 |
| Ilustrasi AI |
Kalimanan Timur - Kalimantan kembali
menjadi sorotan nasional. Bukan karena keindahan alamnya yang memesona, tetapi
karena catatan infrastruktur yang memprihatinkan. Data terbaru dari Direktorat
Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),
mengungkap bahwa Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim)
menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan jalan nasional rusak
terpanjang di Indonesia tahun 2024. Kondisi ini bukan sekadar angka statistik,
tetapi cerminan nyata betapa beratnya masyarakat Kalimantan menghadapi
perjalanan antarwilayah yang kerap diwarnai lubang, genangan, bahkan jembatan
yang nyaris ambruk.
Menurut laporan resmi “Kemantapan Jalan Nasional 2024” yang dipublikasikan pada pertengahan 2025, panjang jalan nasional dengan status “tidak mantap” — istilah teknis untuk kategori rusak sedang hingga rusak berat — di Kalimantan Tengah mencapai 191,56 kilometer, menjadikannya provinsi dengan tingkat kerusakan terpanjang di seluruh Indonesia. Sementara itu, Kalimantan Timur menyusul di posisi kedua dengan 186,20 kilometer jalan rusak. Jika digabung, dua provinsi ini menyumbang hampir 400 kilometer jalan nasional yang kondisinya mengkhawatirkan, padahal keduanya merupakan wilayah vital dalam proyek pembangunan nasional, terutama karena kedekatannya dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang dibangun di Kalimantan Timur.
Kerusakan jalan nasional di dua provinsi ini bahkan melampaui daerah-daerah yang selama ini dikenal sulit dijangkau, seperti Papua Barat (172,76 km), Papua Pegunungan (165,92 km), dan Sumatera Barat (117,98 km). Namun jika dilihat dari persentase terhadap total panjang jalan nasional di masing-masing wilayah, Papua Pegunungan justru berada di peringkat pertama dengan 27,91 persen jalan rusak, disusul Papua Selatan (12,94 persen), Papua (11,72 persen), Kaltim (10,31 persen), dan Kalteng (9,15 persen). Artinya, Kalimantan bukan hanya memiliki jalan rusak terpanjang secara absolut, tetapi juga masuk lima besar wilayah dengan proporsi kerusakan terburuk di Indonesia.
Kondisi ini menjadi ironi tersendiri di tengah gencarnya pembangunan di Kalimantan. Masyarakat di sepanjang jalur Trans Kalimantan, terutama di Kalteng, sudah lama mengeluhkan kondisi jalan yang bolong, bergelombang, dan sulit dilalui saat musim hujan. Ruas Palangka Raya–Kasongan, misalnya, kerap berubah menjadi kubangan lumpur ketika hujan deras mengguyur. Sopir truk dan bus harus berhenti berjam-jam, bahkan terkadang bermalam di tengah jalan karena kendaraan tidak bisa menembus genangan. “Kalau sudah hujan, jangan harap bisa lewat cepat. Kadang sampai dua hari baru bisa sampai tujuan,” ujar Ardi, sopir truk yang sudah 10 tahun melintasi jalur Trans Kalimantan poros tengah.
Bagi warga Kalimantan, jalan bukan sekadar sarana transportasi — ia adalah nadi ekonomi. Di wilayah yang luasnya luar biasa dan permukiman tersebar jauh antar-kabupaten, kondisi jalan menentukan harga bahan pokok, biaya logistik, bahkan peluang pendidikan. “Kalau jalan rusak, harga sembako naik. Ongkos truk jadi mahal, BBM boros, dan waktu tempuh lebih lama,” kata Lina, pedagang kecil di Kasongan. Dampaknya berantai: biaya pengiriman bahan bangunan melonjak, transportasi umum terbatas, dan akses layanan publik seperti kesehatan menjadi sulit.
Kementerian PUPR sendiri mengakui bahwa perbaikan jalan di Kalimantan bukan perkara mudah. Selain karena kondisi geografis yang ekstrem, curah hujan tinggi dan tanah gambut menjadi tantangan utama. Jalan yang sudah diperbaiki sering kembali rusak dalam waktu singkat karena tanah di bawahnya tidak stabil. Drainase yang buruk menyebabkan air menggenang, merusak aspal, dan membentuk lubang besar. Belum lagi faktor beban berlebih dari kendaraan angkutan tambang dan perkebunan yang melintasi jalur nasional tanpa pengawasan ketat.
Namun, di balik faktor teknis tersebut, banyak pihak menilai persoalan utama justru terletak pada perencanaan dan pengawasan proyek infrastruktur yang lemah. Kalimantan selama ini sering menjadi “korban” pembangunan yang tidak berkelanjutan — jalan diperbaiki tanpa perhitungan jangka panjang, kontraktor bekerja sekadarnya, dan masyarakat hanya menjadi penonton. “Kadang baru selesai diperbaiki dua bulan, sudah rusak lagi. Itu artinya kualitas pengerjaan rendah,” ujar aktivis lingkungan di Palangka Raya, Andi Rahmadi. Ia menambahkan bahwa transparansi penggunaan anggaran pemeliharaan jalan juga perlu diperkuat agar publik tahu sejauh mana dana infrastruktur benar-benar digunakan sesuai rencana.
Sementara itu, di Kalimantan Timur, situasi serupa juga terjadi di sejumlah ruas strategis. Jalan nasional yang menghubungkan Balikpapan, Samarinda, dan Penajam Paser Utara – kawasan penting bagi pembangunan IKN – masih ditemukan rusak berat di beberapa titik. Para pekerja proyek IKN bahkan mengeluhkan akses logistik yang sering terganggu. “Kami sering telat suplai material karena truk pengangkut terjebak di jalan berlubang,” kata salah satu kontraktor lokal. Kondisi ini tentu ironis mengingat pemerintah tengah menyiapkan Kalimantan Timur sebagai wajah baru Indonesia, namun jalur utamanya justru belum sepenuhnya layak.
Selain menyoroti perbaikan fisik, sejumlah pengamat juga mendorong pemerintah untuk menggunakan pendekatan baru dalam pemeliharaan jalan di daerah beriklim ekstrem seperti Kalimantan. Misalnya, dengan menggunakan material yang tahan terhadap kelembapan tinggi atau menerapkan sistem pemantauan jalan digital untuk mendeteksi kerusakan sejak dini. “Teknologi infrastruktur harus disesuaikan dengan karakter tanah dan iklim tropis lembab Kalimantan. Kalau tetap pakai cara lama, ya hasilnya akan sama: cepat rusak,” ujar pengamat transportasi dari Universitas Palangka Raya, Dr. Suyatno.
Lebih dari itu, publik menuntut keadilan pembangunan. Dengan posisi Kalimantan sebagai wilayah yang kaya sumber daya alam — dari batu bara, kelapa sawit, hingga kayu — masyarakat menilai sudah selayaknya mereka menikmati infrastruktur yang layak. “Kami ini penyumbang besar ekonomi nasional, tapi jalan saja susah dilewati,” keluh seorang warga Katingan. Kritik ini menggambarkan ketimpangan pembangunan yang masih terasa antara wilayah barat Indonesia yang relatif maju dan wilayah timur serta tengah yang sering terpinggirkan.
Dalam konteks nasional, laporan Bina Marga ini menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat. Jalan nasional adalah urat nadi yang menghubungkan antarprovinsi, mengalirkan logistik, dan menggerakkan ekonomi daerah. Jika dua provinsi besar seperti Kalteng dan Kaltim memiliki jalan nasional rusak terpanjang, maka konsekuensinya bukan hanya bagi warga setempat, tetapi juga terhadap rantai pasok nasional, terutama karena Kalimantan menjadi jalur distribusi bahan pokok ke wilayah timur Indonesia.
Pemerintah pusat, lewat Kementerian PUPR, telah berjanji mempercepat perbaikan jalan nasional di wilayah-wilayah prioritas, termasuk Kalimantan. Tahun 2025, disebutkan akan ada peningkatan anggaran signifikan untuk program rehabilitasi dan peningkatan kapasitas jalan di Kalteng dan Kaltim. Namun, masyarakat berharap janji itu tidak berhenti di atas kertas. Mereka ingin melihat aksi nyata — perbaikan yang tahan lama, pengawasan yang ketat, dan transparansi dalam pengerjaan proyek.
