 |
| Ilustrasi AI |
Oleh: Luigi Iram Rangi
Kalimantan Timur, 10 Oktober 2025 – Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menghadapi tantangan besar di tahun anggaran
2026. Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat anjlok drastis dari
Rp8,7 triliun di 2025 menjadi hanya Rp2,4 triliun. Akibatnya, Pemprov harus
memangkas anggaran besar-besaran, termasuk dana Rp1,7 miliar untuk promosi
pariwisata via influencer yang kini terancam dihapus. Wakil Gubernur Kaltim,
Seno Aji, menegaskan bahwa fokus anggaran akan diarahkan pada program yang
langsung bermanfaat bagi masyarakat, seperti Gratispol dan Jospol.
Sebagai jurnalis yang mengikuti perkembangan Kaltim, saya
melihat situasi ini sebagai ujian berat. Kaltim, yang dikenal sebagai penghasil
migas dan batubara, justru kesulitan karena dana bagi hasil (DBH) dipangkas
tajam. Dengan APBD yang menyusut, Pemprov harus pintar-pintar mengelola
keuangan agar pelayanan publik tetap berjalan.
Penurunan Dana Transfer: Pemicu Krisis Anggaran
Penurunan TKD ini bukan hal baru, tapi skala di 2026 sangat
besar. Berdasarkan dokumen APBN 2026, TKD Kaltim turun 70 persen, dengan DBH
hanya Rp1,62 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp866,62 miliar. Akibatnya,
APBD Kaltim yang awalnya Rp21,35 triliun kini diperkirakan hanya Rp16-17
triliun.
Wakil Gubernur Seno Aji menjelaskan, “Kami harus efisiensi
besar-besaran. Semua pos anggaran ditinjau ulang.” Pemangkasan ini juga
dirasakan di kabupaten/kota. Di Kutai Timur, proyek jalan dan jembatan terancam
tertunda. Di Bontang, APBD turun jadi Rp2,1 triliun, memaksa pemotongan biaya
perjalanan dinas. Gubernur Rudy Mas’ud sudah melobi Kementerian Keuangan agar
DBH dicairkan bertahap di 2026 untuk meredam dampak.
Dana Influencer Rp1,7 Miliar: Prioritas atau Pemborosan?
Salah satu pos anggaran yang jadi sorotan adalah dana Rp1,7
miliar untuk influencer pariwisata, direncanakan dalam APBD Perubahan 2025.
Dana ini untuk membayar influencer dengan minimal 1 juta pengikut untuk promosi
destinasi wisata Kaltim. Namun, kebijakan ini menuai kritik sejak awal.
Pengamat dari Universitas Mulawarman, Saipul Bahtiar, menyebutnya kurang tepat.
“Lebih baik dana ini dialihkan ke media lokal atau perbaikan akses wisata,”
katanya.
Seno Aji setuju bahwa dana ini tidak mendesak. “Kegiatan
seperti influencer akan ditunda. Fokus kami adalah program yang langsung
dirasakan rakyat,” ujarnya pada Kamis (9/10/2025). Pemangkasan ini bagian dari
efisiensi Rp4,6 triliun atau 49 persen dari rencana awal APBD 2026. Pos lain
yang dipotong termasuk rapat, acara seremonial, dan tunjangan ASN, meski
insentif guru dan tenaga kesehatan tetap aman.
Prioritas Utama: Gratispol dan Jospol
Meski anggaran ketat, Pemprov berkomitmen menjaga program
Gratispol (Gerakan Trisektor Pelayanan Publik) dan Jospol (Jaring Optimalisasi
Sektor Pelayanan Publik). Kedua program ini fokus pada pendidikan gratis,
layanan kesehatan tanpa biaya untuk warga miskin, dan infrastruktur publik.
“Gratispol dan Jospol adalah jantungan kami. Ini tak akan dipotong,” tegas Seno
Aji.
Hingga Oktober 2025, Gratispol sudah menjangkau ribuan
keluarga di Berau, Kutai Timur, dan Bontang. Program ini mencakup beasiswa SD
hingga S3 dan layanan kesehatan gratis. Namun, penurunan TKD bisa memperlambat
distribusi bantuan, terutama di daerah terpencil.
Strategi Mengatasi Krisis: Genjot PAD dan Investasi
Untuk bertahan, Pemprov berupaya meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan optimalisasi aset daerah. Pada
2025, PAD Kaltim mencapai Rp9,33 triliun, tapi ini belum cukup menutup lubang
TKD. Pemprov juga mengundang investasi swasta, terutama di sektor pariwisata
dan pertanian, untuk mengurangi ketergantungan pada pusat.
Seno Aji optimistis, “Kami akan maksimalkan PAD dan cari
solusi bersama DPRD. DBH harus dicairkan lebih cepat, minimal Februari 2026.”
Pengamat seperti Saipul Bahtiar menyarankan audit menyeluruh untuk memastikan
efisiensi tepat sasaran. “Anggaran harus fokus pada kebutuhan rakyat, bukan
kegiatan mewah,” katanya.
Apa Artinya untuk Kaltim?
Krisis fiskal ini adalah tantangan sekaligus peluang. Dengan
memangkas dana influencer dan pos non-esensial lainnya, Kaltim menunjukkan
komitmen pada prioritas rakyat. Namun, keberhasilan tergantung pada
transparansi dan kerja sama dengan DPRD serta masyarakat. Kaltim, sebagai
tulang punggung energi nasional, harus mendapat alokasi yang adil agar
pembangunan tak terhenti.
Sebagai penutup, pemangkasan anggaran ini bukan akhir, melainkan awal langkah Kaltim menuju kemandirian fiskal. Dengan menjaga Gratispol dan Jospol, Pemprov membuktikan bahwa di tengah krisis, kesejahteraan rakyat tetap nomor satu. Publik kini menanti eksekusi yang transparan dan hasil nyata di 2026.
