Kalimantan Selatan, 6 Januari 2026 – Banjir yang melanda
berbagai wilayah di Kalimantan Selatan (Kalsel) sejak akhir Desember 2025 terus
menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Hingga hari ini, air belum
sepenuhnya surut di beberapa kabupaten, terutama Kabupaten Banjar, yang menjadi
salah satu episentrum bencana. Pemerintah Provinsi Kalsel secara resmi
menyatakan menunggu hasil audit lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup
(KLH) untuk mengetahui apakah aktivitas perusahaan tambang batu bara turut
memperburuk situasi, di samping faktor curah hujan ekstrem.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel, M Syarifuddin, menegaskan
bahwa Pemprov Kalsel tetap berkomitmen menangani bencana secara darurat sambil
menanti temuan audit. “KLH melakukan audit lingkungan terhadap dampak
lingkungan yang diduga disebabkan beberapa perusahaan selain karena hujan.
Kenapa banjir bisa sampai terjadi, apakah ada dampak lingkungan yang disebabkan
perusahaan, ini akan kami tindaklanjuti tetapi menunggu audit KLH,” ujarnya
saat mendampingi kunjungan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Sungai Tabuk,
Kabupaten Banjar, pada Minggu (4/1/2026).
Pernyataan ini merujuk pada kunjungan Menteri Lingkungan
Hidup Hanif Faisol Nurofiq ke lokasi banjir di Desa Bincau, Martapura,
Kabupaten Banjar, pada 30 Desember 2025. Saat itu, Menteri Hanif menyatakan
bahwa tim KLH telah mendata beberapa perusahaan yang diduga melanggar aturan
lingkungan, khususnya terkait pembukaan lahan berlebih. Audit ini melibatkan
verifikasi citra satelit terhadap 182 perusahaan tambang dan perkebunan sawit
yang terindikasi beroperasi di luar izin.
Data sementara yang disebutkan Menteri Hanif menunjukkan
sekitar 50-an korporasi, termasuk perusahaan tambang skala besar seperti PT
Adaro dan PT Antang Gunung Meratus (AGM), terbukti melakukan pelanggaran.
Sanksi yang mungkin diterapkan mulai dari administratif, penyegelan operasi,
hingga penutupan jika terbukti berkontribusi pada kerusakan lingkungan yang
memperparah banjir.
Penanganan Darurat dan Dampak bagi Masyarakat
Sementara menanti hasil audit, Pemprov Kalsel fokus pada
upaya penanganan darurat. Dapur umum telah disediakan di berbagai posko
pengungsian untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak. Ribuan porsi
makanan disiapkan setiap hari oleh relawan dan petugas, sementara pejabat
daerah secara rutin menyambangi korban untuk mendukung pemulihan psikososial.
Status siaga banjir masih diberlakukan, dengan pemantauan
ketat terhadap kondisi lapangan. Pemprov juga menyambut baik rencana
Kementerian Sosial memberikan bantuan hunian sementara (huntara) jika
diperlukan, meski keputusan akhir tergantung kondisi pasca-banjir surut. Banjir
ini telah merendam puluhan ribu rumah di berbagai kecamatan, dengan Kabupaten
Banjar mencatat dampak terparah.
Warga di wilayah hulu seperti Martapura dan sekitarnya
mengungsi ke lokasi aman, sementara air mulai mengalir ke daerah hilir seperti
Barito Kuala dan Banjarmasin. Penyakit seperti diare dan kutu air mulai muncul
di kalangan pengungsi, menambah beban penanganan kesehatan.
Dugaan Peran Tambang Batu Bara
Kalimantan Selatan dikenal sebagai salah satu provinsi
penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Aktivitas pertambangan yang masif
selama puluhan tahun telah mengubah lanskap alam, termasuk pengurangan area
resapan air akibat pembukaan lahan dan lubang tambang yang tidak direklamasi.
Meski faktor utama banjir adalah curah hujan tinggi, banyak pihak menilai
degradasi lingkungan memperburuk dampaknya.
Audit KLH ini menjadi langkah penting untuk memverifikasi
dugaan tersebut. Citra satelit menunjukkan pembukaan lahan melebihi izin di
beberapa area tangkapan air (catchment area), yang diyakini meningkatkan
limpasan air saat hujan deras. Pegiat lingkungan seperti Walhi Kalsel bahkan
menyebut banjir ini sebagai “kejahatan ekologis”, bukan semata bencana alam.
Sejarah banjir di Kalsel menunjukkan pola berulang. Pada
2021, banjir besar juga memicu perdebatan serupa tentang peran tambang dan
sawit dalam pengurangan tutupan hutan. Penurunan luas hutan di DAS Barito
mencapai signifikan selama beberapa dekade, menurut data KLHK lama. Kali ini,
pemerintah tampak lebih tegas dengan audit langsung terhadap
perusahaan-perusahaan besar.
Proses audit diperkirakan memakan waktu beberapa pekan. Hasilnya akan menjadi dasar tindakan lanjutan, baik sanksi bagi perusahaan pelaku maupun rekomendasi rehabilitasi lingkungan. Bagi masyarakat Kalsel, banjir ini menjadi pengingat urgensi tata kelola sumber daya alam yang lebih baik, termasuk reklamasi lahan pasca-tambang dan perlindungan daerah resapan air.
Pemprov Kalsel menekankan pentingnya kesabaran publik sambil
terus bekerja sama dengan pemerintah pusat. “Kita harus belajar dari bencana
sebelumnya. Audit ini bagian dari upaya bersama mencegah kejadian serupa di
masa depan,” kata Sekda M Syarifuddin.
Situasi banjir di Kalsel masih dinamis. Dengan hujan yang
berpotensi terus turun, koordinasi antara pemerintah daerah, KLH, dan instansi
terkait menjadi kunci. Masyarakat diharapkan tetap waspada, terutama di daerah
rawan seperti sepanjang aliran sungai besar.
Artikel ini disusun berdasarkan pernyataan resmi pejabat,
laporan media terverifikasi seperti Antara dan Liputan6, serta data terkini
dari kunjungan lapangan. Perkembangan selanjutnya akan terus dipantau sebagai
bagian dari upaya transparansi dalam penanganan bencana ekologis di Indonesia.
