 |
| Ilustrasi AI |
Samarinda – Program Internet Desa Gratis yang
digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menunjukkan komitmen
kuat untuk menghapus kesenjangan digital di pelosok. Namun, di balik manfaat
besar itu, muncul laporan tagihan bulanan yang mengatasnamakan provider. Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur Muhammad Faisal
langsung angkat bicara: seluruh biaya program ini ditanggung Pemprov Kaltim
sepenuhnya, tidak ada pungutan sepeser pun kepada desa.
Imbauan tegas itu disampaikan Faisal saat jumpa pers di
Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Senin (2/3/2026). “Dari laporan yang kami terima,
ada beberapa kepala desa yang mendapatkan tagihan bulanan dari oknum yang
mengaku dari provider internet program Pemprov Kaltim. Kami tegaskan untuk
Program Internet Desa Gratis ini tidak ada pungutan atau tagihan kepada desa,”
ujar Faisal tegas.
Lebih lanjut, ia menambahkan, “Jadi tidak ada urusan tagihan
ke kepala desa. Kalau ada yang menagih, mohon jangan ditanggapi dan segera
laporkan kepada kami.” Faisal juga menjelaskan bahwa pada Januari dan Februari
2026, setidaknya dua hingga tiga desa telah melaporkan adanya tagihan semacam
itu. Meski demikian, Pemprov memastikan semua biaya operasional dan pemasangan
menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Kalaupun ada provider yang benar-benar menagih, bisa jadi
itu kesalahan administratif. Namun tetap jangan ditanggapi. Semua ditanggung
pemerintah provinsi,” tegasnya lagi.
Program Internet Desa Gratis ini memang menjadi salah satu
andalan Pemprov Kaltim dalam mempercepat transformasi digital. Hingga akhir
2025, layanan internet tanpa biaya sudah terpasang di 802 desa di seluruh
Kalimantan Timur. Pada tahun 2026, pemasangan dilanjutkan ke 39 desa tambahan.
Dengan demikian, total desa yang akan menikmati internet gratis mencapai 841
desa.
“Saat ini 39 desa tersebut masih dalam proses pengadaan
melalui e-katalog dan ditargetkan rampung pada Maret 2026,” jelas Faisal. Ia
pun optimistis, “Insya Allah bulan Maret ini kita kejar agar 39 desa bisa
terpasang, sehingga total 841 desa semuanya sudah terakses internet desa
gratis.”
Bayangkan dampaknya bagi masyarakat desa. Di era di mana
informasi dan ekonomi digital semakin mendominasi, akses internet gratis ini
bukan sekadar kemewahan. Anak-anak sekolah bisa belajar daring tanpa hambatan,
petani bisa mengakses informasi harga komoditas terkini, pelaku usaha kecil
menengah bisa memasarkan produk lewat marketplace, bahkan layanan kesehatan dan
administrasi pemerintahan bisa semakin cepat dan transparan.
Program ini juga menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Kaltim
di bawah kepemimpinan Gubernur untuk tidak meninggalkan desa-desa terpencil.
Dari Kutai Timur, Kutai Kartanegara, hingga kabupaten-kabupaten lain, ribuan
kepala keluarga kini sudah merasakan manfaatnya. Bahkan sebelumnya, Pemprov
telah berhasil melampaui target tahunan pemasangan internet desa, yang
menunjukkan kerja keras Diskominfo dan seluruh stakeholder terkait.
Yang terpenting, program ini benar-benar gratis. Tidak ada
biaya pemasangan, tidak ada biaya bulanan, dan tidak ada biaya apa pun yang
dibebankan kepada desa atau warga. Semua ditanggung APBD Provinsi Kalimantan
Timur. Oleh karena itu, setiap upaya oknum yang mencoba memanfaatkan program
ini untuk keuntungan pribadi harus diwaspadai.
Faisal mengimbau agar seluruh kepala desa yang menerima
tagihan segera melaporkan ke Diskominfo Kaltim. “Kami siap menindaklanjuti
setiap laporan. Jangan sampai ada yang memanfaatkan program baik ini untuk
kepentingan pribadi,” katanya. Langkah ini penting agar kepercayaan masyarakat
terhadap program pemerintah tetap terjaga.
Keberhasilan Program Internet Desa Gratis ini juga tidak
lepas dari kerja sama dengan berbagai provider resmi yang telah melalui proses
pengadaan yang transparan. Pemasangan dilakukan secara bertahap, dengan
prioritas pada desa-desa yang belum terjangkau sinyal internet. Proses
pengadaan lewat e-katalog pun memastikan harga yang kompetitif dan
akuntabilitas yang tinggi.
Bagi masyarakat Kalimantan Timur, khususnya di pedesaan,
hadirnya internet gratis ini adalah angin segar menuju era digital yang
inklusif. Di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang pesat di wilayah
tetangga, Kaltim tidak ingin desa-desa tertinggal. Internet menjadi jembatan
penting untuk menghubungkan potensi desa dengan peluang yang lebih luas, mulai
dari pariwisata desa, produk unggulan, hingga pendidikan berkualitas.
Dengan target 841 desa terlayani pada Maret 2026, Program
Internet Desa Gratis Kaltim semakin mendekati visi “Kaltim BerAKHLAK” yang
salah satunya menekankan pemerataan pembangunan. Tidak ada lagi desa yang
terisolasi karena keterbatasan akses informasi. Semua bisa terhubung, semua
bisa maju bersama.
Diskominfo Kaltim juga terus melakukan monitoring dan
pemeliharaan agar layanan tetap optimal. Jika ada gangguan, mekanisme pelaporan
telah disiapkan sehingga bisa segera diatasi tanpa biaya tambahan bagi desa.
Fenomena tagihan palsu yang muncul belakangan ini justru
menjadi momentum untuk semakin menguatkan sosialisasi program. Faisal dan
timnya berkomitmen agar tidak ada satu kepala desa pun yang terkecoh. “Kami
tegaskan sekali lagi: Program ini gratis total. Jangan percaya jika ada yang
meminta uang,” pungkasnya.
Masyarakat dan kepala desa di seluruh Kalimantan Timur kini
bisa bernapas lega. Internet bukan lagi barang mahal yang hanya dinikmati
kota-kota besar. Di desa-desa, sinyal gratis sudah siap menyambut masa depan
yang lebih cerah. Dan Pemprov Kaltim melalui Diskominfo terus memastikan bahwa
program ini tetap bersih, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh
rakyat.
Program Internet Desa Gratis Kaltim tanpa pungutan bukan
sekadar proyek infrastruktur. Ini adalah investasi untuk sumber daya manusia
desa, investasi untuk pemerataan pembangunan, dan investasi untuk Kalimantan
Timur yang lebih maju dan berkeadilan.
