Kalbar Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Karhutla di Awal Tahun 2026

Ilustrasi AI

Pontianak, Kalimantan Barat — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) memperketat kesiapsiagaan serta respons cepat terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di awal tahun 2026. Upaya ini dilakukan menyusul peringatan dini cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menunjukkan beberapa wilayah di Kalbar mengalami periode tanpa hujan dalam jangka waktu singkat, yang berpotensi memicu kebakaran bila tak ditanggulangi secara serius.

Peringatan dini itu mencatat bahwa pada pertengahan Januari 2026, wilayah-wilayah seperti Kota Pontianak mengalami hari tanpa hujan antara 1–5 hari, disertai suhu udara mencapai sekitar 32,3 derajat Celsius. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya karhutla meskipun wilayah tersebut belum sepenuhnya memasuki musim kemarau.

Siaga Dini Menyusul Potensi Karhutla

Kepala DLHK Kalbar, Adi Yani, mengatakan langkah antisipatif ini merupakan respons terhadap potensi karhutla yang meningkat berdasarkan data BMKG. BMKG memberikan peringatan potensi karhutla untuk periode 19–25 Januari 2026, terutama akibat “jeda hujan atau kondisi berawan,” yang meskipun tidak menunjukkan musim kemarau panjang, bisa menimbulkan titik api pada lahan kering.

Adi Yani menegaskan bahwa strategi utama menghadapi ancaman karhutla adalah pencegahan dini dan respons cepat, serta kolaborasi lintas sektor yang kuat antara berbagai institusi pemerintah dan masyarakat.

Mobilisasi Brigade dan Tim Lapangan

Sebagai bagian dari kesiapsiagaan tersebut, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayah Kalbar telah menurunkan Regu Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) sejak 15 Januari 2026. Tim ini aktif melakukan pemantauan intensif dan pemadaman di titik-titik rawan kebakaran, bekerja sama dengan unsur terkait seperti Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, dan relawan.

Upaya ini terutama difokuskan di wilayah KPH Kubu Raya, di mana tantangan terbesar adalah lahan gambut yang sangat sulit dipadamkan, ditambah keterbatasan sumber air di beberapa lokasi. Meski tenaga dan sumber daya terus dikerahkan, upaya pemadaman masih berlangsung dengan penuh tantangan.

Selain itu, UPT KPH Mempawah dan Kayong juga meningkatkan patroli, pengawasan lokasi rawan, serta koordinasi bersama aparat dan pemangku kepentingan untuk mencegah perluasan karhutla di wilayah mereka masing-masing. Langkah ini mencerminkan komitmen bersama antarlembaga dalam menghadapi risiko bencana sejak dini.

Kolaborasi Lintas Sektor: Kunci Pengendalian Karhutla

Adi Yani menegaskan bahwa pengendalian karhutla tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Sebaliknya, pendekatan kolaboratif sangat penting untuk memastikan respons yang cepat dan sinergis di lapangan. DLHK Kalbar aktif memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk BPBD provinsi dan kabupaten/kota, Dinas Lingkungan Hidup di daerah, serta pemegang izin usaha hutan dan perkebunan.

“Pengendalian karhutla membutuhkan kerja sama, respons cepat, dan sinergi semua pihak. Pencegahan dan pemadaman dini adalah kunci agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak lingkungan, kesehatan, serta sosial ekonomi masyarakat,” ujar Adi Yani.

Peran Masyarakat dalam Pencegahan

Selain respons pemerintah, DLHK Kalbar juga mengimbau masyarakat agar turut berperan aktif dalam mencegah terjadinya karhutla. Salah satu himbauan utama adalah tidak melakukan pembakaran lahan secara terbuka, terutama dalam konteks pembukaan lahan pertanian atau pengolahan lahan tanpa pengawasan yang tepat.

Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan bila menemukan tanda-tanda kebakaran hutan atau lahan di sekitar mereka, sehingga tim pemadam dan pihak berwenang bisa segera menindaklanjuti laporan tersebut. Usaha ini dianggap penting, mengingat deteksi dini merupakan salah satu kunci utama mengendalikan potensi kebakaran yang bisa dengan cepat menyebar di lahan gambut yang kering dan mudah terbakar.

Tinjauan Risiko Karhutla di Kalbar

Kalbar dikenal sebagai salah satu provinsi yang rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan, terutama karena kondisi geografis dan iklimnya yang memiliki musim kering pada beberapa periode tertentu. Berdasarkan peringatan cuaca BMKG, potensi karhutla sering meningkat saat wilayah mengalami jeda hujan meskipun musim kemarau belum dimulai secara resmi.

Selain itu, pemerintah pusat pun sebelumnya pernah menegaskan pentingnya respons cepat terhadap karhutla di Kalimantan Barat. Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, telah memimpin koordinasi tingkat nasional bersama BNPB dan BMKG, menegaskan bahwa kecepatan dalam menangani setiap titik api adalah hal yang krusial untuk mencegah perluasan kebakaran besar, terutama di lahan gambut yang sangat rentan.

Efek Lingkungan, Kesehatan, dan Sosial Ekonomi

Dampak karhutla tidak hanya terbatas pada kerusakan hutan dan lahan produktif, tetapi juga memberi efek signifikan pada kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan aktivitas sosial ekonomi. Kabut asap yang timbul akibat kebakaran dapat mengganggu sistem pernapasan warga, menghambat aktivitas normal, bahkan meningkatkan risiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Selain itu, kondisi asap yang pekat bisa mengganggu jarak pandang dan operasional transportasi udara, seperti yang pernah diperingatkan di beberapa kabupaten lain di wilayah Kalbar.

Persiapan Bencana Lain Secara Terintegrasi

Ancaman bencana di Kalbar tidak hanya sebatas karhutla. Beberapa daerah, seperti Kabupaten Kubu Raya, juga menghadapi potensi risiko lain seperti banjir dan angin puting beliung, yang juga telah menjadi bagian dari perencanaan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana oleh pemerintah setempat. Upaya perencanaan terintegrasi ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan terhadap bencana adalah strategi yang berkelanjutan, bukan hanya reaksi sementara.

Menuju Penanggulangan Bencana Lebih Baik

Kesiapsiagaan Kalbar dalam menghadapi ancaman karhutla di awal 2026 menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor, kesiapan teknis tim lapangan, serta partisipasi aktif masyarakat. Ketiga aspek ini menjadi pilar utama dalam strategi mitigasi bencana yang efektif. Respons cepat yang digalang kini diharapkan dapat meminimalkan dampak karhutla dan menjaga keseimbangan ekosistem, kesehatan masyarakat, serta produktivitas ekonomi di wilayah Kalimantan Barat.

Dengan komitmen kuat dari pemerintah daerah, dukungan pemerintah pusat, serta keterlibatan semua elemen masyarakat, Kalbar terus memperkuat fondasi kesiapsiagaan bencana — sebuah langkah penting menghadapi tantangan perubahan iklim dan variabilitas cuaca yang makin tidak menentu di masa depan.