Pemprov Kaltara Fokus Tiga Pilar Strategi: Tekan Beban, Tingkatkan Pendapatan, dan Persempit Kantong Kemiskinan

Ilustrasi AI

Kalimantan Utara – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat komitmen untuk mengentaskan kemiskinan di wilayahnya, sekaligus mendukung peran strategis Kaltara sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Meskipun angka kemiskinan di Kaltara tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, tantangan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap besar. Kemiskinan bukan hanya soal angka, tetapi juga realitas masyarakat yang masih bergulat dengan keterbatasan ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Kaltara menerapkan tiga pilar strategi nasional pengentasan kemiskinan: menekan beban pengeluaran rumah tangga, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mempersempit kantong-kantong kemiskinan, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan potensi lokal.

Kompleksitas Kemiskinan di Penyangga IKN

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaltara, Bertius, menegaskan bahwa kemiskinan adalah isu kompleks yang memerlukan penanganan lintas sektor. “Di data, angka kemiskinan kita memang lebih rendah dibandingkan nasional. Namun, di lapangan, masih banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi. Strategi pengentasan kemiskinan harus benar-benar menyentuh kehidupan mereka,” ujar Bertius pada Minggu (19/10).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kaltara pada 2024 berada di sekitar 6,5%, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 9,36%. Namun, angka ini tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Masyarakat di wilayah perbatasan dan pedesaan, khususnya, masih kesulitan mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Kondisi geografis Kaltara, yang meliputi wilayah kepulauan dan perbatasan, menambah kompleksitas dalam distribusi bantuan dan pengembangan infrastruktur, terutama di daerah penyangga IKN.

Tiga Pilar Strategi Pengentasan Kemiskinan

Untuk menangani kemiskinan, Pemprov Kaltara mengadopsi tiga pilar strategi nasional yang disesuaikan dengan karakteristik lokal. Pilar pertama adalah menekan beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan subsidi energi. Program-program ini dirancang untuk meringankan beban kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, terutama bagi masyarakat di wilayah penyangga IKN.

Namun, Bertius menekankan bahwa bantuan sosial saja tidak cukup untuk memutus rantai kemiskinan. “Bantuan sosial membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi tanpa peluang kerja baru dan penguatan ekonomi lokal, masyarakat akan sulit keluar dari kemiskinan,” jelasnya. Oleh karena itu, pilar kedua, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, menjadi fokus utama. Pemprov Kaltara mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi lokal, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan.

Berbagai program telah diluncurkan untuk mendukung UMKM, seperti pelatihan keterampilan digital untuk pemasaran online, akses permodalan melalui koperasi, dan pameran produk lokal untuk memperluas pasar. “Kami ingin UMKM di Kaltara tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan mampu bersaing, termasuk mendukung kebutuhan ekonomi di sekitar IKN,” tambah Bertius.

Pilar ketiga adalah mempersempit kantong-kantong kemiskinan, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan seperti Kabupaten Nunukan dan Malinau. Kantong kemiskinan merujuk pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Untuk mengatasinya, Pemprov Kaltara fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, dan air bersih, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur ini juga diharapkan mendukung konektivitas dengan IKN, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah penyangga.

Wilayah perbatasan Kaltara, seperti Nunukan dan Malinau, menjadi perhatian khusus karena akses infrastruktur dan layanan dasar yang terbatas. Jalan yang sulit dilalui, minimnya jaringan listrik, dan terbatasnya akses ke layanan kesehatan membuat distribusi bantuan dan pengembangan ekonomi menjadi tantangan. Masyarakat di wilayah ini rentan terhadap kemiskinan ekstrem, yang dapat menghambat peran Kaltara sebagai penyangga IKN.

Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Kaltara mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, termasuk jalan lintas perbatasan yang menghubungkan Kaltara dengan Malaysia. Proyek ini diharapkan mempermudah akses pasar bagi produk lokal dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Selain itu, kerja sama dengan TNI dan Polri dilakukan untuk mendistribusikan bantuan ke daerah terpencil, termasuk program bedah rumah, penyediaan air bersih, dan pembangunan posyandu.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Mendukung IKN

Bertius menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan bukanlah tanggung jawab Pemprov Kaltara semata. Kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Peran pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan program berjalan efektif, terutama dalam mendukung pembangunan IKN,” ungkapnya.

Pemprov Kaltara menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan, untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. Program pelatihan kerja dan magang juga digalakkan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sehingga mereka dapat bersaing di pasar kerja, termasuk di proyek-proyek terkait IKN. Selain itu, pemberdayaan komunitas melalui pembentukan kelompok tani dan nelayan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan lokal.

Menuju Kaltara Sejahtera sebagai Penyangga IKN

Upaya Pemprov Kaltara dalam mengentaskan kemiskinan menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat peran wilayah ini sebagai penyangga IKN. Dengan tiga pilar strategi nasional, Pemprov Kaltara menciptakan solusi yang tidak hanya jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan. Penguatan UMKM, pembangunan infrastruktur, dan kolaborasi lintas sektor menjadi langkah konkret untuk memutus rantai kemiskinan.

Namun, tantangan ke depan tetap besar, terutama dengan kondisi geografis yang sulit dan dinamika ekonomi global. Inovasi dan fleksibilitas dalam merancang program menjadi kunci untuk memastikan kebijakan memberikan dampak nyata. Sebagai provinsi termuda di Indonesia, Kaltara memiliki potensi besar untuk menjadi wilayah sejahtera. Dengan sumber daya alam yang melimpah, kolaborasi yang kuat, dan posisi strategis sebagai penyangga IKN, mimpi untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kehidupan lebih baik bagi masyarakat Kaltara semakin nyata.