 |
| Ilustrasi AI |
Pontianak, Kalimantan Barat — Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat (Kalbar) bersama Polda Kalbar melakukan peningkatan pemantauan
intensif terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta
menyiapkan penetapan status siaga darurat sebagai langkah antisipatif
menghadapi risiko kabut asap di wilayah yang didominasi lahan gambut.
Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto menyampaikan
bahwa upaya pencegahan terus dilakukan secara menyeluruh dengan dukungan
teknologi dan patroli terpadu. Dalam pernyataannya di Pontianak, ia menjelaskan
bahwa pemantauan darat dan udara, termasuk penggunaan drone, dilakukan
untuk mendeteksi titik panas sejak dini.
“Pemantauan dilakukan langsung di lapangan, termasuk
menggunakan drone. Sejauh ini belum ditemukan unsur kesengajaan pembakaran,”
ujar Pipit, menegaskan bahwa deteksi dini menjadi kunci penting untuk mencegah
meluasnya kebakaran di musim yang berpotensi kering.
Karakteristik Lahan dan Tantangan Karhutla
Kalimantan Barat memiliki sekitar 2,8 juta hektare lahan
gambut dengan berbagai tingkat kedalaman, mulai dari dangkal hingga sangat
dalam. Menurut Kapolda, kondisi ini menjadi tantangan serius karena lahan
gambut yang sangat dalam dapat mudah terbakar bahkan saat tidak hujan
beberapa hari. Api di lahan gambut memiliki kecenderungan muncul dari bawah
permukaan tanah, sehingga pemadaman dan deteksinya memerlukan strategi khusus.
“Untuk gambut yang dalam, jika satu minggu tidak hujan,
panasnya bisa memicu kebakaran sendiri,” jelas Pipit, menyoroti risiko unik
yang dihadapi Kalbar dibandingkan wilayah lain.
Meski potensi kebakaran di lahan gambut tinggi, pihak
kepolisian dan instansi terkait menegaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara
membakar tetap harus mengikuti aturan ketat dan diawasi bersama agar tidak
menyebabkan insiden yang meluas.
Penyiapan Status Siaga Darurat
Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan bahwa penetapan
status siaga darurat karhutla tengah dipersiapkan oleh pemerintah provinsi
bersama kabupaten/kota. Status ini dianggap krusial agar penanganan lebih
terkoordinasi serta mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam hal
sumber daya dan teknologi penanggulangan.
“Status siaga darurat penting supaya pemerintah pusat
mengetahui kondisi kita dan bisa membantu kebutuhan penanganan, termasuk
dukungan sarana dan teknologi,” kata Norsan, menyoroti kebutuhan kolaborasi
antarinstansi.
Upaya Pencegahan yang Dilakukan
Berbagai langkah pencegahan telah terus diperkuat oleh
pemerintah daerah. Mulai dari patroli darat terpadu oleh BPBD, TNI-Polri,
dan tim relawan, pemantauan titik panas melalui drone, hingga edukasi
kepada masyarakat tentang bahaya membuka lahan dengan cara dibakar.
Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (PKH) Wilayah Kalimantan
juga meningkatkan status kesiapsiagaan unitnya untuk merespons kondisi kering
dan menurunnya curah hujan di beberapa wilayah seperti Kota Singkawang,
Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas. Semua personel diperintahkan
berada siaga penuh sebagai garda terdepan dalam mendeteksi serta merespons
potensi kebakaran.
Langkah-langkah ini selaras dengan peringatan dini dari
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi “hari
tanpa hujan” yang bisa memperburuk risiko kebakaran di Kalbar pada musim
transisi ini.
Antisipasi Dampak Kabut Asap
Pemerintah daerah juga mulai mengantisipasi dampak sosial
dan kesehatan yang dapat muncul akibat karhutla. Norsan menekankan bahwa
pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kabut asap dapat
mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas pendidikan. Oleh karena itu,
kesiagaan tidak hanya berkutat pada inspeksi dan pemadaman, tetapi juga pada
mitigasi dampak kesehatan publik.
Salah satu langkah yang pernah terbukti efektif pada musim
sebelumnya adalah modifikasi cuaca atau hujan buatan, yang dapat
membantu mengurangi risiko kebakaran serta mengatasi kabut asap. Pemerintah
provinsi mempertimbangkan opsi ini bila situasi karhutla semakin memburuk
sehingga strategi tambahan diperlukan.
Koordinasi Antarinstansi
Sinergi antarinstansi menjadi poin penting dalam kesiapan
menghadapi karhutla. Kolaborasi yang melibatkan BPBD, TNI-Polri, instansi
pendidikan, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal terus diperkuat
melalui patroli terpadu dan kampanye publik untuk menekan potensi kebakaran.
Polda Kalbar juga terus memperluas jangkauan pemantauan
dengan patroli udara selain patroli darat. Penggunaan teknologi drone
memungkinkan aparat memetakan titik panas yang belum terlihat dari permukaan,
sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih awal.
Edukasi dan Kewaspadaan Masyarakat
Edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu fokus penting
dalam penanggulangan karhutla. Pemerintah provinsi bersama instansi terkait
mengajak warga untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, serta langsung
melaporkan asap atau titik api kepada otoritas setempat agar respon cepat
bisa dilakukan.
Pesan ini ditegaskan bukan saja oleh pemerintah provinsi
melainkan juga oleh jajaran kabupaten dan kota di Kalbar, yang secara rutin
mengadakan sosialisasi dan kelompok sasaran masyarakat untuk meminimalisir
tindakan pembakaran yang berpotensi memicu karhutla.
