 |
| Ilustrasi AI |
IKN – Realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang Januari hingga Februari 2026 telah mencapai Rp1,69 triliun. Angka ini setara dengan 8,92 persen dari total pagu anggaran tahun 2026 yang mencapai Rp18,91 triliun. Yang paling mencolok, belanja modal untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) menyedot Rp810 miliar, atau sekitar 7,57 persen dari pagu infrastruktur IKN secara keseluruhan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(Kanwil DJPb) Kaltim, Tjahjo Purnomo, mengungkapkan fakta tersebut dalam
keterangan resminya di Samarinda pada Senin, 30 Maret 2026. “Belanja masih
didominasi pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol untuk mendukung IKN,”
ujarnya, seperti dikutip Antara. Pernyataan ini menegaskan bahwa aliran dana
negara kini benar-benar mulai mengalir deras ke proyek-proyek strategis di
Kalimantan Timur, khususnya yang mendukung pemindahan ibu kota negara.
Pembangunan jalan tol pendukung IKN menjadi sorotan utama.
PT Hutama Karya (Persero) baru saja menuntaskan konstruksi Jalan Tol IKN Seksi
3A Karangjoang–KKT Kariangau sepanjang 9,275 kilometer. Proyek ini bukan
sekadar jalan biasa; ia menjadi urat nadi konektivitas yang menghubungkan
kawasan inti pemerintahan dengan wilayah sekitarnya. Selain tol, anggaran juga
dialokasikan untuk pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks
perkantoran di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara. Semua ini
menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat transformasi IKN
menjadi kota modern yang siap menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia.
Secara keseluruhan, pagu belanja pemerintah pusat di Kaltim
tahun 2026 memang mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada 2025, pagu mencapai Rp24,41 triliun. Meski demikian, realisasi di dua
bulan pertama tahun ini sudah menunjukkan tren positif. Belanja pegawai
tercatat Rp610 miliar atau 14,25 persen dari pagu, sementara belanja barang
mencapai Rp250 miliar atau 6,69 persen. Untuk belanja bantuan sosial, pagu
anggarannya hingga kini belum ditetapkan secara final.
Dari sisi fungsi belanja, sektor pelayanan umum mendominasi
dengan alokasi Rp3,4 triliun. Sektor ekonomi menyusul dengan Rp970 miliar,
melonjak drastis hingga 1.367 persen secara tahunan. Lonjakan ini mencerminkan
prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui
infrastruktur strategis. Penyaluran transfer ke daerah (TKD) hingga 28 Februari
2026 juga mencapai Rp3,35 triliun, tumbuh 6,59 persen dibandingkan periode yang
sama tahun lalu.
Namun, tidak semua komponen transfer ke daerah berjalan
mulus. Dana bagi hasil (DBH) mengalami penurunan tajam hingga 74,67 persen.
Penurunan ini disebabkan penyesuaian kebijakan fiskal nasional dan kapasitas
fiskal daerah yang tengah dilakukan pemerintah. Di sisi lain, dana alokasi umum
(DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik justru mencatat kinerja positif,
memberikan angin segar bagi keuangan daerah di Kaltim.
Secara agregat, pagu belanja negara dalam APBN regional
Kaltim 2026 mencapai Rp40,99 triliun. Realisasi hingga Februari baru menyentuh
Rp5,04 triliun atau 12,30 persen. Angka ini menjadi indikator awal bahwa mesin
belanja negara mulai bergerak lebih cepat di awal tahun, terutama untuk
mendukung agenda besar pemindahan ibu kota.
Pembangunan IKN memang menjadi proyek nasional yang paling
dinanti. Sejak ditetapkan sebagai ibu kota baru melalui Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2022, ribuan hektare lahan di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara
terus bertransformasi. Jalan tol, jembatan, dan kawasan pemerintahan bukan
hanya sekadar bangunan fisik, melainkan simbol perubahan Indonesia menuju
pemerataan pembangunan. Dengan infrastruktur yang semakin terhubung, diharapkan
gelombang investasi swasta akan ikut mengalir, menciptakan lapangan kerja baru
bagi masyarakat Kalimantan Timur.
Tjahjo Purnomo menambahkan bahwa belanja infrastruktur ini
juga memberikan multiplier effect yang signifikan. Mulai dari penyerapan tenaga
kerja lokal, peningkatan aktivitas UMKM di sekitar proyek, hingga peningkatan
pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. “Ini adalah sinyal kuat bahwa
pembangunan IKN tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga memberikan
dampak langsung kepada masyarakat,” katanya.
Di tengah dinamika fiskal nasional, realisasi belanja di
Kaltim ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah. Meski pagu tahun ini lebih
rendah dari 2025, fokus pada infrastruktur prioritas seperti IKN membuat
alokasi dana lebih tepat sasaran. Pembangunan Jembatan Pulau Balang dan
jembatan perlintasan khusus satwa liar yang sempat menjadi sorotan media juga
menunjukkan bahwa proyek IKN memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.
Bagi masyarakat Kalimantan Timur, kabar ini tentu
menggembirakan. Selama ini, banyak yang menantikan bagaimana dana besar negara
benar-benar dirasakan di daerah. Dengan Rp810 miliar yang sudah terserap untuk
jalan tol IKN saja, ditambah alokasi untuk kawasan pemerintahan, harapan akan
percepatan pembangunan semakin nyata. Tidak hanya itu, peningkatan sektor
ekonomi sebesar 1.367 persen menandakan bahwa aktivitas bisnis di sekitar IKN
mulai bergeliat.
Pemerintah daerah dan Otorita IKN pun terus berkoordinasi
untuk memastikan setiap rupiah yang digelontorkan memberikan hasil optimal.
Tantangan ke depan tentu masih ada, mulai dari penyerapan anggaran yang lebih
merata hingga memastikan kualitas proyek sesuai standar internasional. Namun,
tren positif di dua bulan pertama ini memberikan optimisme bahwa target
pembangunan IKN tahap awal dapat tercapai sesuai jadwal.
Belanja negara yang mulai mengalir deras ini bukan hanya
soal angka di neraca keuangan. Ia adalah investasi jangka panjang bagi masa
depan Indonesia. Dengan IKN sebagai pusat gravitasi baru, diharapkan
pembangunan yang lebih merata dapat terwujud, mengurangi kesenjangan antara
Jawa dan luar Jawa. Bagi Kaltim, ini adalah momentum emas untuk naik kelas
menjadi provinsi yang semakin maju dan berdaya saing.
Sebagai penutup, realisasi Rp1,69 triliun di awal tahun dan
khususnya Rp810 miliar untuk infrastruktur IKN menunjukkan satu hal: pemerintah
serius menjalankan janji pembangunan. Masyarakat kini tinggal menunggu hasil
nyata di lapangan—jalan yang lebih mulus, kawasan pemerintahan yang megah, dan
ekonomi yang semakin bergeliat. IKN bukan lagi mimpi, melainkan proyek yang
sedang berjalan dengan dukungan anggaran yang konkret.
