 |
| Ilustrasi AI |
Tanjung Selor – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat
realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp27,427 triliun lebih
tepatnya Rp27.427.871.572.117. Angka ini menunjukkan capaian signifikan, namun
masih berada di bawah target yang ditetapkan Kementerian Investasi/Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp37,73 triliun. Dengan demikian,
realisasi investasi Kaltara hanya mencapai sekitar 72 persen dari target
nasional.
Data ini diungkapkan berdasarkan laporan resmi realisasi
penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) yang
dilaporkan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltara,
Rahman, menjelaskan bahwa meski target pusat tidak tercapai sepenuhnya, capaian
Rp27,4 triliun ini tetap menjadi prestasi di tengah tantangan ekonomi global.
“Target dari pusat sekitar Rp37 triliun, sementara realisasi
kita sekitar Rp27,4 triliun. Jadi memang sekitar 72 persen dari target BKPM,”
ujar Rahman seperti dikutip dari berbagai sumber media lokal, termasuk
Nusantara Terkini dan Radar Tarakan pada Maret 2026.
Capaian Positif dan Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya
Meskipun tidak mencapai target, realisasi investasi 2025 ini
menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Provinsi
termuda di Indonesia ini terus menarik perhatian investor, terutama di sektor
pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan infrastruktur pendukung. Kaltara
memiliki potensi besar dengan lokasi strategis di perbatasan, akses ke laut,
serta proyek-proyek strategis nasional seperti pengembangan kawasan industri
dan energi terbarukan.
Pencapaian ini juga mencerminkan kerja keras pemerintah
daerah dalam mempermudah perizinan melalui sistem Online Single Submission
(OSS) dan pelayanan terpadu satu pintu. Meski demikian, realisasi triwulanan
menunjukkan fluktuasi, dengan triwulan akhir 2025 berkontribusi signifikan
terhadap total tahunan.
Data dari portal Satu Data Kementerian Investasi/BKPM
menegaskan bahwa realisasi investasi nasional 2025 menggunakan kurs tetap US$1
= Rp16.000 sesuai APBN, dan mencakup PMA serta PMDN di luar sektor hulu migas
dan jasa keuangan. Untuk Kaltara, angka Rp27,4 triliun ini merupakan agregasi
dari laporan perusahaan yang diserahkan secara periodik.
Alasan Utama Target BKPM Tak Tercapai
Beberapa faktor menjadi penyebab utama mengapa target
Rp37,73 triliun tidak tercapai. Pertama, gejolak ekonomi global yang masih
berlanjut pada 2025, termasuk ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga
komoditas, dan pelemahan permintaan dari pasar ekspor utama. Hal ini membuat
banyak investor mengambil sikap wait and see, menunda keputusan penanaman modal
besar.
Kedua, proses perizinan dan persiapan lahan di daerah
terkadang memakan waktu lebih lama dari perkiraan, meskipun pemerintah daerah
telah berupaya mempercepat melalui koordinasi lintas sektor. Ketiga, dampak
dari kebijakan nasional dan regulasi lingkungan yang semakin ketat, terutama di
sektor ekstraktif, juga memengaruhi kecepatan realisasi proyek.
Rahman menambahkan bahwa meski target tidak tercapai 100
persen, capaian 72 persen ini tetap positif karena menunjukkan kepercayaan
investor terhadap potensi Kaltara. “Investor masih wait and see, tapi kami
optimis di tahun mendatang bisa lebih baik dengan dukungan kebijakan pusat dan
daerah,” katanya.
Dampak bagi Ekonomi dan Masyarakat Kaltara
Realisasi investasi Rp27,4 triliun ini memberikan multiplier
effect positif bagi perekonomian provinsi. Penyerapan tenaga kerja meningkat,
terutama di sektor konstruksi dan operasional proyek. Pendapatan asli daerah
(PAD) dari pajak dan retribusi terkait investasi juga mengalami kenaikan.
Selain itu, infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan, dan listrik terus
berkembang seiring masuknya modal.
Bagi masyarakat lokal, investasi ini membuka peluang usaha
pendukung, seperti penyediaan logistik, jasa katering, dan penginapan. Namun,
tantangan tetap ada, seperti perlunya pengawasan ketat agar investasi
benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya
eksploitasi sumber daya.
Pemerintah Provinsi Kaltara terus mendorong diversifikasi
sektor investasi, tidak hanya bergantung pada pertambangan dan perkebunan,
tetapi juga ke industri pengolahan, pariwisata, dan ekonomi hijau. Kolaborasi
dengan BKPM dan kementerian terkait juga diperkuat untuk mencapai target lebih
tinggi di 2026.
Memasuki 2026, pemerintah daerah optimistis realisasi
investasi bisa melampaui capaian sebelumnya. Dengan stabilisasi ekonomi global
yang mulai terlihat dan kebijakan insentif investasi dari pusat, Kaltara
berpotensi menarik lebih banyak proyek strategis. Fokus pada hilirisasi sumber
daya alam dan pengembangan kawasan ekonomi khusus menjadi kunci.
Kasus Kaltara ini juga menjadi cerminan nasional: meski
target ambisius dari BKPM penting untuk mendorong pertumbuhan, realisasi yang
mendekati target dengan kualitas baik lebih berharga daripada pencapaian angka
semata. Provinsi ini terus membuktikan diri sebagai destinasi investasi
menjanjikan di Indonesia timur.
