IKN - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan publik setelah Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyampaikan dukungan penuh terhadap kelanjutan megaproyek tersebut. Kunjungan kerja yang dilakukan BAM DPR RI ke kawasan inti pusat pemerintahan memperlihatkan tekad kuat lembaga legislatif untuk memastikan pembangunan IKN tahap II berjalan sesuai jadwal. Proyek yang ditargetkan selesai pada 2027 itu tidak hanya menyangkut pembangunan gedung-gedung pemerintahan, tetapi juga mencakup infrastruktur pendukung yang akan menjadikan IKN sebagai pusat baru aktivitas politik dan administrasi negara.
Dalam kunjungan tersebut, Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, menegaskan bahwa komitmen DPR untuk mendukung IKN merupakan bagian dari tanggung jawab besar membangun masa depan bangsa. Menurutnya, jika seluruh elemen pemerintah dapat bekerja sama, pembangunan tahap II bisa selesai tepat waktu sehingga pada tahun 2028 IKN sudah dapat difungsikan secara penuh. Ia juga menekankan bahwa proyek ini bukan hanya sekadar pemindahan pusat pemerintahan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk mewujudkan pemerataan pembangunan nasional.
Rombongan BAM DPR RI mengawali agenda dengan melakukan pertemuan internal di Balikpapan sebelum menuju lokasi IKN. Di sana, mereka mendapat penjelasan langsung dari Otorita IKN mengenai progres pembangunan, terutama pada kawasan perkantoran legislatif yang menjadi prioritas tahap kedua. Kehadiran wakil rakyat di lokasi memberikan pesan simbolis bahwa parlemen ingin terlibat secara langsung dalam mengawasi setiap perkembangan proyek ini. Dengan demikian, tidak ada celah bagi munculnya ketidaktransparanan ataupun penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan penuh yang diberikan DPR. Ia menuturkan bahwa IKN saat ini sedang memasuki fase penting pembangunan, khususnya dengan penggunaan skema kontrak tahun jamak atau multiyears. Skema ini dipilih agar proyek tetap berlanjut meskipun terjadi perubahan siklus anggaran tahunan. Basuki menjelaskan, pembangunan perkantoran legislatif, yudikatif, hingga kawasan Plaza Keadilan semuanya didesain untuk rampung dalam periode 2025 hingga 2027. Dengan demikian, semua elemen strategis pemerintahan sudah bisa beroperasi di ibu kota baru menjelang 2028.
Anggaran menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan tahap II ini. Pada tahun 2026, Otorita IKN akan menerima alokasi sekitar Rp6,26 triliun. Sebagian besar dana itu akan digunakan untuk melanjutkan proyek multiyears, sementara sisanya diperuntukkan bagi pemeliharaan serta manajemen kawasan yang sudah mulai digunakan. Dari total anggaran, sekitar Rp4,7 triliun diproyeksikan untuk pembangunan fisik, Rp600 miliar untuk pengelolaan kawasan, dan sisanya akan dipakai untuk program komunikasi publik serta sosialisasi. Transparansi alokasi anggaran ini diharapkan bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap proyek nasional tersebut.
Meski demikian, perjalanan pembangunan IKN tidak lepas dari tantangan. Sebelumnya, Badan Anggaran DPR RI sempat menolak tambahan dana sebesar Rp14,92 triliun yang diajukan pemerintah. Penolakan itu menimbulkan kekhawatiran akan potensi keterlambatan beberapa fasilitas penting, khususnya yang berkaitan dengan gedung legislatif dan yudikatif. Namun, pemerintah melalui Otorita IKN tetap berupaya melakukan penyesuaian agar target tidak bergeser. Dukungan politik dari BAM DPR RI pun menjadi angin segar yang mempertegas bahwa proyek ini masih memiliki legitimasi kuat di mata legislatif.
Selain soal anggaran, tantangan lain juga datang dari faktor teknis lapangan. Pembangunan kawasan yang luas tentu membutuhkan koordinasi lintas sektor. Dari persoalan infrastruktur jalan, akses logistik, hingga penyediaan tenaga kerja terampil, semua harus diatur dengan rapi. Dalam hal ini, keterlibatan DPR melalui fungsi pengawasan sangat penting agar hambatan yang muncul dapat segera ditangani. Komunikasi intensif dengan masyarakat lokal juga menjadi kunci, sebab pembangunan IKN tidak boleh menimbulkan kesenjangan sosial maupun kerugian bagi warga sekitar.
Dalam pertemuan dengan masyarakat, BAM DPR RI menyerap berbagai aspirasi yang muncul. Banyak warga menaruh harapan besar terhadap pembangunan IKN karena diyakini mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai ekonomi, dan memperluas akses infrastruktur. Namun, ada pula kekhawatiran mengenai dampak lingkungan serta potensi ketidakmerataan distribusi manfaat. DPR menegaskan bahwa seluruh aspirasi ini akan diperjuangkan agar pembangunan IKN benar-benar membawa kesejahteraan bersama. Dengan begitu, proyek ini tidak hanya membangun gedung megah, tetapi juga mengangkat taraf hidup masyarakat lokal.
Simbol penting dari tahap kedua pembangunan adalah kompleks perkantoran legislatif. Gedung DPR, MPR, dan DPD dirancang untuk menjadi pusat aktivitas politik yang modern dan representatif. Kehadirannya tidak hanya akan mendukung kinerja lembaga legislatif, tetapi juga menandai hadirnya wajah baru demokrasi Indonesia di ibu kota negara yang baru. Gedung-gedung tersebut direncanakan memiliki arsitektur futuristik dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, sehingga bisa menjadi ikon yang membanggakan sekaligus fungsional.
Langkah strategis lain adalah pembangunan kawasan yudikatif dan Plaza Keadilan. Kehadiran fasilitas ini akan memastikan sistem hukum dan peradilan dapat berjalan selaras dengan fungsi legislatif dan eksekutif di satu kawasan terpadu. Dengan begitu, IKN tidak hanya sekadar pusat administrasi, tetapi juga pusat legitimasi hukum negara. Hal ini penting untuk menegaskan bahwa IKN adalah pusat pemerintahan yang lengkap, tidak berbeda dengan fungsi yang selama ini dijalankan di Jakarta.
Optimisme penyelesaian tahap II pada akhir 2027 tetap dipegang teguh meski berbagai hambatan muncul. BAM DPR RI menilai bahwa koordinasi antar lembaga harus terus diperkuat, terutama dalam menjaga konsistensi anggaran dan percepatan regulasi. Selain itu, partisipasi sektor swasta juga diharapkan bisa memberi kontribusi, baik melalui skema investasi langsung maupun kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Sinergi ini diyakini bisa mempercepat progres sekaligus mengurangi beban anggaran negara.
Dalam perspektif jangka panjang, keberhasilan pembangunan tahap II akan menjadi tonggak penting menuju operasional penuh IKN pada 2028. Pemerintah ingin menjadikan IKN sebagai kota yang bukan hanya simbol politik, tetapi juga pusat ekonomi baru dengan basis hijau dan teknologi modern. Oleh sebab itu, perencanaan sejak dini dilakukan untuk mengintegrasikan berbagai aspek, mulai dari transportasi, energi terbarukan, hingga teknologi digital.
DPR melalui BAM berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pembangunan, baik dari sisi pengawasan anggaran maupun aspirasi masyarakat. Kunjungan kerja yang dilakukan hanyalah langkah awal untuk menunjukkan keseriusan mereka. Ke depan, pengawasan akan dilakukan secara berkala dengan melibatkan berbagai komisi terkait agar proyek ini tetap berada pada jalur yang benar.
