Tanpa seremoni besar atau sorotan media yang berlebihan,
pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus melaju di jantung Kalimantan Timur.
Di tengah skeptisisme publik dan dinamika politik nasional, proyek ambisius ini
menunjukkan progres yang tak bisa diabaikan. Data terbaru per awal September
2025 mengungkap bahwa sebagian besar infrastruktur dasar telah rampung, dan
tongkat estafet pembangunan akan segera berpindah dari Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke Badan Otorita IKN (OIKN). Ini bukan sekadar
transisi administratif, melainkan titik balik strategis dalam sejarah
pembangunan ibu kota baru Indonesia.
Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis Hidayat
Sumadilaga, menyampaikan bahwa progres fisik yang ditangani Kementerian PUPR
telah mencapai 80,77%. Angka ini mencakup pembangunan jalan utama, terowongan
utilitas (multi utility tunnel), jaringan air minum, sistem sanitasi,
pengendalian banjir, dan infrastruktur air baku. Di atas kertas, ini adalah
fondasi yang akan menopang seluruh ekosistem kota. Namun, di balik angka itu,
tersimpan kerja teknis yang kompleks dan tantangan geografis yang tidak ringan.
IKN bukan dibangun di atas lahan kosong. Ia berdiri di atas
bentang alam yang sebelumnya berupa hutan tropis, perbukitan, dan wilayah
konservasi. Pembangunan infrastruktur dasar memerlukan pendekatan yang tidak
hanya teknis, tetapi juga ekologis. Terowongan utilitas, misalnya, dirancang
untuk menampung berbagai jaringan—listrik, air, telekomunikasi—dalam satu jalur
bawah tanah, demi efisiensi dan estetika kota. Sistem pengendalian banjir
dirancang dengan pendekatan berbasis alam, memanfaatkan kontur dan aliran
sungai yang sudah ada.
Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman
(PKP) telah menyelesaikan 40 dari 47 tower hunian untuk aparatur sipil negara
(ASN), dengan progres keseluruhan mencapai 98,46%. Tower hunian ini bukan
sekadar tempat tinggal, melainkan simbol transisi birokrasi dari Jakarta ke
Nusantara. Di sisi lain, empat tower teknologi tinggi (HVT) masih dalam tahap
pembangunan dengan progres 37,18%, menandakan bahwa aspek digital dan energi
juga mulai ditanamkan.
Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan pembangunan
Bandara VVIP, yang akan menjadi pintu masuk utama bagi pejabat dan tamu negara
ke IKN. Bandara ini dirancang dengan standar internasional, dilengkapi dengan
fasilitas keamanan dan protokol diplomatik. Di sektor kesehatan, Kementerian
Kesehatan telah merampungkan pembangunan Rumah Sakit IKN, menjamin akses
layanan medis di tahap awal pemukiman. OIKN sendiri mencatat progres 11,26%
untuk peningkatan jalan di zona 1B dan 1C serta penataan kawasan.
Yang menarik, sektor swasta mulai menunjukkan komitmennya.
Beberapa proyek investasi telah berdiri, termasuk pembangkit listrik tenaga
surya (PLTS) berkapasitas 50 MW, dua rumah sakit swasta, dan dua hotel. Ini
menandakan bahwa meski proyek IKN sempat diragukan, ada kepercayaan yang mulai
tumbuh dari pelaku bisnis terhadap masa depan kota ini. PLTS, misalnya, menjadi
simbol bahwa IKN tidak hanya dibangun untuk masa kini, tetapi juga untuk masa
depan yang berkelanjutan.
Namun, tahun depan akan menjadi titik balik. Kementerian
PUPR akan menghentikan pembangunan proyek IKN dan menyerahkan sepenuhnya kepada
OIKN. Wakil Menteri PUPR, Diana Kusumastuti, menyebut bahwa pekerjaan yang
masih berlangsung adalah proyek-proyek dengan kontrak tahun jamak (Multi Years
Contract/MYC), yang ditargetkan selesai paling lambat 2026. Ini bukan hanya
soal administrasi, tetapi juga soal transisi kepemimpinan teknis dan strategis
dalam pembangunan kota.
Transisi ini penting karena OIKN bukan sekadar badan
pelaksana. Ia adalah entitas yang bertanggung jawab atas perencanaan,
pengelolaan, dan pengembangan jangka panjang IKN. Tantangan yang dihadapi OIKN
bukan hanya teknis, tetapi juga sosial, politik, dan ekologis. Ia harus
menjembatani antara visi negara dan kebutuhan warga, antara investor dan
lingkungan, antara modernitas dan kearifan lokal.
IKN bukan sekadar proyek infrastruktur. Ia adalah simbol
dari ambisi nasional untuk mendefinisikan ulang pusat pemerintahan, mengurangi
beban Jakarta, dan menciptakan kota yang berorientasi pada keberlanjutan.
Namun, keberlanjutan bukan hanya soal panel surya dan sistem air bersih. Ia
juga menyangkut partisipasi publik, transparansi, dan keadilan sosial. Apakah
warga lokal akan dilibatkan? Apakah ekosistem hutan akan tetap terjaga? Apakah
kota ini akan menjadi inklusif atau hanya elitis?
Dalam konteks ini, komunikasi publik menjadi krusial. Proyek
sebesar IKN tidak bisa dibangun dalam senyap selamanya. Masyarakat berhak tahu
bagaimana kota masa depan mereka dibentuk, siapa yang terlibat, dan apa
dampaknya. Transparansi bukan hanya soal laporan tahunan, tetapi juga soal
keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan pengawasan.
Di sisi lain, tantangan politik juga mengintai. Dengan
pemilu yang semakin dekat, arah kebijakan bisa berubah. Apakah pemerintahan
berikutnya akan melanjutkan proyek ini dengan semangat yang sama? Apakah ada
jaminan bahwa visi IKN tidak akan terdistorsi oleh kepentingan politik jangka
pendek? Di titik ini, konsensus nasional menjadi penting. IKN harus menjadi
proyek lintas rezim, bukan hanya warisan satu pemerintahan.
Lebih jauh, IKN juga harus menjawab tantangan identitas.
Kota ini tidak boleh menjadi tiruan Jakarta atau kota global lainnya. Ia harus
memiliki karakter yang khas, yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia,
keberagaman etnis, dan semangat gotong royong. Desain kota, tata ruang, dan
arsitektur harus mencerminkan nilai-nilai lokal, bukan hanya tren
internasional.
Dengan 80% lebih infrastruktur dasar telah rampung, dan
sektor hunian serta transportasi mulai terbentuk, IKN kini berada di ambang
fase baru. Fase yang tidak lagi hanya soal beton dan baja, tetapi soal manusia,
nilai, dan arah. Dan di titik ini, publik harus menjadi bagian dari narasi,
bukan hanya penonton.
Proyek IKN telah menunjukkan bahwa kerja senyap bisa
menghasilkan progres nyata. Namun, ke depan, suara publik harus lebih didengar.
Karena kota bukan hanya soal bangunan, tetapi tentang kehidupan yang akan
tumbuh di dalamnya. Dan kehidupan itu harus dibangun bersama, bukan hanya oleh
segelintir elite.
