Kemenko Infrastruktur Pantau Irigasi di Kalbar: Targetkan Swasembada Pangan Nasional

Ilustrasi Petani Sanggau. Foto: IKNTime

Kunjungan lapangan yang dipimpin Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Rachmat Firdaus ini menyoroti pengembangan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier di sejumlah kabupaten, termasuk Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memprioritaskan ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan pertanian di luar Jawa.

Dalam tinjauan di Bendungan Sanggau, Rachmat Firdaus menegaskan bahwa Kalbar memiliki potensi lahan sawah seluas 1,2 juta hektare, namun baru 40 persen yang terairi secara optimal. "Kami pantau langsung agar proyek irigasi ini selesai tepat waktu. Target 2025, tambah 100.000 hektare lahan irigasi fungsional di Kalbar untuk dukung produksi beras nasional," ujarnya kepada wartawan di lokasi, Senin (17/11/2025). Pemantauan ini melibatkan koordinasi dengan Kementerian PUPR, Dinas PU Kalbar, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I.

Program irigasi di Kalbar merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dengan alokasi anggaran Rp15 triliun untuk rehabilitasi dan pembangunan baru jaringan irigasi di Pulau Kalimantan. Data Kementerian PUPR menunjukkan bahwa hingga 2024, indeks irigasi di Kalbar baru mencapai 0,35—artinya satu bendungan hanya mengairi 35 persen potensi lahan. Rendahnya angka ini disebabkan oleh topografi bergelombang, banjir musiman, dan kerusakan infrastruktur akibat usia.

Pemerintahan Prabowo, melalui Kemenko IPK yang baru dibentuk Oktober 2024, menjadikan Kalbar sebagai pilot project ketahanan pangan wilayah barat. Fokus utama: rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) existing seluas 250.000 hektare dan pembangunan DI baru 150.000 hektare hingga 2028. Proyek ini didukung APBN Rp8,5 triliun, APBD Rp3 triliun, dan KPBU Rp3,5 triliun dari swasta seperti PT Sinar Mas Agro.

Kunjungan Kemenko IPK ini melanjutkan momentum dari era Jokowi, di mana Food Estate Kalbar di Kabupaten Kapuas Hulu mulai 2021 dengan target 1 juta hektare. Namun, progres lambat karena isu lahan adat dan banjir. Kini, Prabowo reprogram dengan pendekatan "irigasi pintar" berbasis IoT untuk monitoring debit air real-time.

Berikut rangkaian kegiatan dan proyek irigasi yang dipantau:

• 2021: Food Estate Dimulai Jokowi groundbreaking 30.000 hektare di Kapuas Hulu; target produksi 500.000 ton beras/tahun.
• 2023: Rehabilitasi DI Kementerian PUPR rehab 50.000 hektare DI rawa di Sintang dan Sekadau, anggaran Rp1,2 triliun.
• Oktober 2024: Kemenko IPK Dibentuk Prabowo integrasikan infrastruktur dan pembangunan wilayah; Kalbar prioritas ketahanan pangan.
• Juli 2025: Perpres Irigasi Nasional Perpres 85/2025 atur percepatan irigasi luar Jawa, target tambah 500.000 hektare nasional.
• November 2025: Kunjungan Lapangan Rachmat Firdaus tinjau Bendungan Sanggau (kapasitas 50 juta m³), Saluran Irigasi Sekunder Sintang (panjang 45 km), dan Pompa Air Tersier Kapuas Hulu.

Proyek kunci yang dipantau:

1. Bendungan Sanggau Kapasitas 50 juta m³, irigasi 20.000 hektare sawah di Sanggau dan Sekadau. Progres 65 persen, target selesai Juni 2026. Anggaran Rp750 miliar.
2. Jaringan Irigasi Rawa Sintang Rehabilitasi 30.000 hektare lahan gambut; integrasi dengan embung dan kanal. Progres 80 persen, operasional Desember 2025.
3. Sistem Irigasi Pintar Kapuas Hulu Pilot IoT dengan 500 sensor debit air; kolaborasi dengan BRIN. Target irigasi 15.000 hektare, anggaran Rp300 miliar dari KPBU.

Rachmat Firdaus laporkan kepada Menko IPK Airlangga Hartarto bahwa hambatan utama adalah koordinasi antar-daerah dan cuaca ekstrem. "Kami instruksikan percepatan kontrak multiyears agar tidak terganggu musim hujan," katanya.

Profil Rachmat Firdaus dan Peran Kemenko IPK

Rachmat Firdaus, Deputi Sarana dan Prasarana Kemenko IPK, adalah insinyur sipil lulusan ITB dengan pengalaman 20 tahun di Kementerian PUPR. Sebelumnya, ia memimpin proyek bendungan nasional seperti Way Sekampung di Lampung. Di Kemenko IPK, ia koordinasikan 12 kementerian untuk infrastruktur terintegrasi, termasuk irigasi, jalan, dan energi.

Kemenko IPK, dibentuk melalui Perpres 92/2024, menggantikan fungsi koordinasi maritim dan investasi. Fokus Prabowo: sinkronisasi proyek PSN seperti IKN, food estate, dan tol Trans-Kalimantan. Di Kalbar, Kemenko pantau 45 proyek irigasi senilai Rp12 triliun, target tambah produksi beras 1,5 juta ton/tahun. 

Dampak Ekonomi: Dari Lahan Kering ke Sawah Produktif

Pemantauan ini berdampak langsung pada petani lokal. Di Sanggau, 5.000 petani sudah rasakan manfaat irigasi primer, naik indeks tanam dari 1,2 menjadi 2,5 kali/tahun. Produksi beras Kalbar naik 15 persen pada 2024 menjadi 1,8 juta ton, tapi masih defisit 300.000 ton.

Secara nasional, tambah 100.000 hektare irigasi di Kalbar dukung target swasembada 2027. Kementerian Pertanian proyeksikan kontribusi 400.000 ton beras tambahan, kurangi impor 10 persen. Lapangan kerja: 50.000 tenaga konstruksi dan 20.000 petani terlatih.

BWS Kalimantan I pasang sistem early warning banjir di 10 sungai utama. Kolaborasi dengan BMKG prediksi curah hujan, optimalkan pompa air. Petani seperti Slamet Riyadi dari Sintang bilang, "Dulu sawah kering saat kemarau. Sekarang bisa tanam tiga kali, panen naik dua kali lipat."

Proyek ini juga lindungi lingkungan: rehabilitasi gambut cegah kebakaran lahan, sesuai komitmen Indonesia di COP30. Kemenko IPK integrasikan dengan program carbon trading untuk lahan basah.

Data Kementerian PUPR: hingga November 2025, 75.000 hektare DI Kalbar sudah fungsional, naik 25 persen dari 2024. Target akhir 2025: 150.000 hektare, dukung 500.000 ton beras.

Kemenko IPK rencanakan kunjungan lanjutan Desember 2025 untuk evaluasi progres. Rachmat Firdaus: "Ini bukti komitmen pemerintah pusat. Kalbar jadi lumbung pangan baru Indonesia."