![]() |
| Ilustrasi AI |
Palangka Raya, Kalimantan Tengah – Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali menegaskan
komitmennya dalam memperkuat sektor pendidikan pada tahun anggaran 2026 ini.
Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa anggaran
pendidikan sebesar sekitar Rp1,3 triliun yang dialokasikan dalam APBD tahun
ini merupakan investasi jangka panjang yang strategis, khususnya dalam
menyiapkan sumber daya manusia unggul di wilayah tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt)
Kepala Disdik Kalteng, Reza Prabowo, saat memberikan paparan mengenai
program prioritas pendidikan di provinsi yang dikenal dengan sebutan “Bumi
Tambun Bungai, Bumi Pancasila” itu. Ia menekankan bahwa anggaran pendidikan
2026 tidak semata sebagai belanja rutin, tetapi sebagai pondasi penting
dalam mempersiapkan generasi masa depan Kalteng yang berkualitas dan berdaya
saing.
“Investasi Jangka Panjang di Bidang Pendidikan”
Menurut Reza Prabowo, anggaran sekitar Rp1,3 triliun yang
dikelola Disdik Kalteng pada 2026 adalah “100 persen investasi jangka
panjang” yang harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi siswa, guru,
dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Ia mengatakan bahwa penguatan sektor
ini tidak bisa dibatasi pada hal administratif semata, tetapi harus terwujud
dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan kesempatan pendidikan yang lebih
luas bagi semua lapisan masyarakat.
Lebih lanjut, Reza menegaskan bahwa salah satu fokus utama
pemerintah — di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil
Gubernur Edy Pratowo — adalah memastikan bahwa para pelajar dari
keluarga tidak mampu tetap memiliki akses penuh terhadap pendidikan tinggi
melalui sejumlah instrumen subsidi biaya.
Program “Kuliah Gratis”: Kesempatan Melanjutkan Pendidikan
Salah satu program yang menjadi unggulan dalam strategi
penguatan pendidikan Kalteng 2026 adalah program kuliah gratis. Program
ini disiapkan sebagai salah satu skema bantu biaya untuk lulusan SMA/SMK yang
tidak mampu secara ekonomi sehingga dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi
tanpa beban biaya pendidikan.
Data terbaru mencatat bahwa sekitar 3.060 mahasiswa sudah
terdaftar sebagai penerima manfaat program kuliah gratis dari total alokasi
anggaran tersebut. Selain itu, terdapat sekitar 3.741 siswa kelas XII
dari keluarga tidak mampu yang akan diintegrasikan langsung ke dalam program
ini pada tahun ajaran baru mendatang.
Reza Prabowo menyebut program ini sebagai “golden ticket”
bagi generasi muda Kalimantan Tengah — istilah yang merujuk pada kesempatan
langka dan berharga untuk memperluas akses pendidikan tinggi tanpa dibatasi
oleh keterbatasan ekonomi. Program ini dilaksanakan bekerja sama dengan 36
perguruan tinggi negeri dan swasta yang telah menjalin kerja sama dengan
Pemprov Kalteng.
Menjawab Tantangan Ketimpangan Akses Pendidikan
Peningkatan investasi pendidikan melalui anggaran Rp1,3
triliun dipandang penting dalam konteks upaya menanggulangi ketimpangan
akses pendidikan di Kalimantan Tengah. Seperti di banyak wilayah lain,
ketidakmerataan akses pendidikan tinggi merupakan tantangan struktural yang
mempengaruhi kemampuan generasi muda untuk bersaing di dunia kerja dan
kehidupan profesional di masa depan.
Berdasarkan data sebelumnya, pemprov ini sudah beberapa
tahun sejak 2024 menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas
pengembangan sumber daya manusia di daerah. Pada tahun 2024, misalnya, Pemprov
Kalteng mengalokasikan anggarkan pendidikan minimal 20,59 persen dari APBD
Provinsi, sesuai dengan ketentuan mandatory spending yang diwajibkan
oleh peraturan nasional untuk mendorong kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Selain itu, program lain seperti beasiswa Tabungan
Beasiswa (TABE) Berkah bagi ribuan mahasiswa kurang mampu juga pernah
dijalankan sebagai bagian dari skema memastikan tidak ada anak Kalimantan
Tengah yang terhambat pendidikannya karena alasan biaya.
Prioritas Anggaran dalam APBD 2026
Penetapan anggaran sekitar Rp1,3 triliun untuk sektor
pendidikan terjadi meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi
Kalimantan Tengah pada 2026 mengalami perubahan dibanding periode sebelumnya.
Misalnya, beberapa sumber mencatat adanya penyesuaian dalam keseluruhan
struktur anggaran, namun Pemprov tetap menegaskan pendidikan sebagai prioritas
utama yang tidak boleh diabaikan dalam keadaan apapun.
Gubernur Agustiar Sabran dan jajaran pemerintahan provinsi
telah berulang kali menyampaikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya
manusia melalui pendidikan menjadi kunci untuk pertumbuhan daerah jangka
panjang. Pernyataan tersebut konsisten dengan arahan pembangunan provinsi
yang menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan sosial, ekonomi,
dan budaya.
Dampak Sosial dan Ekonomi yang Lebih Luas
Langkah penguatan sektor pendidikan di Kalimantan Tengah
melalui alokasi anggaran yang besar ini tidak hanya memberikan keuntungan
langsung bagi siswa dan mahasiswa. Kebijakan ini juga diharapkan mampu
menciptakan siklus peningkatan kinerja sumber daya manusia yang
berdampak lebih luas terhadap perekonomian daerah.
Sumber daya manusia yang lebih berkualitas diprediksi dapat
memperkuat daya saing terhadap peluang kerja di sektor formal maupun informal,
meningkatkan produktivitas industri lokal, dan memicu daya inovasi masyarakat
dalam berbagai bidang, termasuk teknologi, kewirausahaan, serta layanan publik.
Peningkatan kualitas pendidikan juga diyakini dapat menjadi
penopang penting dalam menurunkan angka pengangguran terdidik dan mendorong
laju pertumbuhan ekonomi lokal dengan cara yang lebih berkelanjutan.
Kolaborasi Pendidikan dan Kesiapan Masa Depan
Selain alokasi dana pendidikan dalam APBD, Pemprov Kalteng
juga terus membangun kolaborasi dengan sejumlah kampus dan pihak akademis untuk
mendukung pengembangan kualitas pendidikan tinggi dan vokasi. Gubernur Agustiar
Sabran sempat bertemu dengan rektor dan pimpinan perguruan tinggi setempat
untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan dunia pendidikan di daerah.
Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mendorong lahirnya
inovasi pendidikan, perluasan jaringan kampus, serta pengembangan kerja sama
yang lebih beragam antara sekolah, perguruan tinggi, dan sektor industri.
Langkah ini juga mencerminkan komitmen berkelanjutan untuk menyiapkan generasi
muda Kalimantan Tengah menghadapi tantangan global — termasuk dinamika
kompetisi dunia kerja di era digitalisasi.







