Banjir di IKN: Otorita Gerak Cepat dengan Normalisasi dan Revitalisasi Sungai untuk Cegah Bencana Berulang

Ilustrasi AI

IKN, 10 Januari 2026 – Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi kebanggaan nasional kembali diuji oleh alam. Banjir besar yang melanda wilayah sekitar IKN pada awal Januari ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dan pemerintah. Meski tidak langsung menyentuh Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), genangan air yang mencapai ketinggian hingga 80 cm di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), telah merendam puluhan rumah dan mengganggu aktivitas sehari-hari penduduk lokal. Ini adalah banjir terparah dalam 26 tahun terakhir di daerah tersebut, menurut laporan resmi.

Sebagai jurnalis yang telah mengikuti perkembangan IKN sejak awal, saya melihat ini bukan sekadar bencana alam biasa. Banjir di IKN ini mencerminkan tantangan besar dalam membangun kota baru di tengah hutan Kalimantan Timur yang rawan curah hujan tinggi. Otorita IKN, badan yang bertanggung jawab atas pembangunan ini, langsung merespons dengan langkah-langkah konkret, termasuk normalisasi dan revitalisasi sungai. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi, dan bagaimana upaya pencegahan ini bisa menjamin masa depan IKN yang lebih tangguh?

Penyebab Banjir di IKN: Kombinasi Alam dan Aktivitas Manusia

Banjir yang terjadi pada 8 Januari 2026 ini dipicu oleh hujan deras yang mengguyur wilayah IKN sejak 1 Januari. Intensitas hujan mencapai puncaknya dari Rabu, 7 Januari pukul 17.00 WITA hingga Kamis, 8 Januari pukul 06.00 WITA. Debit air sungai-sungai di sekitar Sepaku meluap, menyebabkan genangan di tiga RT di Kelurahan Mentawir. Selain hujan, faktor air pasang atau rob juga memperburuk situasi, terutama di jalan nasional seperti Margasari-Rantau yang berada di wilayah pesisir.

Menurut Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, banjir ini melanda wilayah IKN secara umum, bukan hanya di KIPP. "Penyebab utamanya adalah curah hujan tinggi dan air pasang," katanya dalam wawancara dengan media pada Jumat, 9 Januari. Prediksi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memang menunjukkan potensi hujan lebat di Kalimantan Timur, meskipun pada hari kejadian suhu berada di kisaran 23-30 derajat Celsius tanpa indikasi hujan ekstrem yang spesifik.

Namun, tak bisa dipungkiri bahwa faktor antropogenik ikut berperan. Pembangunan cepat di IKN, yang melibatkan penebangan hutan dan pengubahan lahan hulu, diduga mempercepat erosi tanah dan menyempitkan alur sungai. Wilayah Sepaku sendiri sudah dikenal sebagai salah satu dari 10 titik rawan banjir di IKN. Perubahan iklim global juga turut memperburuk kondisi, dengan pola curah hujan yang semakin tidak terduga. BMKG bahkan memperingatkan bahwa hujan lebat di Kaltim bisa berlanjut hingga 10 April, dengan risiko banjir dan longsor yang lebih tinggi.

Saya ingat, saat pertama kali meliput IKN dua tahun lalu, para ahli lingkungan sudah memperingatkan tentang vulnerabilitas ini. Pembangunan kota baru di daerah tropis seperti ini memang penuh risiko, tapi juga peluang untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan. Sayangnya, banjir kali ini menjadi pengingat bahwa mitigasi harus lebih proaktif.

Dampak Banjir terhadap Masyarakat dan Infrastruktur IKN

Dampak banjir ini paling terasa bagi penduduk lokal di sekitar IKN. Puluhan rumah di Mentawir terendam, memaksa warga mengungsi sementara ke tempat lebih tinggi. Aktivitas ekonomi terganggu, terutama bagi petani dan pedagang kecil yang bergantung pada akses jalan. Rob di jalan nasional Margasari-Rantau membuat lalu lintas macet, menghambat distribusi barang dan mobilitas pekerja proyek IKN.

Meski KIPP aman dari genangan langsung, infrastruktur penyangga seperti drainase dan jembatan di daerah penyangga ikut terdampak. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang ketahanan lingkungan IKN secara keseluruhan. Sebagai proyek ambisius untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta, IKN dirancang untuk menampung jutaan penduduk baru. Banjir seperti ini bisa memperlambat migrasi dan investasi jika tidak ditangani serius.

Di sisi lain, banjir penduduk akibat pembangunan IKN justru menambah beban. Kabupaten PPU, misalnya, bakal menambah kursi DPRD menjadi 30 karena lonjakan populasi. Ini menunjukkan betapa cepatnya perubahan demografi di wilayah ini, yang jika tidak diimbangi dengan infrastruktur anti-banjir, bisa menjadi bom waktu.

Respons Cepat Otorita IKN: Normalisasi dan Revitalisasi Sungai sebagai Solusi Utama

Otorita IKN tidak tinggal diam. Alimuddin menjelaskan bahwa mereka telah menyiapkan proyek pengendali banjir, termasuk pembangunan bendungan dan sistem drainase untuk mengendalikan debit air. "Kami punya infrastruktur seperti bendungan dan drainase yang sedang diselesaikan," ujarnya. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi risiko luapan di masa depan.

Yang paling menonjol adalah program normalisasi dan revitalisasi sungai. Normalisasi melibatkan pembersihan sungai dari sedimentasi dan sampah, sementara revitalisasi fokus pada pelebaran alur sungai untuk meningkatkan kapasitas aliran air. Tujuannya sederhana: mencegah air meluap saat hujan deras datang. Otorita juga bekerja sama dengan pakar internasional, seperti Monash University dari Australia, untuk mendesain sistem anti-banjir yang mirip dengan kota-kota di sana, yang terkenal tangguh terhadap banjir.

Selain infrastruktur fisik, pendekatan sosial juga dikedepankan. Otorita gencar melakukan edukasi masyarakat melalui kampanye pelestarian lingkungan. "Kami terus menerus upayakan pengelolaan sampah dan kesadaran tentang dampak aktivitas manusia terhadap banjir," tambah Alimuddin. Ini termasuk sosialisasi kepada warga Sepaku untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga vegetasi di sekitar sungai.

Dari pengalaman saya meliput bencana serupa di daerah lain, seperti banjir di Jakarta, pendekatan holistik seperti ini memang efektif. Bukan hanya membangun tembok penahan, tapi juga melibatkan komunitas agar banjir tidak menjadi musibah berulang.

Tantangan dan Harapan ke Depan untuk IKN Bebas Banjir

Meski upaya Otorita patut diapresiasi, tantangan masih ada. Pembangunan IKN yang ambisius harus seimbang dengan pelestarian alam. Kritikus lingkungan sering menyoroti bahwa penebangan hutan untuk proyek ini bisa memperburuk erosi, yang pada akhirnya menyumbang banjir. Selain itu, perubahan iklim membuat prediksi cuaca semakin sulit, sehingga sistem early warning dari BMKG perlu diintegrasikan lebih baik dengan rencana Otorita.

Harapannya, dengan normalisasi sungai IKN dan revitalisasi yang sedang berjalan, wilayah ini bisa menjadi contoh kota masa depan yang hijau dan tangguh. Kerja sama dengan Monash University, misalnya, bisa membawa teknologi seperti drainase pintar yang sudah terbukti di Australia. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa dana untuk mitigasi banjir dialokasikan cukup, mengingat proyek IKN menelan triliunan rupiah.

Bagi masyarakat, banjir ini adalah pelajaran berharga. Warga di sekitar IKN, yang jumlahnya semakin bertambah, harus aktif dalam program edukasi. Saya percaya, jika semua pihak berkolaborasi, IKN bukan hanya akan menjadi ibu kota baru, tapi juga model kota berkelanjutan di tengah ancaman iklim.

Akhirnya, banjir di IKN ini mengingatkan kita semua bahwa pembangunan harus selaras dengan alam. Otorita telah menunjukkan komitmen dengan normalisasi dan revitalisasi sungai, tapi keberhasilan tergantung pada implementasi yang konsisten. Mari kita pantau bersama perkembangannya, agar IKN benar-benar menjadi nusantara yang aman dan sejahtera.