 |
| Ilustrasi AI |
IKN, 16 Desember 2025 – Di tengah geliat pembangunan
fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) yang semakin pesat, Otorita IKN (OIKN)
menyatakan perang total terhadap mafia ilegal yang mengancam kelestarian
kawasan. Melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2026, otorita bertekad menyapu
bersih aktivitas seperti perdagangan tanah ilegal, penambangan tanpa izin, dan
pelanggaran sosial-lalu lintas. Langkah ini menjadi prioritas utama untuk
membangun fondasi tata kelola yang baik, sejalan dengan visi IKN sebagai kota
hutan berkelanjutan dan berkeadilan hukum.
Rapat evaluasi Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan
Aktivitas Ilegal, yang digelar pada Jumat (12/12/2025) di Kantor Kemenko 1 IKN,
menjadi momentum penting. Acara ini sekaligus menyusun rencana kerja 2026
melalui Focus Group Discussion (FGD) intensif. Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi
Nursanthyasto, menegaskan komitmen tegas dalam melindungi kawasan. "Kita
harus benar-benar menjaga IKN dari aktivitas ilegal. Kita kawal tidak hanya
pada tahap pencegahan, tapi memastikan setiap kasus ditangani hingga
tuntas," ujar Bimo. Penuntasan kasus hingga akhir diharapkan menciptakan
efek jera, sehingga pembangunan IKN berjalan sesuai prinsip keberlanjutan
lingkungan dan kepastian hukum.
Sepanjang 2025, Satgas IKN telah menunjukkan hasil nyata.
Kegiatan strategis mencakup penindakan tegas terhadap penjualan tanah negara
secara ilegal, termasuk di area hutan vital untuk konsep Forest City.
Penambangan tanpa izin juga menjadi target utama, yang sering merusak zonasi
IKN dan menyebabkan deforestasi masif. Data terkini menunjukkan, satgas telah
mengamankan ratusan kontainer batu bara dari tambang ilegal, dengan beberapa
kasus menjerat tersangka pemodal dan operator. Pencegahan dilakukan melalui
sosialisasi intensif kepada masyarakat sekitar, pemasangan plang larangan di
titik rawan, serta patroli rutin di buffer zone seperti Taman Hutan Raya Bukit
Soeharto.
Renstra 2026 dirancang lebih komprehensif untuk memperkuat
upaya ini. Beberapa poin kunci meliputi afirmasi dan validasi batas kawasan
guna mencegah sengketa tanah di masa depan, peningkatan intensitas patroli
berbasis data, serta penegakan hukum yang tegas namun terukur sesuai regulasi.
Sosialisasi dan edukasi hukum kepada warga akan ditingkatkan, disertai
penguatan kapasitas anggota satgas dalam menangani kasus kompleks berbasis
digital. Tak ketinggalan, studi komparatif tentang reklamasi dan pemulihan hutan
pasca-penindakan, untuk memastikan aspek lingkungan tetap prioritas. "Ini
bukan hanya penindakan, tapi pembangunan governance yang kuat paralel dengan
infrastruktur fisik," tambah Bimo.
Kolaborasi lintas instansi menjadi kekuatan utama. Rapat
evaluasi melibatkan perwakilan TNI, Polri, Kejaksaan, Kementerian ESDM, serta
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pendekatan holistik ini memastikan
pengawasan menyeluruh, dari pencegahan hingga penegakan. Kepala Otorita IKN,
Basuki Hadimuljono, yang aktif memimpin operasi sebelumnya, telah menegaskan
zero tolerance terhadap pelaku. Dalam beberapa kesempatan, Basuki mengungkap
penyitaan 351 kontainer batu bara ilegal dan penetapan tersangka, sambil mewajibkan
reforestasi di lahan bekas tambang seluas ribuan hektare. "Seluruh
aktivitas ilegal ditindak tegas, dan pelaku wajib tanam kembali hutan,"
tegasnya di awal tahun.
Dampak dari "perang" ini signifikan bagi masa
depan IKN. Dengan 65% kawasan ditargetkan sebagai area lindung, pembersihan
ilegalitas ini krusial untuk menjaga ekosistem Borneo yang rapuh. Investor
semakin percaya diri, karena kepastian hukum tanah menjadi syarat utama. Analis
lingkungan dari Universitas Mulawarman, Dr. Erlina Susanti, menilai inisiatif
ini sebagai langkah preventif jangka panjang. "IKN bisa jadi model
nasional: pembangunan tanpa mengorbankan hutan. Efek jera dari penuntasan kasus
akan kurangi mafia tanah dan tambang yang selama ini merajalela," katanya.
Tantangan tetap ada, seperti koordinasi di medan luas dan
adaptasi teknologi pengawasan digital. Namun, dengan Renstra 2026, otorita
optimis bisa capai target sapu bersih. Masyarakat sekitar juga diajak
berpartisipasi melalui program edukasi, agar IKN tak hanya jadi ibu kota baru,
tapi simbol Indonesia bersih dari praktik ilegal.
Secara keseluruhan, deklarasi perang terhadap mafia ini
bukan sekadar retorika, melainkan aksi nyata untuk warisan generasi. Seperti
yang sering diungkap Basuki, IKN harus dibangun dengan tangan bersih, dari
fondasi hingga puncak. Dengan sinergi semua pihak, Nusantara tak hanya megah
secara fisik, tapi juga kokoh dalam integritas dan keberlanjutan. Borneo baru
sedang lahir—bebas dari bayang-bayang ilegalitas.
