Rencana Anggaran DPRD Kalsel 2026 Dipangkas Rp54 Miliar

Ilustrasi AI

Banjarmasin, IKN Time – Rencana anggaran belanja DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk tahun 2026 mengalami pemangkasan signifikan sebesar Rp54 miliar. Anggaran yang awalnya direncanakan sebesar Rp278 miliar kini menjadi Rp224 miliar. Pemangkasan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran sejalan dengan arahan pemerintah pusat, yang juga relevan dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai wilayah penyangga strategis.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel, H Kartoyo, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kalsel, mengungkapkan hal ini usai memimpin rapat internal bersama Sekretariat Dewan (Setwan) di Banjarmasin, Rabu (22/10/2025). “Rencana anggaran belanja DPRD Kalsel 2026 dipangkas dari sekitar Rp278 miliar menjadi Rp224 miliar, lebih kurang Rp54 miliar,” ujar Kartoyo saat dikonfirmasi oleh wartawan dari Pres Room DPRD Kalsel.

Pemangkasan untuk Efisiensi Anggaran

Kartoyo menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran ini masih bersifat sementara (gelondongan) dan akan difinalisasi dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel pada Kamis, 23 Oktober 2025. Pemangkasan tersebut terutama menyasar pos anggaran perjalanan dinas dan konsumsi, sesuai kebijakan TAPD Kalsel yang juga diterapkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.

“Pemangkasan ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi yang diterapkan merata, tidak hanya pada DPRD tetapi juga SKPD lainnya,” tambah Kartoyo, yang merupakan wakil rakyat dari Partai Nasdem. Ia menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong efisiensi anggaran di tengah kondisi pendapatan daerah yang belum menunjukkan peningkatan signifikan.

Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Setwan Kalsel, HM Andri Yuzhar, menambahkan bahwa efisiensi ini merupakan respons terhadap kondisi fiskal nasional yang menuntut pengelolaan anggaran yang lebih hemat. “Efisiensi dilakukan karena pendapatan daerah belum meningkat. Jika ke depan pendapatan daerah bertambah, tidak menutup kemungkinan anggaran belanja juga akan disesuaikan,” ujar Andri, mewakili Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini.

Konteks Efisiensi di Tengah Pembangunan IKN

Pemangkasan anggaran DPRD Kalsel ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk mendukung prioritas nasional, termasuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Sebagai provinsi penyangga, Kalsel memiliki peran strategis dalam menyokong kebutuhan infrastruktur, sumber daya, dan stabilitas ekonomi regional. Dengan anggaran yang lebih ramping, DPRD Kalsel berupaya memastikan bahwa dana publik dialokasikan untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, pendapatan asli daerah (PAD) Kalsel pada 2024 mencapai Rp3,2 triliun, namun pertumbuhan ekonomi masih menghadapi tantangan akibat fluktuasi harga komoditas global, terutama batubara. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam pengelolaan anggaran, termasuk di tingkat legislatif. Pemangkasan anggaran DPRD menjadi salah satu langkah konkret untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.

Fokus pada Kebutuhan Masyarakat

Rapat Banggar DPRD Kalsel bersama Setwan, yang berlangsung secara tertutup hingga pukul 17:30 WITA, menegaskan komitmen DPRD untuk mendukung kebijakan efisiensi tanpa mengurangi peran legislatif dalam pengawasan dan pembuatan kebijakan. Kartoyo menekankan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu fungsi utama DPRD, seperti rapat-rapat komisi, kunjungan kerja yang esensial, dan penyusunan peraturan daerah yang mendukung pembangunan Kalsel sebagai wilayah penyangga IKN.

“Kami tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Efisiensi ini justru membantu kami fokus pada hal-hal yang benar-benar penting,” ungkap Kartoyo. Ia juga menyatakan bahwa DPRD akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Kalsel untuk memastikan anggaran 2026 mendukung program-program strategis, termasuk yang terkait dengan pengembangan ekonomi di wilayah penyangga IKN.

Kolaborasi dengan TAPD untuk Finalisasi Anggaran

Rapat lanjutan dengan TAPD Kalsel pada 23 Oktober 2025 diharapkan dapat menghasilkan keputusan final terkait anggaran DPRD. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak mengorbankan efektivitas kerja legislatif dan tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah. TAPD, yang terdiri dari pejabat Pemprov Kalsel, akan mengevaluasi setiap pos anggaran untuk memastikan efisiensi tanpa mengurangi dampak positif bagi masyarakat.

Andri Yuzhar menambahkan bahwa komunikasi intensif dengan TAPD juga akan membahas potensi peningkatan anggaran di masa depan, terutama jika pendapatan daerah meningkat melalui sektor-sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, dan perdagangan. “Kami optimistis bahwa dengan pengelolaan yang baik, Kalsel dapat memaksimalkan perannya sebagai penyangga IKN tanpa membebani anggaran,” ujarnya.

Dukungan untuk Pembangunan IKN

Sebagai salah satu provinsi penyangga IKN, Kalsel memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung pembangunan ibu kota baru melalui stabilitas ekonomi dan penyediaan sumber daya. Efisiensi anggaran DPRD Kalsel menjadi langkah strategis untuk menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung visi nasional. Dengan anggaran yang lebih terfokus, DPRD Kalsel dapat memperkuat pengawasan terhadap proyek-proyek strategis, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan pelabuhan yang menghubungkan Kalsel dengan IKN.

Selain itu, efisiensi anggaran juga memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kerja dan pengembangan UMKM. Program-program ini penting untuk memastikan masyarakat Kalsel dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul seiring pembangunan IKN.

Menuju Pengelolaan Anggaran yang Lebih Efektif

Pemangkasan anggaran DPRD Kalsel sebesar Rp54 miliar menunjukkan komitmen daerah untuk mendukung kebijakan efisiensi nasional di tengah tantangan fiskal. Dengan pendekatan yang matang dan kolaborasi lintas sektor, DPRD Kalsel optimistis dapat menjalankan tugasnya tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Langkah ini juga memperkuat posisi Kalsel sebagai wilayah penyangga IKN yang mampu mengelola sumber daya secara bijak.

Ke depan, DPRD Kalsel akan terus memantau perkembangan pendapatan daerah dan berkoordinasi dengan Pemprov untuk memastikan anggaran 2026 mendukung prioritas pembangunan. Dengan semangat efisiensi dan fokus pada kebutuhan masyarakat, Kalsel siap berkontribusi pada kesuksesan IKN dan kesejahteraan warganya.