 |
| Ilustrasi AI |
Banjarmasin, IKN Time – Rencana anggaran belanja DPRD
Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk tahun 2026 mengalami pemangkasan
signifikan sebesar Rp54 miliar. Anggaran yang awalnya direncanakan sebesar
Rp278 miliar kini menjadi Rp224 miliar. Pemangkasan ini dilakukan sebagai
bagian dari upaya efisiensi anggaran sejalan dengan arahan pemerintah pusat,
yang juga relevan dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai
wilayah penyangga strategis.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel, H Kartoyo,
yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kalsel, mengungkapkan hal ini usai
memimpin rapat internal bersama Sekretariat Dewan (Setwan) di Banjarmasin, Rabu
(22/10/2025). “Rencana anggaran belanja DPRD Kalsel 2026 dipangkas dari sekitar
Rp278 miliar menjadi Rp224 miliar, lebih kurang Rp54 miliar,” ujar Kartoyo saat
dikonfirmasi oleh wartawan dari Pres Room DPRD Kalsel.
Pemangkasan untuk Efisiensi Anggaran
Kartoyo menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran ini masih
bersifat sementara (gelondongan) dan akan difinalisasi dalam rapat bersama Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel pada Kamis, 23 Oktober 2025.
Pemangkasan tersebut terutama menyasar pos anggaran perjalanan dinas dan
konsumsi, sesuai kebijakan TAPD Kalsel yang juga diterapkan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.
“Pemangkasan ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi
yang diterapkan merata, tidak hanya pada DPRD tetapi juga SKPD lainnya,” tambah
Kartoyo, yang merupakan wakil rakyat dari Partai Nasdem. Ia menegaskan bahwa
langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan
Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong efisiensi anggaran di tengah kondisi
pendapatan daerah yang belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Setwan Kalsel, HM
Andri Yuzhar, menambahkan bahwa efisiensi ini merupakan respons terhadap
kondisi fiskal nasional yang menuntut pengelolaan anggaran yang lebih hemat.
“Efisiensi dilakukan karena pendapatan daerah belum meningkat. Jika ke depan
pendapatan daerah bertambah, tidak menutup kemungkinan anggaran belanja juga
akan disesuaikan,” ujar Andri, mewakili Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini.
Konteks Efisiensi di Tengah Pembangunan IKN
Pemangkasan anggaran DPRD Kalsel ini mencerminkan upaya
pemerintah daerah untuk mendukung prioritas nasional, termasuk pembangunan IKN
di Kalimantan Timur. Sebagai provinsi penyangga, Kalsel memiliki peran
strategis dalam menyokong kebutuhan infrastruktur, sumber daya, dan stabilitas
ekonomi regional. Dengan anggaran yang lebih ramping, DPRD Kalsel berupaya
memastikan bahwa dana publik dialokasikan untuk kebutuhan yang benar-benar
prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan
ekonomi masyarakat.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, pendapatan
asli daerah (PAD) Kalsel pada 2024 mencapai Rp3,2 triliun, namun pertumbuhan
ekonomi masih menghadapi tantangan akibat fluktuasi harga komoditas global,
terutama batubara. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih selektif
dalam pengelolaan anggaran, termasuk di tingkat legislatif. Pemangkasan
anggaran DPRD menjadi salah satu langkah konkret untuk menjaga stabilitas
fiskal tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.
Fokus pada Kebutuhan Masyarakat
Rapat Banggar DPRD Kalsel bersama Setwan, yang berlangsung
secara tertutup hingga pukul 17:30 WITA, menegaskan komitmen DPRD untuk
mendukung kebijakan efisiensi tanpa mengurangi peran legislatif dalam
pengawasan dan pembuatan kebijakan. Kartoyo menekankan bahwa pemangkasan
anggaran tidak akan mengganggu fungsi utama DPRD, seperti rapat-rapat komisi,
kunjungan kerja yang esensial, dan penyusunan peraturan daerah yang mendukung
pembangunan Kalsel sebagai wilayah penyangga IKN.
“Kami tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat, seperti
infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Efisiensi ini justru membantu kami
fokus pada hal-hal yang benar-benar penting,” ungkap Kartoyo. Ia juga
menyatakan bahwa DPRD akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Kalsel untuk
memastikan anggaran 2026 mendukung program-program strategis, termasuk yang
terkait dengan pengembangan ekonomi di wilayah penyangga IKN.
Kolaborasi dengan TAPD untuk Finalisasi Anggaran
Rapat lanjutan dengan TAPD Kalsel pada 23 Oktober 2025
diharapkan dapat menghasilkan keputusan final terkait anggaran DPRD. Kolaborasi
ini penting untuk memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak mengorbankan
efektivitas kerja legislatif dan tetap selaras dengan prioritas pembangunan
daerah. TAPD, yang terdiri dari pejabat Pemprov Kalsel, akan mengevaluasi
setiap pos anggaran untuk memastikan efisiensi tanpa mengurangi dampak positif
bagi masyarakat.
Andri Yuzhar menambahkan bahwa komunikasi intensif dengan
TAPD juga akan membahas potensi peningkatan anggaran di masa depan, terutama
jika pendapatan daerah meningkat melalui sektor-sektor strategis seperti
pertambangan, perkebunan, dan perdagangan. “Kami optimistis bahwa dengan
pengelolaan yang baik, Kalsel dapat memaksimalkan perannya sebagai penyangga
IKN tanpa membebani anggaran,” ujarnya.
Dukungan untuk Pembangunan IKN
Sebagai salah satu provinsi penyangga IKN, Kalsel memiliki
tanggung jawab besar untuk mendukung pembangunan ibu kota baru melalui
stabilitas ekonomi dan penyediaan sumber daya. Efisiensi anggaran DPRD Kalsel
menjadi langkah strategis untuk menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung
visi nasional. Dengan anggaran yang lebih terfokus, DPRD Kalsel dapat
memperkuat pengawasan terhadap proyek-proyek strategis, seperti pembangunan
infrastruktur jalan dan pelabuhan yang menghubungkan Kalsel dengan IKN.
Selain itu, efisiensi anggaran juga memungkinkan pemerintah
daerah untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk program pemberdayaan
masyarakat, seperti pelatihan kerja dan pengembangan UMKM. Program-program ini
penting untuk memastikan masyarakat Kalsel dapat memanfaatkan peluang ekonomi
yang muncul seiring pembangunan IKN.
Menuju Pengelolaan Anggaran yang Lebih Efektif
Pemangkasan anggaran DPRD Kalsel sebesar Rp54 miliar
menunjukkan komitmen daerah untuk mendukung kebijakan efisiensi nasional di
tengah tantangan fiskal. Dengan pendekatan yang matang dan kolaborasi lintas
sektor, DPRD Kalsel optimistis dapat menjalankan tugasnya tanpa mengurangi
kualitas pelayanan kepada masyarakat. Langkah ini juga memperkuat posisi Kalsel
sebagai wilayah penyangga IKN yang mampu mengelola sumber daya secara bijak.
Ke depan, DPRD Kalsel akan terus memantau perkembangan
pendapatan daerah dan berkoordinasi dengan Pemprov untuk memastikan anggaran
2026 mendukung prioritas pembangunan. Dengan semangat efisiensi dan fokus pada
kebutuhan masyarakat, Kalsel siap berkontribusi pada kesuksesan IKN dan
kesejahteraan warganya.
