Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mengalami
kebingungan ketika ditanya terkait besaran anggaran pembangunan Ibu Kota
Nusantara (IKN) pada tahun depan. Peristiwa tersebut terjadi dalam agenda
Konferensi Pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta
Nota Keuangan 2026 yang digelar di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian
Keuangan, Jakarta Selatan, Jumat (15/8/2025).
Konferensi pers tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat
tinggi negara, termasuk Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto
yang bertindak sebagai moderator, serta jajaran pejabat Kementerian Keuangan.
Acara berjalan lancar hingga sesi tanya jawab dibuka bagi awak media.
Pertanyaan demi pertanyaan diajukan wartawan terkait proyeksi penerimaan
negara, kebijakan belanja, hingga alokasi anggaran untuk berbagai sektor.
Ketika salah seorang jurnalis mengajukan pertanyaan mengenai
besaran anggaran pembangunan IKN, Sri Mulyani tampak berhenti sejenak untuk
memeriksa catatan. Ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya belum mendapatkan data
spesifik mengenai alokasi dana tersebut pada saat konferensi pers berlangsung.
“Untuk IKN saya mungkin cek dulu ya. Kami tidak… ada nggak
ya? Saya tidak diberikan feeding. Ehm, belum ada. Nanti saya tanya ke tim saya
soal IKN. Begitu banyak anggaran yang muncul, nanti saya sampaikan ya,” ujar
Sri Mulyani. Istilah “feeding” yang dimaksud merujuk pada data atau catatan
resmi yang biasanya telah disiapkan oleh timnya untuk memudahkan penyampaian
informasi kepada publik.
Pada saat itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian
Keuangan, Luky Alfirman, terlihat sedang mencatat sesuatu. Sri Mulyani kemudian
memberikan kesempatan kepada Airlangga Hartarto untuk melanjutkan sesi tanya
jawab sambil menunggu catatan yang sedang disiapkan.
“Mungkin sebentar lagi, kayaknya Pak Luki sedang nulis,
berarti sebentar lagi keluar tuh angkanya. Kembali ke Pak Menko lagi,” kata Sri
Mulyani yang disambut senyum hadirin.
Beberapa menit kemudian, Sri Mulyani kembali berbicara
setelah menerima catatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa anggaran untuk
pembangunan IKN ditetapkan sebesar Rp 6,3 triliun, meski menyertakan catatan
bahwa angka tersebut masih memerlukan konfirmasi.
“Oh, Rp 6,3 triliun Pak untuk IKN, maksud saya, kalau nggak
salah ya? Bener nggak itu Pak, Rp 6,3 triliun paling nggak. Nanti kalau salah
saya koreksi lagi,” ujarnya.
Meski telah menyebut nominal tersebut, Sri Mulyani tidak
merinci lebih lanjut peruntukan dana itu, termasuk apakah dialokasikan untuk
pembangunan infrastruktur inti, fasilitas pemerintahan, atau proyek pendukung
lainnya, serta tidak menjelaskan apakah angka tersebut berlaku untuk tahun
anggaran 2025, 2026, atau bagian dari proyeksi multi-tahun.
Tidak Disebut dalam Pidato Presiden
Pernyataan ini menjadi sorotan karena Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung secara spesifik pembangunan IKN dalam pidato Rancangan APBN 2026 di hadapan DPR. Hal ini berbeda dari pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Joko Widodo yang selalu memberikan porsi besar pembahasan terkait IKN dalam pidato kenegaraan.Sejak awal, IKN direncanakan dibangun di wilayah Penajam
Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai langkah strategis pemerataan pembangunan
dan mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Namun,
pergantian pemerintahan membawa penyesuaian fokus dan prioritas anggaran.
Meski Prabowo menyatakan akan melanjutkan pembangunan IKN,
indikasi adanya pergeseran strategi terlihat dari besaran alokasi anggaran yang
disampaikan. Angka Rp 6,3 triliun tersebut terbilang lebih kecil dibandingkan
proyeksi sebelumnya pada era Jokowi, yang pada beberapa tahun sempat mencapai
belasan triliun rupiah per tahun.
Respons Publik dan Pengamat
Momen kebingungan Sri Mulyani di tengah konferensi pers ini memunculkan beragam respons di masyarakat. Sebagian pihak menilai keterusterangan Sri Mulyani yang memilih menunda jawaban demi menunggu data resmi adalah sikap profesional. “Lebih baik menteri bilang belum tahu daripada memberikan informasi yang keliru,” komentar seorang pengamat ekonomi.Namun, ada pula yang menilai kejadian ini menunjukkan
kurangnya koordinasi internal dalam penyusunan materi konferensi pers sebesar
RAPBN. Kritik juga datang dari kalangan oposisi yang mempertanyakan mengapa
alokasi anggaran IKN tidak dijelaskan dalam pidato Presiden dan justru muncul
spontan di hadapan media.
Meski demikian, para pendukung pemerintah menegaskan bahwa
wajar jika seorang menteri memerlukan verifikasi sebelum menyampaikan data,
mengingat RAPBN mencakup ribuan pos anggaran dengan nilai yang sangat besar.
“Kalau bicara APBN, data harus tepat, apalagi yang menyangkut triliunan
rupiah,” ujar seorang anggota DPR dari fraksi pendukung pemerintah.
Proses Penetapan Anggaran
Dalam struktur APBN, anggaran IKN masuk dalam belanja pemerintah pusat, khususnya di pos pembangunan infrastruktur dan dukungan pemindahan ibu kota. Proses penetapan anggaran melalui serangkaian pembahasan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan DPR.Angka Rp 6,3 triliun yang disebut Sri Mulyani kemungkinan
masih bersifat indikatif dan dapat berubah setelah pembahasan di DPR. Besaran
akhir akan sangat bergantung pada prioritas belanja negara dan kemampuan
fiskal. Pemerintah juga harus mempertimbangkan tekanan anggaran dari sektor
lain seperti ketahanan pangan, pertahanan, dan bantuan sosial.
Pembangunan IKN menghadapi berbagai tantangan mulai dari
pembebasan lahan, penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan
listrik, hingga kepastian investasi dari sektor swasta. Pemerintah menargetkan
skema pembiayaan campuran, di mana APBN digunakan untuk infrastruktur dasar dan
fasilitas pemerintahan, sementara investor swasta diharapkan membangun
fasilitas komersial dan perumahan.
Namun, kondisi ekonomi global yang tidak stabil dan faktor
geopolitik membuat komitmen investasi swasta berjalan lambat. Situasi ini
membuat peran APBN tetap krusial dalam menjamin kelanjutan pembangunan IKN.
