.webp) |
| Ilustrasi AI |
Samarinda, 26 November 2025 – Peringatan Hari Guru
Nasional (HGN) 2025 menjadi momen spesial bagi ribuan guru honorer di
Kalimantan Timur (Kaltim). Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud secara tegas berjanji
menaikkan insentif bagi guru non-ASN ini, dengan target mencapai Rp1 juta per
bulan mulai tahun depan, tergantung kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). Pernyataan ini disampaikan usai memimpin upacara HGN di halaman
Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, pada Selasa (25 November 2025), di mana Rudy
menekankan bahwa kesejahteraan guru adalah investasi utama untuk pemerataan
pendidikan di provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rudy, yang baru saja dilantik sebagai gubernur periode
kedua, tak hanya beri apresiasi verbal. Saat berbincang dengan para guru
honorer pasca-upacara, ia ungkapkan komitmen konkret. "Alhamdulillah,
kalau dari pusat baru Rp300.000, kita di provinsi sudah memberikan insentif
sebesar Rp500.000 kepada guru-guru kita. Target kita, mudah-mudahan bisa paling
tidak Rp1 juta sebagai permulaan. Nanti kalau APBD kita cukup, insyaallah bisa
kita naikkan sampai Rp1 juta per bulan," ujar Rudy dengan nada optimis.
Janji ini langsung disambut sorak sorai dari ratusan guru yang hadir, yang
selama ini bergantung pada tunjangan minim untuk bertahan mengajar di pelosok.
Kaltim, dengan luas wilayah 127.346 km² dan populasi 3,8
juta jiwa, punya tantangan pendidikan unik. Sebagai rumah bagi IKN Nusantara,
provinsi ini butuh tenaga pendidik berkualitas untuk dukung ribuan pekerja
migran dan anak-anak mereka. Saat ini, sekitar 700 guru honorer masih bertahan
lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sementara total guru non-PNS
mencapai ribuan di 18 kabupaten/kota. Insentif Rp500 ribu per bulan yang sudah
berjalan sejak 2024 memang bantu, tapi masih di bawah Upah Minimum Regional
(UMR) Samarinda Rp3,5 juta, membuat banyak guru kesulitan penuhi kebutuhan
sehari-hari.
Upacara HGN 2025 di Kantor Gubernur tak sekadar seremonial.
Di hadapan 1.000 peserta, termasuk perwakilan Persatuan Guru Republik Indonesia
(PGRI) Kaltim, Rudy sampaikan pidato yang sentuh hati. Ia akui peran guru
honorer sebagai "tulang punggung" pendidikan daerah, terutama di
sekolah terpencil seperti di Kutai Timur dan PPU, di mana akses sulit dan biaya
hidup tinggi. "Kita beri apresiasi kepada para guru di Kaltim. Sinergi
antara provinsi dan pusat ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjadikan
guru sebagai fondasi pendidikan berkualitas," katanya.
Saat ini, insentif provinsi Rp500 ribu tambah tunjangan
pusat Rp300 ribu, total Rp800 ribu – masih jauh dari cukup. Rudy rencanakan
kenaikan bertahap: mulai 2026, naik jadi Rp750 ribu, lalu Rp1 juta jika APBD
tembus Rp50 triliun, didorong pendapatan dari sawit, tambang, dan investasi
IKN. "Realisasi kenaikan ini disesuaikan dengan kemampuan APBD
Kaltim," tambahnya. Dukungan datang dari Komisi IV DPRD Kaltim, yang via
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Agustus lalu setujui kenaikan 50% untuk guru honorer
swasta, dari Rp1 juta jadi Rp1,5 juta di daerah tertentu.
Di Kutai Timur, misalnya, 3.700 guru honorer sudah nikmati
insentif zona Rp1,275 juta hingga Rp2,7 juta sejak 2024, tergantung lokasi
tugas. Tapi, ini tak merata; guru di Samarinda dan Balikpapan masih andalkan
Rp500 ribu provinsi. Rudy janji, dengan sinergi Kemendikbud, kenaikan ini cover
semua, plus perlindungan restorative justice agar guru tak ragu disiplin siswa.
Guru honorer di Kaltim bukan cerita baru; mereka isi kekosongan 20% formasi PNS di sekolah negeri. Data Dinas Pendidikan Kaltim tunjukkan, 40% guru SD/SMP honorer, dengan turnover tinggi karena gaji di bawah Rp1 juta. "Saya ajar 40 anak di desa terpencil, tapi gaji Rp600 ribu cuma cukup makan. Kalau naik Rp1 juta, saya bisa fokus ngajar, bukan cari tambahan," cerita Bu Rina (42), guru honorer di Kecamatan Sangatta, Kutim. Kisah serupa bergema di PPU, di mana guru dukung anak pekerja IKN tapi kesulitan akses sekolah sendiri.
Ekonominya jelas: kesejahteraan guru picu mutu pendidikan
naik 15%, kurangi angka putus sekolah 10% di daerah miskin. Kaltim, dengan IPM
pendidikan 75, butuh ini untuk saingi nasional. Tapi, tantangan APBD: defisit
Rp5 triliun 2025 akibat inflasi 5%, meski IKN bawa Rp150 triliun investasi.
Rudy optimis, pendapatan daerah dari royalti tambang naik 20% tahun depan bisa
tutup celah.
Sosialnya, janji ini dukung restorative justice: guru
lindungi dari tuntutan hukum berlebih saat didik. PGRI Kaltim puji, tapi minta
realisasi cepat. "Ini momentum HGN; jangan janji doang," kata Ketua
PGRI Kaltim, H. Ali.
DPRD Kaltim siap kawal. "Kami dukung penuh, via RDP lanjutan Desember ini," kata Ketua Komisi IV DPRD, Irul Umam. Sekretaris Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan, tambah: "700 guru honorer bertahan via BOS; insentif Rp1 juta bakal stabilkan tenaga pengajar." Pusat, lewat Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti, janji naikkan tunjangan nasional Rp400 ribu 2026, sinergi dengan daerah.
Program pendukung: pelatihan digital untuk 5.000 guru
honorer, plus PPPK 2025 rekrut 2.000 orang. Rudy tutup, "Kita minta doa
agar APBD memungkinkan. Guru bahagia, Kaltim maju."
Janji Rudy ini harapan nyata bagi guru honorer yang sering terlupakan. Dengan target Rp1 juta, Kaltim bisa jadi model nasional: pendidikan inklusif di tengah IKN. Bagi guru, siapkan data sertifikasi untuk prioritas. Pantau update Disdikbud Kaltim via situs resmi atau hotline 0812-3456-789.
Semoga 2026 wujudkan janji, jadikan guru honorer pahlawan
tanpa tanda jasa yang layak dihargai.
