 |
| Ilustrasi AI |
Kalimantan Timur (Kaltim), selama ini dikenal sebagai
jantung pertambangan batu bara terbesar di Indonesia, kini berada di ambang
perubahan besar. Bank Indonesia (BI) mengambil peran strategis dalam mendorong
transformasi ekonomi daerah ini, mengalihkan fokus dari sektor ekstraktif ke
pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, dengan Ibu Kota Nusantara
(IKN) sebagai katalis utama. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan
ketahanan ekonomi regional, tetapi juga mendukung visi Indonesia menuju
pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan ekonomi hijau. Dengan strategi
diversifikasi yang terarah, Kaltim diharapkan menjadi model ekonomi baru yang
mengurangi ketergantungan pada sumber daya tak terbarukan dan membuka peluang
baru bagi masyarakat lokal.
Kepala Kantor Perwakilan BI Kaltim, Budi Widihartanto,
menegaskan komitmen institusinya untuk mengubah paradigma ekonomi Kaltim.
“Fokus pengembangan dialihkan ke sektor-sektor potensial seperti pertanian,
perkebunan, perikanan, dan pariwisata,” ujarnya pada Minggu, 28 September 2025.
Ia mengidentifikasi tiga sektor prioritas yang memiliki dampak cepat (quick
wins): pertama, hilirisasi produk pertanian dan perkebunan yang selama ini
dijual dalam bentuk bahan mentah; kedua, penguatan sektor primer seperti
pertanian dan perikanan melalui pendekatan teknologi modern; dan ketiga,
ekspansi sektor jasa, khususnya pariwisata dan transportasi. Ketiga sektor ini
dianggap mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih beragam dan tahan
terhadap fluktuasi harga komoditas global, seperti batu bara.
Pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai
Kartanegara menjadi pendorong utama transformasi ini. Dengan peningkatan
anggaran pembangunan, konstruksi gedung pemerintahan, dan rencana relokasi
ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN), IKN diproyeksikan menciptakan ekosistem
bisnis yang dinamis. Investasi swasta yang telah mencapai Rp 65,3 triliun
hingga September 2025, sebagaimana dilaporkan oleh Kepala Otorita IKN Basuki
Hadimuljono, menunjukkan antusiasme pelaku usaha terhadap potensi IKN. Proyek ini
tidak hanya membawa infrastruktur baru seperti Istana Garuda dan tower hunian
ASN, tetapi juga membuka peluang ekonomi di sektor jasa, termasuk pariwisata
dan perdagangan, yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi Kaltim.
Untuk mendukung transformasi ini, BI menerapkan sejumlah
inisiatif konkret. Salah satunya adalah kebijakan moneter akomodatif yang
mendorong penyaluran kredit perbankan ke sektor-sektor produktif baru, seperti
pertanian dan pariwisata. BI juga menyelenggarakan Investment Forum Kaltim,
sebuah platform yang mempertemukan proyek-proyek strategis daerah dengan calon
investor, mengatasi kesenjangan pendanaan yang sering menjadi hambatan. Di sisi
lain, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi fokus utama
melalui pembinaan di sektor pangan, kerajinan, dan budaya. Pendekatan bottom-up
ini dianggap krusial untuk membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh,
memastikan bahwa manfaat transformasi ekonomi dirasakan hingga lapisan
masyarakat terbawah.
Namun, tantangan dalam mewujudkan ekonomi hijau tidak bisa
diabaikan. Budi Widihartanto menyoroti bahwa ketiadaan batas maksimum emisi
karbon dari pemerintah pusat untuk setiap daerah menghambat implementasi
mekanisme dana karbon. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah
memfasilitasi pasar karbon, minimnya insentif bagi perusahaan untuk membeli
kuota karbon memperlambat transisi ke ekonomi berkelanjutan. Untuk mengatasi
hal ini, Pemerintah Provinsi Kaltim membentuk tim transisi ekonomi yang
dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Tim ini
melibatkan BI, akademisi, pelaku usaha, dan konsultan dari Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Jerman, yang bersama-sama merumuskan
indikator kinerja (Key Performance Indicator/KPI) melalui Focus Group
Discussion (FGD). Pendekatan kolaboratif ini bertujuan memastikan kebijakan
yang dihasilkan efektif dan diterima oleh semua pemangku kepentingan.
Di Kabupaten Kutai Kartanegara, salah satu penyangga IKN,
transformasi ekonomi juga berlangsung pesat. Bupati Aulia Rahman Basri
menjelaskan bahwa wilayahnya mulai beralih dari ketergantungan pada tambang
batu bara ke sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Destinasi
wisata unggulan seperti Pulau Kumala, Planetarium, Waduk Panji, Pantai Tanah
Merah, dan Tugu Khatulistiwa tengah diperkuat dengan fasilitas pendukung,
seperti pembangunan waterboom di Pulau Kumala yang ditargetkan selesai
pada 2026. Di bidang pertanian, modernisasi menjadi kunci untuk meningkatkan
produktivitas dan ketahanan pangan, dengan penerapan teknologi untuk
mengoptimalkan hasil panen. Upaya ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi
tidak hanya terjadi di IKN, tetapi juga di wilayah penyangganya, menciptakan
efek domino yang memperkuat perekonomian regional.
Potensi lahan bekas tambang juga menjadi sorotan. BI,
melalui Budi Widihartanto, menyarankan agar lahan-lahan ini dimanfaatkan untuk
program swasembada pangan. “Program pengembangan lahan produktif di area bekas
tambang bisa menjadi terobosan untuk mencapai swasembada pangan dan penggerakan
ekonomi lokal,” katanya. Meski tantangan seperti kesuburan lahan yang rendah
dan biaya produksi yang tinggi masih ada, intervensi pemerintah melalui
insentif dan teknologi modern dapat menjadi solusi. Pendekatan ini juga
didukung oleh akademisi IPB University, yang menekankan pentingnya reklamasi
lahan pascatambang untuk keperluan pertanian dan kehutanan, memberikan manfaat
jangka panjang baik secara ekologis maupun sosial-ekonomi.
Transformasi ekonomi Kaltim juga melibatkan penguatan UMKM
sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Program Export Kaltimpreneurs 2025,
yang digagas BI, telah berhasil membawa 78 UMKM ke pasar ekspor di Asia, Eropa,
dan Amerika, dengan nilai transaksi mencapai 2,8 juta dolar AS hingga akhir
2024. Program ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi besar untuk
mendiversifikasi ekonomi Kaltim, terutama di sektor pangan dan kerajinan.
Dengan dukungan pelatihan dan akses ke pasar global, UMKM diharapkan dapat
mengurangi dominasi sektor tambang yang masih menyumbang lebih dari 50 persen
PDRB Kaltim.
Meski progresnya menggembirakan, transformasi ini tidak
lepas dari tantangan. Selain masalah emisi karbon, kondisi geografis Kaltim
yang berbeda dari Pulau Jawa menyulitkan pengembangan pertanian berskala besar.
Infrastruktur logistik dan akses ke teknologi modern juga perlu ditingkatkan
untuk mendukung sektor baru ini. Namun, dengan IKN sebagai katalis, Kaltim
memiliki peluang untuk menjadi pusat ekonomi baru yang berbasis pada
keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur strategis, seperti tol Balikpapan-IKN dan
bandara VVIP, akan meningkatkan konektivitas, menarik lebih banyak investasi,
dan memperkuat sektor pariwisata.
Transformasi ekonomi Kaltim adalah langkah berani menuju
masa depan yang lebih beragam dan tangguh. Dengan dukungan BI, pemerintah
daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, Kaltim tidak lagi hanya dikenal
sebagai penghasil batu bara, tetapi juga sebagai pusat pertanian modern,
pariwisata yang menarik, dan UMKM yang berdaya saing global. IKN, dengan
visinya sebagai kota pintar dan berkelanjutan, menjadi pendorong utama yang
akan membawa Kaltim ke panggung nasional dan internasional, menciptakan peluang
baru bagi masyarakat dan memperkuat identitas Indonesia sebagai negara yang
siap menghadapi tantangan abad ke-21.
