 |
| Ilustrasi AI |
Samarinda – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan
komitmennya terhadap efisiensi anggaran negara. Kali ini, sorotan tajam
diarahkan pada belanja mobil dinas seorang kepala daerah yang mencapai Rp 8
miliar. Kritik itu langsung memicu perhatian publik, terutama setelah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengonfirmasi bahwa mobil
dinas Gubernur Rudy Mas'ud berupa Range Rover 3.0 LWB senilai Rp 8,49 miliar
telah resmi dikembalikan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim,
Muhammad Faisal, menjelaskan secara terbuka bahwa seluruh proses pengadaan dan
pengembalian kendaraan tersebut sudah dianggap tuntas secara administratif.
"Secara hitungan dan administratif proses pengadaan dianggap sudah tuntas,
karena mobil tersebut belum pernah dipakai ke lapangan," ujar Faisal,
seperti dikutip Antara, Sabtu (21/3/2026).
Pernyataan ini menjadi respons langsung atas pidato Presiden
Prabowo pada Kamis (19/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo tidak
menyebut nama gubernur secara spesifik, namun jelas merujuk pada kasus yang
tengah ramai dibahas publik. "Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak
efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah
daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar," tegas Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden menyoroti persoalan yang lebih luas
di daerah. Menurutnya, banyak tugas yang seharusnya ditangani kabupaten dan
provinsi justru terbengkalai, sehingga Presiden harus turun tangan. Contoh yang
disebutkan adalah pembangunan jembatan desa yang hanya terwujud setelah rakyat
berteriak dan presiden ikut campur. "Maaf, ada dana desa, ke mana dananya?
Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi,
kita harus terbuka, kita harus fair," sambung Prabowo.
Kritik ini langsung menyentuh hati masyarakat yang semakin
peka terhadap penggunaan uang rakyat. Di tengah tekanan ekonomi dan prioritas
pembangunan nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di Kaltim,
pengeluaran mewah untuk fasilitas pejabat memang kerap menjadi sorotan.
Rincian Pengadaan dan Alasan Pembatalan
Menurut penjelasan Pemprov Kaltim, mobil Range Rover 3.0
Long Wheel Base itu dibeli melalui mekanisme penunjukan langsung karena memang
hanya ada satu distributor resmi di Jakarta. Total anggaran Rp 8,49 miliar
mencakup bukan hanya harga pokok kendaraan, melainkan juga seluruh biaya
pendukung yang wajib: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh),
bea balik nama, ongkos kirim antar-pulau, asuransi, hingga margin keuntungan
distributor.
Dari total tersebut, yang diterima supplier hanya Rp 7,5
miliar secara net. Sisanya sekitar Rp 1 miliar lebih telah disetorkan ke negara
sebagai pajak. Karena kendaraan sama sekali belum pernah digunakan di lapangan,
Pemprov memutuskan membatalkan pengadaan dan mengembalikan unit tersebut sejak
awal Maret 2026.
Saat ini, proses refund pajak sedang berjalan melalui
koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Faisal memperkirakan proses
pencairan kembali dana pajak tersebut memerlukan waktu 2-3 bulan. "Melalui
penyelesaian administrasi dan upaya penarikan kembali dana pajak secara
transparan ini, Pemprov Kaltim membuktikan komitmen dalam mendukung efisiensi
anggaran sesuai arahan tegas dari pemerintah pusat," tegas Faisal.
Sementara itu, Gubernur Rudy Mas'ud kini kembali menggunakan
kendaraan dinas lama yang telah ada. Langkah ini diambil agar tidak ada kesan
pemborosan dan tetap menjaga operasional pemerintahan berjalan normal.
Kasus ini bermula dari rencana pengadaan mobil dinas baru
yang sempat menjadi pembicaraan hangat di akhir 2025. Namun, seiring dengan
instruksi Presiden Prabowo yang menekankan penghematan di semua lini, Pemprov
Kaltim langsung bertindak cepat. Pengembalian mobil ini juga telah dilaporkan
secara resmi ke Kementerian Dalam Negeri.
Di kalangan netizen, respons beragam. Sebagian memuji
langkah transparan Pemprov Kaltim yang langsung membuka suara dan membatalkan
proyek. "Ini contoh baik, cepat respons dan tidak ngotot," komentar
salah satu warganet di media sosial. Sementara sebagian lain tetap
mempertanyakan mengapa anggaran sebesar itu sempat disetujui di awal.
Sebagai jurnalis, saya mencatat bahwa isu mobil dinas mewah
bukan hal baru. Di era reformasi anggaran ini, pemerintah pusat memang gencar
mendorong daerah untuk memprioritaskan belanja produktif: infrastruktur,
pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pembelian kendaraan
dinas dengan spesifikasi premium seringkali dianggap kurang mencerminkan
semangat gotong royong dan kedekatan dengan rakyat.
Prabowo sendiri dalam beberapa kesempatan memang kerap
mengambil contoh konkret untuk menyampaikan pesan efisiensi. Mulai dari kritik
terhadap fasilitas pejabat hingga penekanan bahwa dana desa harus benar-benar
sampai ke masyarakat, bukan menguap di birokrasi.
Implikasi Lebih Luas bagi Tata Kelola Daerah
Kasus Kaltim ini menjadi pengingat bagi seluruh kepala
daerah di Indonesia. Di tengah target pertumbuhan ekonomi nasional dan
percepatan pembangunan, setiap rupiah APBD harus dipertanggungjawabkan dengan
akuntabel. Mekanisme penunjukan langsung memang diizinkan undang-undang dalam
kondisi tertentu, namun tetap harus diawasi ketat agar tidak disalahgunakan.
Pemprov Kaltim sendiri kini menunjukkan sikap proaktif.
Dengan mengembalikan mobil dan memproses refund pajak, mereka tidak hanya
menyelamatkan anggaran tetapi juga memperkuat citra pemerintahan yang responsif
terhadap arahan pusat.
Gubernur Rudy Mas'ud melalui juru bicaranya juga
menyampaikan permohonan maaf jika pengadaan tersebut kurang berkenan di
masyarakat. Sikap rendah hati ini patut diapresiasi di tengah budaya politik
yang kadang defensif.
Hingga hari ini, 23 Maret 2026, mobil dinas yang sempat
menjadi sorotan itu sudah kembali ke tangan supplier. Proses administrasi
rampung, dan dana pajak sedang dalam perjalanan untuk kembali ke kas daerah.
Ini menjadi bukti nyata bahwa kritik konstruktif dari Presiden Prabowo tidak
hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti dengan cepat.
Bagi masyarakat Kalimantan Timur, harapannya kini lebih
besar: anggaran yang tersisa dapat dialihkan ke program yang lebih menyentuh
kebutuhan dasar—jalan rusak, irigasi pertanian, atau peningkatan layanan
kesehatan di pelosok. Sebab, pada akhirnya, kepemimpinan yang baik bukan diukur
dari kemewahan kendaraan dinas, melainkan dari seberapa banyak manfaat yang
dirasakan rakyat.
