Datuk Amar Dr Sim Kui Hian. Repro
KUCHING-Pada 3 November 2025, di tengah hiruk-pikuk persiapan
Anggaran Sarawak 2026, Wakil Perdana Menteri Datuk Amar Dr Sim Kui Hian
menyampaikan pengumuman yang mengguncang lanskap energi regional: Sarawak akan
segera menyuplai listrik antara 100 hingga 150 megawatt (MW) ke Brunei
Darussalam. Ini bukan sekadar transaksi bisnis—melainkan langkah strategis yang
mempercepat integrasi Borneo ke dalam ASEAN Power Grid, sekaligus memperkuat
posisi Sarawak sebagai eksportir energi terbarukan nomor satu di Asia Tenggara.
Bagi pulau yang selama ini terpecah oleh garis batas negara, pengumuman ini
ibarat menyalakan lampu di koridor gelap konektivitas regional.
Pengumuman tersebut disampaikan Dr Sim dalam sidang Dewan
Undangan Negeri Sarawak, saat membahas kemajuan Sarawak Energy Berhad (SEB).
“Kami sudah menyuplai listrik ke Kalimantan Barat melalui jaringan West
Kalimantan-Sarawak Link sejak 2016, dan ke Sabah via koneksi 275 kV. Kini
giliran Brunei,” ujarnya dengan tegas. Proyek ini, yang ditargetkan operasional
pada kuartal pertama 2026, akan memanfaatkan infrastruktur existing di Lawas
dan Limbang, dengan tambahan interkoneksi bawah laut sepanjang 50 kilometer.
Biaya proyek? Diperkirakan RM800 juta, sebagian besar didanai melalui obligasi
hijau SEB.
Mengapa Brunei? Negara kaya minyak itu sedang menghadapi
paradoks: cadangan hidrokarbon menipis, sementara permintaan listrik melonjak
5% per tahun akibat industrialisasi dan urbanisasi. Brunei Vision 2035
menargetkan 30% energi dari sumber terbarukan pada 2035—dan Sarawak, dengan
kapasitas hidroelektrik 5.000 MW dari Bendungan Bakun, Murum, dan Baleh,
menjadi mitra ideal. Lebih dari 70% listrik Sarawak berasal dari air, bukan
batu bara atau gas. Ini bukan sekadar ekspor; ini transfer teknologi hijau.
Analisis mendalam mengungkap tiga lapisan implikasi yang
saling terkait. Pertama, keamanan energi Borneo timur. Brunei selama ini
bergantung pada pembangkit gas di Lumut dan Jerudong, yang rentan terhadap
fluktuasi harga global. Dengan pasokan stabil dari Sarawak, Brunei bisa
mengalihkan 20% kapasitas domestiknya untuk cadangan strategis. Dampak riaknya
terasa hingga Sabah: jaringan interconnected ini memungkinkan aliran listrik
darurat saat blackout, seperti yang pernah melanda Kota Kinabalu pada 2023.
Kedua, integrasi ke ASEAN Power Grid (APG). Sarawak
bukan pemain baru. Sejak 2022, negara bagian ini telah menandatangani MoU
dengan Laos dan Thailand untuk ekspor 1.000 MW via
Laos-Thailand-Malaysia-Singapore Power Integration Project (LTMS-PIP). Kini,
koneksi ke Brunei menjadi missing link yang menghubungkan jaringan barat
(Malaysia-Indonesia) dengan timur (Brunei-Filipina). Menurut laporan ASEAN
Centre for Energy, APG bisa menghemat US$10 miliar per tahun bagi kawasan
melalui optimalisasi sumber daya. Sarawak, dengan surplus 2.000 MW hingga 2030,
berada di posisi pole position.
Ketiga, sinergi dengan IKN Nusantara. Pemindahan ibu
kota Indonesia ke Kalimantan Timur membutuhkan pasokan energi
masif—diperkirakan 1.500 MW pada tahap awal. Meski IKN fokus pada PLTS dan
microgrid, kebutuhan puncak malam hari sulit dipenuhi tanpa interkoneksi
regional. Sarawak, yang hanya berjarak 800 km dari Nusantara via jalur laut,
bisa menjadi penyangga kritis. Belum lagi rencana koridor ekonomi Pan-Borneo:
jalan raya Serudong-Tawau-Simanggaris yang akan dibangun pada 2026 membutuhkan
listrik untuk stasiun pengisian EV dan pusat logistik. Ekspor ke Brunei menjadi
bukti kredibilitas Sarawak sebagai mitra energi IKN.
Namun, tantangan nyata mengintai. Infrastruktur bawah laut
rentan terhadap kerusakan kapal atau gempa—seperti insiden kabel Laos-Thailand
pada 2024. Selain itu, harga jual listrik ke Brunei (diperkirakan RM0.28 per
kWh) harus kompetitif dengan gas domestik Brunei (RM0.22). “Kami tawarkan stabilitas
dan kebersihan, bukan hanya harga,” kata Dr Sim. Isu lain: apakah Sarawak siap
menghadapi kritik lingkungan dari bendungan besar? Aktivis Dayak di Kapit masih
memprotes dampak sosial Bendungan Baleh.
Meski begitu, momentum tak terbendung. Sarawak Energy telah
mengalokasikan RM2 miliar untuk ekspansi jaringan 2026-2030, termasuk studi
kelayakan koneksi ke Kalimantan Utara via Tarakan. Jika sukses, model ini bisa
direplikasi: Sabah menyuplai listrik ke Filipina Selatan, Kalimantan Barat ke
Singapura via kabel bawah laut. Borneo tidak lagi pulau terisolasi—ia menjadi
simpul energi ASEAN.
Bagi Brunei, ini langkah berani meninggalkan zona nyaman
minyak. Bagi Sarawak, ini validasi visi “Energy for All”. Dan bagi IKN? Sebuah
sinyal: masa depan Kalimantan tidak bisa berdiri sendiri. Saat lampu-lampu di
Bandar Seri Begawan mulai menyala dengan tenaga air dari Bakun, Borneo memasuki
era baru—bukan sebagai pengekspor komoditas, tapi sebagai pusat gravitasi
energi hijau Asia Tenggara.
Pertanyaannya kini bukan apakah integrasi ini akan terjadi,
tapi seberapa cepat kita bisa menyambungkan titik-titiknya. Sarawak telah
menyalakan percikan. Siapa yang akan menyulut api berikutnya?
