 |
| Ilustrasi AI |
Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud mengambil
keputusan tegas dengan mengembalikan mobil dinas mewah hasil pengadaan APBD
Perubahan 2025. Kendaraan Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e bernilai
Rp 8,49 miliar itu sempat menjadi sorotan publik di media sosial. Pengembalian
ini dilakukan secara resmi dan proses administrasinya sudah berjalan sejak
Jumat lalu, menunjukkan sensitivitas pemimpin daerah terhadap masukan
masyarakat dan lembaga pengawas.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim,
Muhammad Faisal, menjelaskan langkah ini sebagai bentuk kepekaan Gubernur
terhadap dinamika sosial di Benua Etam. "Bapak Gubernur mencermati masukan
dari Kemendagri, KPK, dan BPK. Beliau juga mendengar langsung kegelisahan tokoh
masyarakat dan tokoh agama," ujar Faisal di Samarinda, Senin 2 Maret 2026.
Menurutnya, sebagai pemimpin yang memegang teguh amanah, Rudy Mas'ud memilih
mengutamakan harmoni dan kepercayaan publik di atas fasilitas jabatan mewah.
Mobil dinas tersebut baru saja melalui proses serah terima
pada 20 November 2025. Namun, unitnya masih berada di Kantor Badan Penghubung
Kaltim di Jakarta dan belum pernah digunakan untuk operasional di Kalimantan
Timur. "Mumpung belum pernah digunakan, Bapak Gubernur memerintahkan KPA
dan PPK untuk segera memproses pengembaliannya," tambah Faisal. Pihak
penyedia, CV Afisera Samarinda, disebut kooperatif dan memahami situasi yang
berkembang.
Detail Proses Pengembalian dan Mekanisme Hukum
Proses pembatalan pengadaan mobil dinas ini mengikuti
mekanisme hukum yang berlaku. Dana sebesar Rp 8.499.936.000 wajib disetorkan
kembali oleh penyedia ke kas daerah dalam waktu maksimal 14 hari setelah unit
diterima kembali. Rudy Mas'ud kini akan kembali menggunakan kendaraan
pribadinya untuk menunjang aktivitas kedinasan sehari-hari sebagai Gubernur
Kaltim.
Muhammad Faisal menegaskan bahwa keputusan ini bukan sekadar
respons sementara, melainkan komitmen nyata terhadap prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik. "Keputusan ini adalah bukti nyata komitmen Pemprov
Kaltim terhadap prinsip good governance. Bapak Gubernur berterima kasih atas
kritik konstruktif dari masyarakat. Bagi beliau, menjaga integritas dan
kebersamaan jauh lebih berharga daripada fasilitas mewah," jelas Faisal.
Pengadaan mobil dinas ini awalnya dilakukan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025. Namun, setelah mendapat
masukan dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan agama, Gubernur
memutuskan untuk membatalkan. Konsultasi mendalam dengan Kementerian Dalam
Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi
dasar utama keputusan tersebut. Langkah ini diambil untuk menghindari persepsi
negatif dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah provinsi.
Proses administrasi pengembalian melibatkan Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemprov Kaltim.
Semua dokumen terkait sudah disiapkan, dan pihak penyedia menyatakan siap
mengembalikan dana sesuai ketentuan. Faisal menambahkan bahwa mobil tersebut
sama sekali belum menyentuh jalanan di Kalimantan Timur, sehingga tidak ada
biaya operasional yang telah dikeluarkan.
Komitmen Rudy Mas'ud terhadap Integritas dan Pelayanan Publik
Keputusan Gubernur Rudy Mas'ud ini menjadi contoh bagaimana
seorang pemimpin daerah merespons kritik masyarakat dengan cepat dan bijak.
Sejak awal menjabat, Rudy dikenal dengan gaya kepemimpinan yang dekat dengan
rakyat dan selalu mengutamakan kepentingan umum. Pengembalian mobil dinas mewah
ini semakin memperkuat citra beliau sebagai gubernur yang transparan dan
akuntabel.
Muhammad Faisal menutup keterangannya dengan menegaskan
bahwa Pemprov Kaltim akan terus menjaga prinsip good governance dalam setiap
kebijakan. "Beliau mendengar langsung kegelisahan tokoh masyarakat dan
tokoh agama," ujarnya, menunjukkan bahwa aspirasi publik menjadi
pertimbangan utama. Gubernur juga menyampaikan terima kasih atas masukan
konstruktif yang diberikan masyarakat melalui berbagai kanal.
Langkah ini diharapkan menjadi preseden positif bagi
aparatur pemerintahan di daerah lain. Dengan mengembalikan kendaraan senilai Rp
8,49 miliar, Pemprov Kaltim menunjukkan bahwa anggaran daerah harus digunakan
secara bijak dan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat. Rudy Mas'ud kini fokus
pada program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan,
dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur tanpa terganggu isu fasilitas
pribadi.
Masyarakat Kalimantan Timur menyambut positif keputusan ini.
Banyak yang mengapresiasi sikap Gubernur yang cepat tanggap terhadap kritik.
Hal ini semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan provinsi di
bawah kepemimpinan Rudy Mas'ud. Ke depan, Pemprov Kaltim dipastikan akan lebih
selektif dalam pengadaan aset negara agar selaras dengan harapan masyarakat.
