 |
| Ilustrasi AI |
Kutai Kartanegara — Di tengah sorotan nasional
terhadap Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), satu
kabupaten justru menunjukkan peran yang tak kalah strategis dalam urusan yang
lebih mendasar: pangan. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang selama ini
dikenal sebagai wilayah kaya sumber daya alam, kini menegaskan posisinya
sebagai tulang punggung produksi padi di provinsi ini. Sepanjang tahun 2024,
Kukar menyumbang hampir separuh dari total produksi padi Kalimantan Timur,
menjadikannya lumbung pangan utama di tengah transformasi ekonomi dan demografi
yang sedang berlangsung.
Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur
menunjukkan bahwa Kukar mencatat luas panen sebesar 26.448,7 hektare dari total
57.143,29 hektare lahan padi di seluruh provinsi. Dari sisi produksi, Kukar
menghasilkan 50.719,20 ton gabah kering giling (GKG), atau sekitar 47,70 persen
dari total produksi padi Kaltim. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan
penanda bahwa Kukar memikul tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas
pangan regional, terlebih dengan hadirnya IKN yang akan membawa lonjakan
populasi dan kebutuhan logistik.
Bupati Kukar, Edi Damansyah, menyebut capaian ini sebagai
hasil dari konsistensi kebijakan pembangunan pertanian yang tidak hanya
bertumpu pada luasan lahan, tetapi juga pada efisiensi dan modernisasi. Ia
menegaskan bahwa Kukar tidak ingin bergantung selamanya pada sektor ekstraktif
seperti migas dan batu bara. Pertanian, menurutnya, adalah masa depan ekonomi
daerah yang lebih berkelanjutan dan inklusif.
“Produktivitas pertanian harus terus kita tingkatkan dengan
teknologi modern. Kukar punya tanggung jawab besar sebagai penyangga pangan,
apalagi kontribusi kita hampir setengah dari total produksi padi Kaltim,” ujar
Edi dalam pernyataan resmi.
Modernisasi yang dimaksud bukan sekadar mekanisasi, tetapi
juga penerapan sistem pertanian berkelanjutan seperti Low External Input
Sustainable Agriculture (LESA) dan digital farming. LESA, yang mengedepankan
efisiensi input dan pengelolaan ekosistem pertanian, terbukti mampu
meningkatkan hasil panen tanpa membebani lingkungan. Sistem ini mulai
diterapkan secara bertahap di berbagai kawasan pertanian Kukar, dengan hasil
yang cukup signifikan.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar, Muhammad
Taufik, menyebut bahwa hasil pengukuran menunjukkan peningkatan produktivitas
yang nyata. Gabah kering panen mencapai 6,2 ton per hektare, sementara gabah
kering giling rata-rata 5,08 ton per hektare—angka yang lebih tinggi dibanding
rata-rata sebelumnya yang hanya 4,2 ton per hektare.
“Ini menunjukkan bahwa pendekatan LESA dan digitalisasi
pertanian bukan sekadar wacana, tapi sudah mulai berdampak langsung di
lapangan,” ujar Taufik.
Pemerintah Kukar juga telah menetapkan lima kawasan
pertanian berbasis komoditas padi sawah dengan total luas 8.003,06 hektare.
Kawasan tersebut meliputi Sebulu–Muara Kaman, Loa Kulu–Tenggarong, Tenggarong
Seberang, Anggana, serta Tenggarong Seberang–Samboja. Kawasan ini diproyeksikan
sebagai pusat produksi padi unggulan, dengan dukungan infrastruktur irigasi,
akses jalan, dan sistem distribusi yang terus diperkuat.
Namun, tantangan tetap ada. Perubahan iklim, fluktuasi harga
gabah, dan regenerasi petani menjadi isu yang harus dihadapi secara sistemik.
Pemerintah daerah menyadari bahwa keberlanjutan sektor pertanian tidak hanya
bergantung pada teknologi, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia. Oleh
karena itu, pelatihan petani, akses pembiayaan, dan insentif bagi generasi muda
untuk terjun ke sektor pertanian menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
“Kami tidak ingin pertanian hanya menjadi sektor bertahan.
Kami ingin menjadikannya sektor unggulan yang mampu bersaing dan menopang
ekonomi daerah,” tegas Edi.
Dalam konteks hadirnya IKN, peran Kukar menjadi semakin
krusial. Lonjakan kebutuhan pangan akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas
pembangunan di wilayah ibu kota baru akan menuntut pasokan yang stabil dan
berkualitas. Kukar, dengan kapasitas produksi dan kesiapan infrastruktur,
berada di garis depan untuk menjawab tantangan tersebut.
Namun, ada pertanyaan yang lebih besar: apakah Kukar siap
menjadi model ketahanan pangan di era pasca-ekstraktif? Apakah transformasi ini
akan benar-benar mengubah wajah ekonomi Kalimantan Timur, atau hanya menjadi
pelengkap narasi pembangunan IKN?
Jawabannya mungkin terletak pada konsistensi kebijakan dan
keberanian untuk berinvestasi di sektor yang selama ini dianggap “tradisional”.
Pertanian bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal kedaulatan,
keberlanjutan, dan keadilan ekonomi. Dan Kukar, dengan segala potensinya,
memiliki peluang untuk membuktikan bahwa lumbung pangan bukan sekadar julukan,
tetapi komitmen nyata terhadap masa depan.
Di tengah hiruk-pikuk pembangunan kota baru, suara dari
sawah-sawah di Tenggarong, Sebulu, dan Muara Kaman mengingatkan bahwa kemajuan
tidak selalu datang dari beton dan baja. Kadang, ia tumbuh dari benih yang
ditanam dengan tangan, dari tanah yang diolah dengan sabar, dan dari kebijakan
yang berpihak pada akar rumput.
Kukar telah menunjukkan bahwa pertanian bisa menjadi sektor
strategis, bukan sekadar pelengkap. Dengan dukungan kebijakan yang tepat,
teknologi yang relevan, dan partisipasi aktif masyarakat, Kukar berpeluang
menjadi model ketahanan pangan yang tidak hanya menopang Kalimantan Timur,
tetapi juga memberi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.
Dan ketika IKN mulai berdiri megah di tanah Kalimantan,
Kukar akan tetap menjadi fondasi yang menyuplai kebutuhan paling dasar:
makanan. Di balik gemerlap ibu kota baru, ada petani yang bekerja di bawah
terik matahari, ada sistem irigasi yang mengalirkan harapan, dan ada komitmen
daerah yang tak pernah lelah menjaga keseimbangan antara pembangunan dan
keberlanjutan.
