 |
| Ilustrasi AI |
TANJUNG SELOR, 1 Oktober 2025 – Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menetapkan arah pembangunan 2026 melalui
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tema "Percepatan Pertumbuhan
Ekonomi Inklusif Berbasis Optimalisasi Potensi Daerah". Fokus utama adalah
menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan,
dan pelestarian lingkungan, sesuai dengan visi jangka panjang Kaltara sebagai
"Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan" dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Wakil Gubernur
Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., menegaskan bahwa pembangunan harus
menjangkau masyarakat di wilayah perbatasan, pesisir, dan pedalaman tanpa
mengorbankan ekosistem alam yang menjadi kekuatan provinsi ini.
Dalam keterangannya pada Senin (29/9/2025), Ingkong Ala
menyoroti pentingnya pendekatan holistik yang memadukan aspek sosial, budaya,
dan ekologis. "Pembangunan bukan hanya soal angka ekonomi, tapi juga
memastikan akses masyarakat terhadap pendidikan, informasi, dan teknologi,
sehingga transformasi berjalan adil dan inklusif," ujarnya di sela-sela
forum internal Pemprov Kaltara. Forum tersebut, yang melibatkan perangkat
daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan, menjadi wadah penyusunan RKPD 2026
yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2025-2029. Acara ini juga dibuka oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah
Provinsi, Dr. Bustan, S.E., M.Si., pada Maret 2025, dengan penekanan pada
sinkronisasi delapan program unggulan dengan prioritas nasional Asta Cita dan
delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah pusat.
Delapan Pilar Pembangunan Kaltara 2026
RKPD 2026 mengusung delapan program prioritas yang
dirumuskan berdasarkan isu strategis daerah, visi-misi Gubernur Zainal Arifin
Paliwang dan Wakil Gubernur Ingkong Ala, serta kebutuhan nasional menuju
Indonesia Emas 2045. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
yang sehat, cerdas, dan setara gender, dengan alokasi Rp150 miliar untuk
fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah perbatasan seperti Nunukan dan
Malinau. Program unggulan seperti Gratis Pol (pendidikan dan kesehatan gratis) telah
berhasil menurunkan angka putus sekolah sebesar 15% pada 2024. Kedua,
pembangunan kawasan perbatasan, dengan anggaran Rp500 miliar untuk mempercepat
konektivitas jalan lintas batas Indonesia-Malaysia guna mendukung ekonomi dan
keamanan wilayah.
Program ketiga, peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan
dan pedesaan, berfokus padaEOSystem: pada UMKM berbasis potensi lokal, seperti
pertanian organik Krayan dan perikanan tangkap Tarakan, yang diproyeksikan
menyerap 10.000 tenaga kerja baru dalam dua tahun. Keempat, pengembangan sektor
pangan dan agribisnis berkelanjutan menargetkan peningkatan produksi beras
Krayan sebesar 20% melalui irigasi modern dan sertifikasi organik. Kelima,
pembangunan ekonomi hijau dan biru menekankan kehutanan lestari, energi
terbarukan seperti biomassa dari limbah sawit, serta perikanan dan ekowisata
pesisir yang inklusif, sesuai definisi nasional ekonomi hijau rendah karbon dan
ekonomi biru berbasis sumber daya laut.
Keenam, gerakan bersama membangun pariwisata dan budaya
mengalokasikan Rp100 miliar untuk mempromosikan Taman Nasional Kayan Mentarang
dan festival budaya Dayak, dengan target kunjungan wisatawan naik 25%. Ketujuh,
percepatan konektivitas antarwilayah mencakup pembangunan 200 km jalan
provinsi, termasuk ruas Tanjung Selor-Tarakan yang mencapai kelengkapan fisik
85% pada 2024. Terakhir, peningkatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif
dan inovatif melalui digitalisasi layanan publik diharapkan meningkatkan
efisiensi anggaran hingga 10%.
Sinergi Lintas Sektor untuk Dampak Nyata
Ingkong Ala menegaskan bahwa keberhasilan delapan program
ini bergantung pada kolaborasi antara Pemerintah Pusat, provinsi,
kabupaten/kota, dan masyarakat. "Pembangunan harus cepat, merata, dan
berdampak langsung bagi semua lapisan masyarakat," katanya. Kolaborasi ini
diperkuat melalui forum lintas perangkat daerah, dengan kontribusi riset dari
Universitas Kaltara dan investasi swasta untuk infrastruktur. Data Badan Pusat
Statistik (BPS) Kaltara memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 5,5% pada 2026 jika
program ini berjalan optimal.
Tantangan dan Proyeksi Dampak
Meski ambisius, RKPD 2026 menghadapi tantangan seperti biaya
pembangunan infrastruktur di medan berbukit dan hutan lebat, serta fluktuasi
harga komoditas perbatasan. Namun, dengan APBD 2026 sebesar Rp4,5 triliun—naik
12% dari 2025—dan dana transfer pusat Rp3 triliun, program ini memiliki potensi
besar. Ekonomi hijau dapat menghasilkan devisa Rp200 miliar dari produk lestari
seperti madu hutan dan ikan berkelanjutan, sementara ekonomi biru berpotensi
menciptakan 5.000 lapangan kerja di sektor perikanan. Secara keseluruhan, RKPD
2026 diharapkan menurunkan angka kemiskinan dari 8% menjadi 6% dan meningkatkan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga 75 poin.
Kaltara Menuju Masa Depan Berkelanjutan
Di bawah kepemimpinan Gubernur Zainal Arifin Paliwang dan
Wakil Gubernur Ingkong Ala, yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada
Februari 2025, RKPD 2026 menjadi tonggak menuju Kaltara yang maju dan inklusif.
Program ini tidak hanya menggerakkan roda ekonomi, tetapi juga menjaga harmoni
sosial dan lingkungan, dengan hutan 70% dan garis pantai 1.000 km sebagai aset
utama. "Kaltara Hijau adalah komitmen untuk generasi mendatang, di mana
pembangunan ekonomi berjalan seiring pelestarian alam," ujar Ingkong Ala.
Dengan pengesahan RKPD paling lambat Juni 2026, Kaltara berpotensi menjadi
model pembangunan berkelanjutan nasional.
