 |
| Ilustrasi AI |
Pontianak – Anggota DPR RI dari Komisi V, Lasarus, menyoroti
tajam persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Kalimantan
Barat (Kalbar) yang menjadi penyebab utama kelangkaan di sejumlah Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kritik ini disampaikan Lasarus saat
diwawancarai pada Minggu, 22 Maret 2026, di tengah antrean panjang kendaraan
yang masih terjadi di berbagai wilayah menjelang Idul Fitri 1447 H.
Lasarus menegaskan bahwa berdasarkan keterangan dari
Gubernur Kalbar, Kapolda, serta Wali Kota setempat, stok BBM di provinsi
tersebut sebenarnya dalam kondisi cukup dan aman. Namun, realitas di lapangan
justru menunjukkan banyak SPBU mengalami kekosongan stok, terutama untuk jenis
Pertamax di sejumlah titik. “Kalau stok cukup, kenapa bermasalah di distribusi?
Ini yang harus diurai secara jelas, siapa saja yang terlibat dalam rantai
distribusi ini,” tegas Lasarus seperti dikutip dari Pontianakinfo.disway.id.
Politisi PDI Perjuangan ini memberikan perhatian serius
terhadap alur distribusi BBM dari Pertamina ke SPBU. Ia mengungkap adanya
informasi dugaan kendala pengiriman yang berkaitan dengan sistem pembayaran
Delivery Order (DO). “Ada informasi bahwa distribusi tersendat karena DO dari
SPBU belum dibayar, sehingga pengiriman tidak dilakukan. Kalau memang SPBU
tidak mampu memenuhi kewajiban itu, seharusnya tidak lagi diberikan izin
operasional,” ujarnya.
Lasarus juga mempertanyakan alasan kekurangan armada
pengangkut yang disebut-sebut sebagai penyebab utama, terutama menjelang
Lebaran. Menurutnya, kondisi seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya
meskipun lonjakan permintaan musiman biasa terjadi. “Memang ada alasan
kekurangan armada menjelang Lebaran, tapi kondisi seperti ini tidak pernah
terjadi sebelumnya. Ini perlu ditelusuri lebih dalam,” katanya.
Dugaan Ketidaktransparanan dan Potensi Pelanggaran
Lasarus menekankan pentingnya transparansi penuh dalam
rantai distribusi BBM. Ia meminta seluruh pihak terkait, termasuk Pertamina,
untuk membuka secara terbuka alur distribusi yang terjadi dalam beberapa hari
terakhir. “Ia meminta seluruh pihak terkait untuk membuka secara transparan
alur distribusi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa masalah ini bukan sekadar
teknis, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan akses BBM secara
layak. “Menurut Lasarus, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut
karena menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan BBM,” tegasnya.
Oleh karena itu, Lasarus secara tegas meminta aparat penegak
hukum turun tangan. “Saya berharap aparat penegak hukum mencermati persoalan
ini secara serius. Jika ada potensi pelanggaran, segera ditindak. Termasuk jika
ada oknum yang terlibat, harus ditindak tegas,” pungkasnya. Ia memperingatkan
bahwa jika tidak ditangani dengan serius, masalah ini akan terus meresahkan
masyarakat dan berpotensi berlarut-larut.
Konteks Kelangkaan BBM di Kalbar Menjelang Lebaran
Persoalan distribusi BBM di Kalbar mencuat sejak awal Maret
2026, dengan antrean panjang di SPBU Pontianak, Singkawang, dan daerah lain.
Meski Pemprov Kalbar dan Pertamina Patra Niaga berulang kali memastikan stok
aman serta distribusi intensif, realitas lapangan menunjukkan ketidaksesuaian.
Beberapa SPBU bahkan dilaporkan kosong, memicu fenomena joki bensin dan panic
buying di kalangan masyarakat.
Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk
meratakan distribusi dan menambah pasokan, termasuk antisipasi lonjakan
konsumsi hingga 6-8 persen selama Ramadan dan Lebaran. Namun, Lasarus menilai
penjelasan tersebut belum cukup menjawab akar masalah di tingkat distribusi
hilir.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalbar, Lasarus
menegaskan komitmennya memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ia menilai bahwa
jika SPBU tidak profesional dalam mengelola pembayaran dan operasional,
sebaiknya izinnya dicabut agar tidak merugikan publik lebih luas.
Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa
distribusi energi strategis seperti BBM harus berjalan lancar, terutama di
wilayah perbatasan seperti Kalbar yang bergantung pada pasokan darat dan laut.
Lasarus berharap penyelidikan mendalam dapat mengungkap apakah ada praktik
tidak sehat, seperti penimbunan atau permainan oknum dalam rantai pasok.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Pertamina
terkait dugaan yang disoroti Lasarus. Namun, dengan tekanan dari legislator dan
masyarakat, diharapkan solusi cepat dapat segera terwujud agar masyarakat
Kalbar tidak lagi dirugikan oleh kelangkaan yang sebenarnya bisa dicegah.
Masalah distribusi BBM di Kalbar ini bukan hanya isu teknis,
melainkan ujian transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya
nasional. Langkah tegas dari aparat hukum dan pemangku kepentingan menjadi
kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan pasokan energi
tetap stabil menjelang hari raya.
