.webp) |
| Ilustrasi AI |
Palangka Raya, 21 November 2025 – Upaya
penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Tengah (Kalteng) memasuki babak baru
dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Provinsi Tahun 2025 yang digelar Kamis
(20/11/2025) kemarin. Acara di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kalteng ini dibuka langsung
Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, menegaskan komitmen Pemprov untuk perkuat
sinergi lintas sektor guna ciptakan pembangunan berkelanjutan. Dengan tingkat
kemiskinan saat ini 5,19 persen atau setara 147.800 jiwa berdasarkan data BPS
Maret 2025, rakor ini jadi momen strategis susun Rencana Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 yang lebih inklusif.
Wagub Edy Pratowo, dalam sambutannya, menyoroti ketimpangan
desa-kota yang masih jadi tantangan utama. "Kita lihat disparitas ini:
kota seperti Palangka Raya kemiskinannya rendah, tapi desa-desa di pedalaman
masih tinggi. Arah kebijakan baru harus fokus ke sana, dengan kolaborasi
pusat-daerah agar program tepat sasaran," tegas Edy saat membuka rakor
yang dihadiri puluhan pejabat dari kabupaten/kota, Bappeda, Dinas Sosial, dan
mitra terkait. Ia menekankan bahwa penurunan kemiskinan tak bisa parsial; butuh
evaluasi program tahun lalu dan adaptasi strategi baru, termasuk pemberdayaan
UMKM berbasis sumber daya alam Kalteng yang kaya hutan dan pertanian.
Rakor ini bertujuan koordinasikan upaya dari tingkat
nasional hingga lokal, evaluasi capaian 2024, serta bentuk arah kebijakan 2025.
Kepala Bappedalitbang Kalteng, Kaspinor, menjelaskan bahwa agenda mencakup
pembahasan target penurunan kemiskinan minimal 0,5 poin per tahun, sejalan
dengan RPJMD Provinsi. "Kami soroti isu strategis seperti akses pendidikan
dan kesehatan di daerah terpencil, plus integrasi program bansos dengan
pelatihan keterampilan. Sinergi ini kunci agar RPKD bukan sekadar dokumen, tapi
aksi nyata," ujarnya. Data BPS menunjukkan, Kalteng berhasil turunkan
kemiskinan dari 6,5 persen di 2023 menjadi 5,19 persen tahun ini, tapi
disparitas urban-rural masih lebar—kota di bawah 4 persen, sementara kabupaten
seperti Murung Raya capai penurunan terbaik kedua seprovinsi dengan 0,39 poin.
Fokus strategi 2025 meliputi enam prioritas: peningkatan
akses ekonomi inklusif, penguatan ketahanan pangan, pendidikan vokasi untuk
pemuda desa, kesehatan masyarakat, infrastruktur dasar seperti jalan dan
irigasi, serta pengawasan bansos digital. Wagub Edy mencontohkan program
"Desa Mandiri" yang akan diperluas ke 50 desa prioritas, di mana
warga dilatih tanam jagung hibrida dan budidaya ikan air tawar untuk kurangi
ketergantungan beras impor. "Pembangunan berkelanjutan ini komitmen kami.
Tak hanya angkat angka, tapi kualitas hidup. Kolaborasi dengan swasta dan
pusat, seperti Kemensos, akan percepat distribusi bantuan tepat waktu,"
tambahnya. Rakor juga hasilkan kesepakatan bentuk tim monitoring lintas
instansi untuk pantau indikator kemiskinan bulanan, hindari duplikasi program.
Konteks nasional makin mendesak. Kalteng, dengan luas 152
ribu km persegi tapi populasi hanya 2,5 juta jiwa, punya potensi besar di
sektor kehutanan dan perkebunan sawit, tapi kemiskinan ekstrem di Dayak
interior masih tinggi akibat isolasi geografis. BPS catat, Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Kalteng 72,5 tahun ini, tertinggal dari rata-rata Kalimantan 74.
"Kemiskinan bukan hanya uang, tapi akses. Rakor ini langkah tepat untuk
target nasional turun 4 persen di 2026," komentar pengamat ekonomi dari
Universitas Palangka Raya, Dr. Suryani, yang hadir sebagai narasumber. Ia
sarankan integrasi dengan program hilirisasi nikel dan sawit untuk ciptakan
lapangan kerja lokal, kurangi migrasi ke kota.
Peserta rakor, termasuk wakil bupati Pulang Pisau, sampaikan
isu strategis seperti keberlanjutan RPKD dan kolaborasi dengan lembaga
investigasi untuk cegah korupsi bansos. Wakil Bupati Pulang Pisau, misalnya,
tekankan tiga isu: peningkatan data akurat, pemberdayaan perempuan, dan
adaptasi perubahan iklim yang ancam petani. "Desa kami turunkan kemiskinan
5,93 persen berkat program plasma sawit. Tapi butuh dukungan provinsi untuk
infrastruktur," katanya. Pemprov janji alokasikan Rp 500 miliar dari APBD
2026 untuk program prioritas, plus sinergi dengan APBN via Dana Desa.
Dampak rakor langsung dirasakan warga. Seorang petani di
Kabupaten Gunung Mas bilang, "Program pelatihan ini harapannya buka
peluang usaha. Kami tak mau lagi bergantung bantuan, tapi mandiri." Di
tingkat provinsi, Gubernur H. Elly Engelin Himawan menambahkan via video pesan
bahwa Kalteng target nol kemiskinan ekstrem di 2029, sejalan visi Nusantara.
"Rakor ini fondasi. Mari wujudkan Kalteng sejahtera, adil makmur,"
tutupnya.
Dengan rakor selesai, tim implementasi akan turun lapangan
mulai Desember, pantau 14 kabupaten/kota. Tantangan seperti inflasi pangan dan
banjir musiman tetap ada, tapi sinergi ini beri harapan. Kalteng, yang
kontribusi sawit nasional 10 persen, bisa jadi model jika kebijakan tepat.
Tanpa itu, kemiskinan berisiko naik lagi pasca-pandemi. RPKD baru ini, dengan
arah inklusif, potensial angkat ribuan keluarga dari garis miskin—bukan mimpi,
tapi rencana konkret.
