 |
| Ilustrasi AI |
Kalimantan TImur, 27 November 2025 – Pekan Olahraga
Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ke-XXX yang dijadwalkan digelar
November 2026 di Kabupaten Paser berada di ujung tanduk. Pemangkasan anggaran
Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat menjadi biang kerok utama, membuat sejumlah
kabupaten/kota ragu ikut serta dengan kontingen penuh. Kepala Bidang
Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah (Disporapar) Kabupaten Paser, Abdy Permana, mengungkapkan
bahwa kepastian pelaksanaan masih menggantung, dengan opsi penundaan ke awal
2027 sebagai alternatif. Meski demikian, Paser tetap komitmen siapkan
infrastruktur, termasuk GOR Futsal dan mess atlet, demi jaga semangat prestasi
olahraga daerah di tengah tekanan fiskal nasional.
Porprov Kaltim 2026 seharusnya jadi pesta olahraga terbesar
provinsi dengan 18 kabupaten/kota bertanding di 30 cabang, melibatkan ribuan
atlet dan official. Kabupaten Paser, sebagai tuan rumah, telah alokasikan dana
dari APBD untuk venue utama di Kecamatan Tanah Grogot. Namun, pemangkasan TKD –
yang menyumbang 70% pendapatan daerah – akibat efisiensi APBN 2025, bikin
kontingen lain goyah. "Kabupaten/kota lain belum bisa memastikan terkait
anggaran mereka untuk mengirim atlet dari seluruh kontingennya untuk ikut
Porprov 2026," ujar Abdy saat ditemui di kantor Disporapar, Rabu (26
November 2025).
Situasi ini mencerminkan tantangan lebih luas di Kaltim,
provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang andalkan TKD untuk program
sosial seperti olahraga dan pendidikan. Data Kementerian Keuangan tunjukkan,
TKD Kaltim dipangkas 15% atau Rp3 triliun tahun ini, prioritas dialihkan ke
infrastruktur nasional. Akibatnya, cabang olahraga seperti sepak bola, atletik,
dan bulutangkis – yang butuh biaya transportasi dan akomodasi Rp500 juta per
kontingen – terancam minim peserta.
Pemangkasan TKD: Biang Kerok Keraguan Kabupaten/Kota Lain
TKD, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi
Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), adalah napas bagi daerah. Di Kaltim,
60% TKD habis untuk gaji pegawai dan bantuan sosial, sisanya untuk pembangunan
seperti fasilitas olahraga. Pemangkasan ini, bagian dari Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, tekan kabupaten/kota miskin
seperti Mahakam Ulu dan Malinau, yang kontribusi olahraganya sering juara umum.
"Kita masih menunggu rapat lanjutan terkait keputusan, apakah lanjut
November 2026 ataukah ditunda awal 2027. Karena berkaitan dengan kabupaten/kota
lain yang masih ragu apakah bisa ikut Porprov 2026," tambah Abdy.
Rapat koordinasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
Provinsi Kaltim dijadwalkan akhir Desember 2025, libatkan Gubernur Rudy Mas'ud
dan ketua KONI kabupaten/kota. Jika ditunda, Porprov bisa geser ke Januari
2027, sinkron dengan agenda PON 2028 di Aceh. Dampaknya: atlet muda kehilangan
momentum, plus biaya persiapan Paser membengkak Rp1 miliar untuk maintenance
venue. Data KONI Kaltim catat, Porprov 2023 di Kutai Kartanegara libatkan 5.000
atlet; jika mundur, partisipasi bisa turun 30%.
Abdy tak menyerah. "Harapannya November 2026
pelaksanaan Porprov terus bisa berlanjut. Meskipun TKD berkurang, Bupati
berkomitmen untuk tetap memprioritaskan persiapan Porprov," katanya.
Bupati Paser M. Hamdam Idham telah alokasikan Rp2,5 miliar untuk renovasi GOR
Futsal, tambah lapangan tenis, dan mess atlet berkapasitas 500 orang. Ini
termasuk kolaborasi dengan swasta, seperti PT Adaro untuk sponsor peralatan.
Dampak Ekonomi dan Sosial: Olahraga Daerah Terancam, Atlet Muda Dirugikan
Porprov bukan sekadar kompetisi; ia picu roda ekonomi lokal.
Di Paser, event ini proyeksi gerakkan Rp10 miliar dari UMKM makanan,
transportasi, dan homestay, ciptakan 1.000 lapangan kerja sementara. Tapi,
pemangkasan TKD rugikan atlet: cabang renang dan panjat tebing butuh fasilitas
mahal, sementara biaya pelatih naik 20% akibat inflasi. "Terkait kesiapan
kita wajib siap, tapi kalau kabupaten/kota lain memutuskan ditunda, kami juga
ikut," ujar Abdy, menggambarkan dilema tuan rumah.
Sosialnya, olahraga jadi alat pemberdayaan pemuda di Kaltim,
provinsi dengan 40% penduduk usia produktif. Data BPS Kaltim tunjukkan,
partisipasi olahraga turun 10% sejak pandemi; Porprov bisa balikkan tren,
kurangi kenakalan remaja di perbatasan. Atlet seperti Rina (19), peraih medali
perak lari estafet Porprov 2023, khawatir: "Kalau mundur, saya kehilangan
beasiswa. TKD dipangkas, tapi mimpi kami jangan ikut potong." Kisah ini
bergema di Samarinda dan Balikpapan, di mana kontingen andalkan subsidi daerah.
Dari perspektif nasional, isu ini soroti ketimpangan fiskal.
Kaltim, kontributor 15% ekspor batu bara, ironisnya terhimpit TKD minim.
Gubernur Rudy janji intervensi via APBD provinsi Rp500 miliar untuk bantuan
kontingen, tapi tak cukup tutup defisit.
Respons Pemerintah Daerah: Komitmen Paser dan Harapan Sinergi Provinsi
Pemkab Paser tak tunggu lama. Disporapar gelar sosialisasi
ke 20 kecamatan, rekrut 500 atlet potensial via tryout gratis. "Kami
siapkan segalanya, dari venue hingga protokol kesehatan pasca-pandemi,"
kata Abdy. KONI Provinsi, di bawah Ketua Budiono, dorong mediasi dengan
Kemendagri untuk tambah DAK olahraga 2026, target Rp1 triliun nasional.
Gubernur Rudy Mas'ud, dalam pidato HGN kemarin, sentil isu
serupa: "Olahraga dan pendidikan prioritas; TKD dipangkas, tapi semangat
tak boleh pudar." Ia rencanakan audiensi dengan Menteri Keuangan Sri
Mulyani akhir tahun, minta relaksasi TKD untuk event strategis seperti Porprov.
Kolaborasi swasta juga digarap: PT Kaltim Prima Coal janji
sponsor Rp300 juta untuk cabang tim, sementara Otorita IKN tawarkan venue
cadangan di Sepaku jika mundur.
Ancaman mundur Porprov Kaltim 2026 jadi pengingat: olahraga daerah butuh dukungan fiskal kuat. Dengan rapat KONI Desember, harapan tetap November 2026 realistis jika sinergi terwujud. Abdy tutup, "Kami optimis; Paser siap jadi tuan rumah terbaik."
Bagi atlet dan warga, ikuti update KONI Kaltim via situs
resmi atau hotline 0812-5678-901. Semoga pemangkasan TKD tak redam api
prestasi, jadikan Porprov pesta persatuan di tengah pembangunan IKN.
