Mahasiswa Kaltim Suarakan Aspirasi soal Kepemimpinan Rudy-Seno di Depan Kantor Gubernur

Ilustrasi AI

Kalimantan Timur - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji di Samarinda, Senin sore (23/2/2026). Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa dalam rangka menandai satu tahun kepemimpinan Rudy-Seno di provinsi Benua Etam.

Sekitar pukul 15.00 WITA, massa mulai memadati Jalan Gajah Mada, lokasi kantor gubernur, dengan membawa spanduk dan poster tuntutan. Beberapa peserta aksi bahkan membakar ban bekas sebagai simbol protes terhadap kebijakan pemerintahan provinsi saat ini. Suasana sempat memanas saat Gubernur Rudy tidak segera menemui para mahasiswa, memicu dorong-dorongan di depan pagar kantor, dan beberapa mahasiswa nekat memanjat pagar untuk menarik perhatian pihak eksekutif.

Koordinator Lapangan GERAM, yang dikenakan nama Angga, menyatakan kekesalan mereka terhadap pelaksanaan program unggulan pemerintah provinsi yang disebut “Gratispol”. Ia menyebut program ini gagal total dan ternyata tidak merata dalam implementasinya. “Pemprov bicara besar di media soal Gratispol, padahal implementasinya minim. Banyak mahasiswa di Unmul sudah mendaftar sesuai prosedur, tapi namanya tidak masuk. Kami pertanyakan, gratisnya di mana?” ujar Angga, merujuk pada ketidakjelasan data dan penerimaan mahasiswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa atau pembebasan biaya kuliah.

Mahasiswa yang tergabung dalam GERAM juga membentangkan spanduk bertuliskan “Waluhpol”, yang merupakan sindiran tajam terhadap janji-janji politik yang belum terealisasi oleh pemerintah daerah selama setahun kepemimpinan Rudy-Seno. Tindakan ini memperlihatkan ketidakpuasan publik, khususnya generasi muda, terhadap ekspektasi dan realitas kebijakan pembangunan di wilayah Kalimantan Timur.

Setelah menunggu sekitar satu jam, pada pukul 16.20 WITA, Gubernur Rudy Mas’ud akhirnya keluar dari kantor untuk menemui perwakilan mahasiswa. Dalam langkah yang menunjukkan kemauan untuk berdialog terbuka, Rudy duduk bersila di halaman kantor bersama para pendemo tanpa sekat, menciptakan suasana yang lebih akrab dan santai di antara dua kubu.

Dalam pertemuan dialog tersebut, Rudy menyampaikan data dan fakta yang berbeda mengenai program Gratispol. Ia memaparkan bahwa capaian program ini sejauh ini jauh lebih luas dibandingkan program beasiswa pada periode sebelumnya. Menurutnya, sebelum ada Gratispol, pemerintah provinsi hanya mampu menjangkau sekitar 5.000 mahasiswa dengan program beasiswa. Namun pada tahun 2025, program Gratispol berhasil menjangkau 24.492 mahasiswa dengan realisasi anggaran mencapai sekitar Rp127,88 miliar, menunjukkan peningkatan signifikan dalam dukungan pendidikan. Ia juga menyebutkan bahwa anggaran untuk pelaksanaan program pada 2026 telah disiapkan hingga Rp1,37 triliun dengan target lebih dari 158.000 mahasiswa dari semester dua hingga delapan.

Rudy menjelaskan bahwa penyesuaian terhadap janji kampanye mengenai “gratis total” didasarkan pada regulasi yang diberlakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Aturan tersebut membatasi pembiayaan pendidikan secara seragam tanpa klasifikasi, terutama karena adanya perbedaan besar dalam struktur biaya kuliah di setiap jurusan. Sebagai contoh, biaya kuliah di jurusan kedokteran bisa mencapai sekitar Rp25 juta, sementara jurusan lain relatif lebih rendah. Karena itu, pemerintah provinsi memutuskan untuk membiayai sesuai batas kemampuan, seperti pembiayaan maksimal Rp15 juta untuk jurusan kedokteran.

Rudy menambahkan bahwa proses verifikasi penerima bantuan dilakukan oleh pihak kampus sesuai ketentuan regulasi internal perguruan tinggi. Pihak pemerintahan provinsi hanya menyediakan anggaran untuk program tersebut, sedangkan seleksi dan verifikasi di lapangan berada di ranah administrasi universitas. Ia juga menegaskan bahwa program ini dibuat tanpa diskriminasi terhadap status sosial, jenis kelamin, atau agama, dan dirancang demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur, terutama di tengah peran strategis provinsi sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tidak hanya soal pendidikan, dalam dialog tersebut, Rudy juga memaparkan berbagai progres pembangunan infrastruktur di Kaltim. Salah satu contoh yang disampaikan adalah pembukaan akses jalan sepanjang 23 kilometer yang menghubungkan Kabupaten Kutai Barat dengan Mahakam Ulu, sebuah proyek yang menjadi simbol pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal. Ia juga mengundang para mahasiswa untuk hadir dalam peresmian Jembatan Sungai Nibung di Kutai Timur, yang telah selesai dibangun setelah bertahun-tahun proses konstruksi.

Menutup pertemuan dengan massa aksi, Gubernur Rudy Mas’ud menandatangani sebuah pakta integritas di hadapan mahasiswa sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti tujuh poin tuntutan yang disampaikan, termasuk masalah ekologis, hak buruh, serta transparansi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tindakan ini diterima mahasiswa secara simbolis dan diharapkan menjadi dasar kerja sama yang lebih konstruktif antara pemerintah dan elemen masyarakat sipil.

Aksi mahasiswa ini ditutup dengan pengawalan ketat dari aparat Polresta Samarinda. Meskipun awalnya suasana sempat memanas, dialog antara pihak demonstran dan pemerintahan berakhir secara damai dengan penyerahan aspirasi secara resmi kepada jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.