Mahfud MD Ingatkan Prabowo: Proyek Whoosh dan IKN Berpotensi Langgar Hukum, Butuh Transparansi Segera

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. (Dok. Tangkapan Layar YouTube Mahfud MD Official)

Kritik Mantan Menko Polhukam: Janji Tanpa APBN Berubah Jadi Realitas Dana Negara Habis, Investor Belum Masuk

IKN - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali mengangkat isu sensitif dua proyek strategis nasional: Kereta Cepat Whoosh dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam pandangannya, kedua proyek ini berpotensi menimbulkan masalah hukum serius, termasuk dugaan pelanggaran pidana dan korupsi. Mahfud menyerukan Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan memastikan transparansi dan penegakan hukum. Pernyataan ini disampaikan melalui video di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa malam, 14 Oktober 2025. Artikel ini mengurai kritik Mahfud, kesamaan pola pembiayaan kedua proyek, serta implikasi bagi pemerintahan baru.

Video Mahfud MD: Harapan ke Prabowo untuk Penyelesaian Hukum

Dalam video berdurasi beberapa menit itu, Mahfud MD langsung menyoroti urgensi intervensi presiden. "Sekarang kita berharap Presiden Prabowo memastikan proyek Whoosh ini tidak dibayar dengan APBN, dan ada penyelesaian hukum yang jelas. Termasuk untuk proyek IKN," ujarnya dengan nada tegas. Ia menekankan bahwa tanpa langkah konkret, proyek-proyek ini bisa meninggalkan warisan hukum bermasalah bagi pemerintahan mendatang.

Mahfud, yang juga mantan calon wakil presiden, bukan asing dengan isu hukum proyek nasional. Sebagai pakar hukum konstitusi, ia sering kali menjadi suara kritis terhadap kebijakan yang dianggap kurang transparan. Video ini, yang diunggah di kanal YouTube resminya, langsung menarik perhatian netizen dan kalangan politik, dengan ribuan views dalam hitungan jam. Respons awal menunjukkan dukungan dari sebagian pihak yang menilai ini sebagai panggilan nurani, meski ada pula yang melihatnya sebagai kritik implisit terhadap era sebelumnya.

Kesamaan Pola: Janji Swasta Berubah Jadi APBN

Mahfud MD menilai persoalan IKN mirip dengan Whoosh, khususnya dalam pengelolaan dana negara yang menyimpang dari rencana awal. "IKN itu kan prosesnya sama seperti Whoosh. Awalnya disebut tidak akan menggunakan APBN karena dananya dari swasta dan investor. Tapi nyatanya, setelah berjalan, tidak ada satu pun investor yang masuk," katanya. Ia menjelaskan bahwa pemerintah awalnya berjanji pembangunan IKN dibiayai sepenuhnya oleh investasi swasta. Namun, realitasnya berbeda: seiring waktu, APBN mulai disuntikkan ke proyek tersebut.

"Sudah berjalan, tidak ada satu pun investor. Akhirnya dana APBN yang dimasukkan sekian persen. Sekarang APBN yang dijatahkan itu sudah habis, padahal janji investor belum terbukti," tambah Mahfud. Kritik ini mengacu pada fakta bahwa alokasi APBN untuk IKN pada 2024-2025 mencapai triliunan rupiah, meskipun target investasi swasta Rp100 triliun hingga 2029 masih jauh dari realisasi. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga akhir 2024, realisasi investasi swasta di IKN baru sekitar 10% dari target, dengan APBN menutup sebagian besar kebutuhan infrastruktur dasar.

Untuk Whoosh, Mahfud menyoroti risiko pembayaran utang menggunakan APBN, yang bertentangan dengan prinsip awal proyek sebagai kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) tanpa beban negara. Proyek ini, yang menghubungkan Jakarta-Bandung, telah menelan biaya lebih dari Rp110 triliun, dengan isu penyelesaian hukum terkait dugaan korupsi di BUMN pelaksana.

Sorotan Pernyataan Bahlil Lahadalia: Investor Rupiah Saja Masih Janji

Mahfud juga menyinggung pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di DPR, yang mengakui minimnya realisasi investor asing. "Waktu itu bahkan Pak Bahlil bilang, yang rupiah saja baru janji, apalagi yang dolar. Termasuk ini harus jadi perhatian serius," ujarnya. Pernyataan Bahlil pada sidang DPR September 2025 memang viral, di mana ia menyebut komitmen investor domestik pun masih sebatas MoU, sementara investor asing ragu karena isu regulasi dan infrastruktur pendukung.

Hal ini memperkuat argumen Mahfud bahwa ketergantungan pada APBN bukan solusi jangka panjang. Ia menekankan bahwa proyek nasional seperti ini harus dikelola dengan keterbukaan untuk menghindari dugaan penyalahgunaan kekuasaan. "Yang penting adalah transparansi dan akuntabilitas. Kalau sejak awal janji tidak pakai APBN tapi akhirnya pakai, itu harus dijelaskan secara terbuka kepada publik," tegasnya.

Bukan Serangan, Tapi Peringatan untuk Hindari Preseden Buruk

Mahfud MD menegaskan bahwa pernyataannya bukan serangan terhadap pemerintahan sebelumnya. "Masalah ini sebaiknya diselesaikan, bukan untuk menyalahkan siapa pun, tapi agar tidak ada lagi preseden presiden meninggalkan masalah hukum bagi penerusnya," katanya. Ia melihat ini sebagai peluang bagi Presiden Prabowo untuk membersihkan warisan hukum, sehingga proyek tetap menjadi simbol pembangunan tanpa noda korupsi.

Pandangan ini sejalan dengan prinsip hukum yang sering digadang Mahfud: akuntabilitas publik. Di masa jabatannya sebagai Menko Polhukam, ia pernah mendorong reformasi birokrasi untuk mencegah penyimpangan di proyek besar. Kini, sebagai figur oposisi potensial, suaranya dianggap relevan untuk menjaga checks and balances.

Pernyataan Mahfud menambah panjang daftar kritik terhadap tata kelola pembiayaan Whoosh dan IKN. Banyak kalangan, termasuk pakar hukum dan aktivis anti-korupsi, menilai audit menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan evaluasi hukum oleh KPK diperlukan. "Proyek ini tidak boleh hanya jadi simbol pembangunan, tapi juga contoh integritas kebijakan publik," kata seorang pengamat tata kelola di Jakarta.

Di kalangan pemerintahan, belum ada respons resmi terhadap video Mahfud per 16 Oktober 2025. Namun, isu ini berpotensi dibahas di rapat kabinet mendatang, terutama dengan fokus Prabowo pada efisiensi anggaran. Di media sosial, hashtag #WhooshIKN trending, dengan opini terbelah antara dukungan terhadap transparansi dan pembelaan terhadap kemajuan proyek.

Kritik Mahfud MD terhadap Whoosh dan IKN menyoroti luka lama: janji swasta yang tak kunjung terealisasi, digantikan APBN yang kini menipis. Dengan nada peringatan, ia ajak Presiden Prabowo pastikan transparansi untuk hindari pelanggaran hukum. Di tengah ambisi pembangunan nasional, isu ini jadi pengingat bahwa integritas lebih penting dari kecepatan. Jika direspons baik, kritik ini bisa jadi katalisator reformasi, memastikan proyek strategis tak lagi jadi beban hukum bagi generasi berikutnya. Pemerintah diharap segera ambil langkah, agar IKN dan Whoosh benar-benar jadi kebanggaan bangsa.