorita IKN
mengintegrasikan aspek kesehatan ke dalam setiap tahap pembangunan. Mulai dari
perencanaan kawasan hingga pengelolaan hunian pekerja, semua diarahkan untuk
meminimalkan risiko kesehatan masyarakat.
Ke depan, Otorita berencana memperluas pelatihan serupa ke
kawasan lain di IKN dan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
Target penurunan 50 persen kasus DBD diharapkan dapat tercapai melalui
kombinasi penguatan kewaspadaan dini, pengendalian vektor, dan partisipasi
aktif seluruh pemangku kepentingan.
Masyarakat dan pekerja di IKN diimbau untuk mendukung
program ini dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, terutama menghindari
genangan air yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Setiap upaya kecil
dari individu dapat memberikan kontribusi besar bagi terciptanya IKN yang bebas
dari penyakit menular.
Dengan langkah konkret ini, Otorita IKN semakin mendekatkan
visi ibu kota baru sebagai kota modern yang tidak hanya maju dari segi
infrastruktur, tetapi juga unggul dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan
masyarakatnya. Keberhasilan program kader kesehatan ini diharapkan dapat
menjadi model bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam pengendalian DBD dan
malaria.
