 |
| Ilustrasi AI |
IKN – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah antara
Amerika Serikat, Israel, dan Iran kini mengancam stabilitas ekonomi Indonesia.
Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperingatkan
lonjakan inflasi core akibat melonjaknya harga minyak dunia. Dampaknya langsung
dirasakan pada harga pangan, transportasi, dan energi. Solusi yang diajukan:
mengalihkan sebagian anggaran program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis
(MBG) dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk memperkuat bantuan sosial.
Pernyataan ini menjadi sorotan pelaku pasar dan pengamat
kebijakan fiskal. Di saat pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat
pasca-pandemi, konflik luar negeri ini muncul sebagai ancaman baru yang bisa
menggerus pertumbuhan ekonomi domestik.
Analisis CORE: Minyak Global Dorong Inflasi Core
Yusuf Rendy Manilet, ekonom CORE Indonesia, menjelaskan
bahwa konflik tersebut menciptakan efek rambatan cepat ke Indonesia melalui
kanal komoditas energi.
“Dampaknya paling cepat terasa pada kenaikan harga pangan,
transportasi, dan energi. Kondisi ini membuat kelompok masyarakat berpendapatan
menengah ke bawah tentu menjadi pihak yang paling rentan terdampak,” ujar Yusuf
Rendy Manilet kepada Kontan.co.id, Rabu (4/3/2026).
Inflasi core – yang menghitung tekanan harga tanpa komponen
volatile makanan dan energi – justru berisiko naik karena spillover dari biaya
impor. Harga minyak yang melonjak mendorong ongkos logistik dan produksi,
sehingga harga eceran ikut terdorong. Ini bukan inflasi sementara, melainkan
tekanan jangka menengah yang bisa membentuk ekspektasi masyarakat.
Yusuf menekankan perlunya menjaga daya beli melalui
penambahan bantuan sosial. Ia merekomendasikan relokasi belanja negara untuk
membuka ruang fiskal tanpa menambah defisit.
“Dengan pendekatan seperti itu, pemerintah bisa membebaskan
ruang anggaran dalam jumlah signifikan untuk kemudian dialihkan menjadi BLT
tambahan, operasi pasar, atau penebalan subsidi energi yang sifatnya lebih
mendesak,” tambahnya.
Program MBG dan IKN memang menjadi dua pos belanja besar
dalam APBN 2026. Mengalihkan sebagian dana dari keduanya, menurut CORE, menjadi
langkah cepat dan efektif di tengah ketidakpastian global.
Pemerintah: APBN Masih Tangguh, Simulasi Siap
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampak lebih
optimistis. Dalam pernyataan di Istana Kepresidenan, Selasa (3/3/2026), Purbaya
menyatakan APBN masih cukup kuat menghadapi gejolak.
“Analisa kita yang ada sekarang cukup baik ya, jadi ga ada
masalah (dampak konflik),” tegasnya.
Ia menyoroti penerimaan pajak Januari-Februari 2026 yang
tumbuh 30% dibanding tahun lalu. Angka ini menunjukkan mesin ekonomi domestik
masih berjalan baik. Terkait harga minyak, pemerintah telah menyiapkan simulasi
skenario terburuk.
“Jadi masih bisa di absorb kalau harga minyak naik, kalau
terlalu tinggi dan kalau ekstrem sekali tentu akan kita hitung ulang,” lanjut
Purbaya.
Saat ini harga minyak dunia berada di kisaran US$ 80 per
barel, level yang masih manageable. Namun, penyesuaian kebijakan tetap
disiapkan jika situasi memburuk.
Dampak Nyata bagi Masyarakat dan Ekonomi
Bagi masyarakat Indonesia, terutama kelas menengah ke bawah,
risiko ini sangat riil. Kenaikan harga beras, minyak goreng, tarif angkutan,
hingga listrik bisa memangkas daya beli secara langsung. Program MBG yang
dirancang untuk nutrisi anak sekolah dan IKN sebagai proyek strategis nasional
memang penting, namun Yusuf mengingatkan prioritas harus disesuaikan dengan
kebutuhan mendesak.
Relokasi anggaran bukan berarti menghentikan program,
melainkan menunda sebagian tahap atau meningkatkan efisiensi. Dana yang didapat
bisa langsung digunakan untuk BLT tambahan atau operasi pasar stabilisasi
pangan.
Indonesia sebagai importir minyak bersih memang selalu
sensitif terhadap gejolak Timur Tengah. Konflik AS-Israel-Iran berpotensi
mengganggu pasokan melalui Selat Hormuz. Meski cadangan strategis dan energi
terbarukan tersedia, dampak jangka pendek tetap harus diantisipasi.
Dialog dan Transparansi Jadi Kunci
Sebagai jurnalis yang mengamati isu ekonomi makro, saya
melihat usulan CORE sebagai masukan konstruktif. Bukan kritik, melainkan upaya
menjaga kebijakan fiskal tetap responsif. Pemerintah, ekonom independen, dan
DPR perlu segera berdialog agar relokasi anggaran tidak menimbulkan kontroversi
politik.
Publik kini menanti langkah konkret: apakah ada APBN
Perubahan 2026? Bagaimana skenario relokasi detail dari Kemenkeu dan Bappenas?
Transparansi menjadi harga mati agar masyarakat memahami prioritas nasional.
Konflik Timur Tengah mungkin jauh, tapi dampaknya dekat
dengan kehidupan sehari-hari. Inflasi core bukan sekadar angka, melainkan
cerita ibu rumah tangga yang harus memilih antara beras atau biaya sekolah
anak.
Ekonom CORE telah berbicara. Kini saatnya pemerintah
menunjukkan APBN yang “masih kuat” benar-benar siap menghadapi ujian.
Pembangunan jangka panjang seperti IKN tetap penting untuk Indonesia Emas 2045,
namun ketahanan ekonomi rakyat tidak boleh dikorbankan.
