.webp)
Ketapang – Bupati Ketapang Alexander Wilyo merespons cepat
keluhan masyarakat atas kerusakan parah ruas jalan provinsi Simpang Sei
Gantang–Teluk Batu. Ia mengeluarkan surat resmi bernomor 20/SETDA
EKBANG.400.3.3.2/2025 yang ditujukan kepada sekitar 10 perusahaan perkebunan
dan kehutanan untuk meminta bantuan perbaikan melalui program Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
Surat tersebut juga ditembuskan langsung kepada Gubernur dan
Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), serta instansi terkait di tingkat
provinsi dan kabupaten. Langkah ini menunjukkan upaya koordinasi lintas sektor
meskipun kewenangan penuh atas jalan provinsi berada di tangan Pemerintah
Provinsi Kalbar.
"Ada 10 perusahaan yang kami surati, di antaranya PT
Hutan Ketapang Industri, PT Gunajaya Karya Gemilang, dan PT Kendawangan Putra
Lestari. Karena status jalannya milik provinsi, surat ini juga saya sampaikan
langsung ke Gubernur dan Wakil Gubernur," ujar Alexander Wilyo pada Minggu
(21/12/2025).
Permohonan dukungan ini mengacu pada surat bupati sebelumnya
tertanggal 22 Februari 2025 mengenai kontribusi TJSLP perusahaan terhadap
perbaikan jalan di Ketapang. Bupati menekankan urgensi perbaikan, terutama
menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, untuk menjamin kelancaran mobilitas
warga, distribusi barang kebutuhan pokok, serta mengurangi risiko kecelakaan
lalu lintas.
Ruas Simpang Sei Gantang–Teluk Batu yang membentang sekitar
73,6 kilometer menjadi salah satu akses vital di wilayah selatan Ketapang.
Kondisinya saat ini memprihatinkan: berlumpur tebal pada musim hujan, berlubang
dalam, dan sering menyebabkan kendaraan terperosok. Aktivitas truk bermuatan
berat dari sektor perkebunan kelapa sawit dan kehutanan diduga menjadi faktor
utama percepatan kerusakan.
Masyarakat setempat, termasuk Ketua Dewan Adat Dayak (DAD)
Kecamatan Kendawangan Junai, menyambut baik inisiatif bupati. "Ini langkah
tepat dan cepat. Kami akan kawal agar perusahaan merespons positif,"
katanya. Warga berharap perbaikan tidak hanya tambal sulam, tapi juga solusi
jangka panjang seperti penguatan struktur jalan dan pengawasan tonase
kendaraan.
Kerusakan jalan provinsi di Ketapang bukan isu baru. Sejak
awal 2025, Pemkab telah aktif mendorong penanganan melalui berbagai kanal. Pada
Juni 2025, bupati menyoroti kondisi parah di segmen Sei Gantang–Teluk Batu dan
meminta komitmen anggaran tahunan dari Pemprov Kalbar. Kemudian pada November
2025, usulan penanganan sembilan ruas jalan provinsi sepanjang total sekitar
250 kilometer diserahkan langsung kepada Gubernur Ria Norsan, termasuk ruas
Simpang Sei Gantang–Teluk Batu yang diusulkan perbaikan hingga 57,9 kilometer.
Pemprov Kalbar sendiri telah menunjukkan perhatian terhadap
infrastruktur Ketapang. Pada 2025, alokasi anggaran signifikan dialokasikan
untuk ruas strategis seperti Ketapang–Pesaguan–Kendawangan. Namun, keterbatasan
dana membuat penanganan bertahap, sehingga kolaborasi dengan sektor swasta
melalui TJSLP menjadi opsi krusial.
Bupati Wilyo menegaskan bahwa Pemkab Ketapang tetap
berkomitmen meski bukan kewenangan langsung. "Kami terus berkoordinasi
dengan provinsi dan mendorong perusahaan karena dampaknya langsung pada
masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah fondasi pertumbuhan ekonomi,
terutama di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata," jelasnya.
Dampak kerusakan jalan ini luas. Selain menghambat
distribusi hasil bumi dan barang pokok, juga meningkatkan biaya transportasi,
menurunkan daya saing produk lokal, serta mengancam keselamatan pengguna jalan.
Di musim hujan seperti sekarang, akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan
pun terhambat, terutama bagi warga pedalaman.
Inisiatif bupati ini sejalan dengan pola penanganan
sebelumnya di Ketapang. Pada awal 2025, surat serupa berhasil mendorong gotong
royong perusahaan untuk ruas seperti Pelang–Kepuluk dan Kepuluk–Batu Tajam.
Model kolaborasi ini terbukti efektif, dengan ratusan perusahaan ikut
berkontribusi pada proyek multiyears.
Pemprov Kalbar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (PUPR) diharapkan merespons cepat. Koordinasi ini menjadi contoh sinergi
pemerintah daerah dengan provinsi dan swasta dalam mengatasi isu infrastruktur.
Masyarakat optimistis bahwa dengan komitmen bersama, ruas Simpang Sei
Gantang–Teluk Batu dapat segera diperbaiki sebelum libur akhir tahun.
Langkah Alexander Wilyo ini mendapat apresiasi luas karena
menunjukkan kepemimpinan responsif terhadap aspirasi rakyat. Di tengah
keterbatasan anggaran, pendekatan multipihak seperti ini menjadi solusi
realistis untuk percepatan pembangunan infrastruktur di daerah penghasil sumber
daya alam seperti Ketapang.
Dengan semakin intensifnya komunikasi antarlembaga,
diharapkan kondisi jalan provinsi di Ketapang terus membaik, mendukung visi
pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi di Kalimantan Barat.
