Samarinda – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan taksi
online yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) akan menggelar
aksi unjuk rasa besar-besaran di Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Senin,
11 Agustus 2025. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan tarif
dan promosi yang dinilai merugikan penghasilan para pengemudi di wilayah ini.
Berdasarkan surat pemberitahuan yang dikirim AMKB ke
Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim, aksi akan dimulai pada pukul 10.00 WITA.
Titik kumpul ditetapkan di halaman parkir GOR Segiri Samarinda, sebelum massa
bergerak menuju Kantor Gubernur Kaltim. Sekitar 1.500 driver diperkirakan
hadir, lengkap dengan spanduk, bendera, poster, pengeras suara, dan mobil
komando sebagai sarana orasi.
Koordinator AMKB, Ivan Jaya, mengatakan aksi tersebut
diikuti oleh komunitas dan perkumpulan mitra driver dari berbagai aplikasi
transportasi online. Ia menegaskan aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, tetapi
bentuk desakan nyata kepada pemerintah daerah dan perusahaan aplikator untuk
memenuhi empat tuntutan utama yang dianggap krusial bagi kelangsungan mata
pencaharian para driver.
“Ini aspirasi dari seluruh mitra yang sudah lama mengeluh
soal tarif dan kebijakan promosi. Kami ingin ada perubahan nyata, bukan janji,”
ujarnya.
Empat Tuntutan AMKB
Pertama, AMKB mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim segera
menerapkan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Tarif Angkutan Sewa Khusus
(ASK) roda empat kepada seluruh aplikator transportasi online. Aturan tersebut
sudah ditetapkan untuk melindungi pendapatan pengemudi dan menjaga persaingan
usaha yang sehat, tetapi pelaksanaan di lapangan dinilai belum optimal.
Kedua, AMKB menuntut penghapusan program tarif murah seperti
slot, akses hemat, dan double order. Program ini, meski menarik bagi penumpang
karena biaya perjalanan lebih rendah, dianggap menekan pendapatan bersih
pengemudi roda dua. Menurut para driver, kebijakan tersebut membuat penghasilan
per perjalanan jauh di bawah ketentuan tarif normal.
Ketiga, AMKB meminta pemerintah melakukan penindakan tegas
terhadap aplikator yang melanggar SK Gubernur atau kesepakatan terkait
penghapusan tarif murah. Sanksi yang diminta termasuk opsi penutupan kantor
operasional aplikator di wilayah Kaltim jika terbukti membandel.
Keempat, AMKB menuntut adanya dialog resmi yang
mempertemukan semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan aplikator, dan
perwakilan mitra driver. Tujuannya untuk mencari solusi permanen atas persoalan
tarif dan kebijakan promosi, sehingga masalah yang sama tidak berulang di
kemudian hari.
Latar Belakang Persoalan
SK Gubernur Kaltim tentang tarif ASK menetapkan batas
minimal dan tarif per kilometer bagi angkutan sewa khusus. Aturan ini dirancang
untuk memastikan pengemudi memperoleh penghasilan yang layak sekaligus mencegah
perang tarif antarperusahaan.
Namun, di lapangan, sejumlah aplikator disebut masih
menjalankan program promosi agresif. Misalnya, program slot dan akses hemat
yang memberikan potongan harga signifikan kepada penumpang, serta double order
yang memungkinkan driver menerima dua pesanan sekaligus dengan tarif lebih
rendah.
Menurut AMKB, strategi ini memang menguntungkan penumpang
dalam jangka pendek, tetapi mengurangi nilai perjalanan yang diterima driver.
Akibatnya, pengemudi harus bekerja lebih lama untuk mencapai target pendapatan
harian.
“Program tarif murah ini membuat kami harus narik seharian
penuh, bahkan kadang sampai larut malam, tapi hasilnya tetap pas-pasan,” keluh
salah satu anggota AMKB.
Aksi Terbesar dalam Beberapa Tahun Terakhir
Aksi pada 11 Agustus ini diperkirakan akan menjadi salah
satu demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan komunitas driver ojol di Kaltim
dalam beberapa tahun terakhir. Selain Ivan Jaya, beberapa tokoh lain akan
memimpin jalannya aksi, termasuk Yohanes Breakhman, Lukman Nil Hakim, Muhammad
Yusup, David Sulaksono, dan Setiawan Rudiyanto.
Surat pemberitahuan aksi tidak hanya dikirim ke Polda
Kaltim, tetapi juga ditembuskan ke Gubernur Kaltim, Wakil Gubernur, Kepala
Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta manajemen
tiga aplikator besar yakni Gojek, Grab, dan Maxim.
AMKB memastikan aksi akan berlangsung damai dan tertib.
Namun, jumlah massa yang cukup besar membuat pihak kepolisian dan pemerintah
daerah melakukan persiapan pengamanan khusus.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi dengan tertib. Tapi kami
juga berharap pemerintah segera merespons, karena ini menyangkut hajat hidup
banyak orang,” tegas Ivan Jaya.
Respons Pemerintah dan Aplikator
Hingga berita ini disusun, Pemerintah Provinsi Kaltim belum
mengeluarkan pernyataan resmi terkait rencana aksi tersebut. Beberapa pihak di
internal Dishub Kaltim menyebut telah menyiapkan agenda pertemuan dengan
perwakilan driver setelah aksi berlangsung.
Sementara itu, salah satu perusahaan aplikator yang
dihubungi media menyatakan siap berdialog, namun belum memberikan tanggapan
terkait tuntutan penghapusan program tarif murah.
Tuntutan Berkelanjutan
Persoalan tarif dan kebijakan promosi ini bukan kali pertama
memicu aksi driver ojol di Kaltim. Sebelumnya, protes serupa juga pernah
dilakukan, namun hasilnya dinilai belum memberikan perubahan signifikan.
Menurut pengamat transportasi, kondisi ini mencerminkan
tarik-menarik kepentingan antara aplikator yang berorientasi pada pertumbuhan
pengguna, pemerintah yang berupaya menjaga stabilitas pasar, dan pengemudi yang
menuntut penghasilan layak.
“Jika regulasi tidak ditegakkan secara konsisten, persoalan
ini akan terus muncul. Driver ojol adalah tulang punggung layanan ini, tapi
selama model bisnisnya mengorbankan mereka, konflik akan terus berulang,” ujar
pengamat tersebut.
Dengan eskalasi massa yang cukup besar, aksi pada 11 Agustus diyakini menjadi momentum penting bagi AMKB untuk menekan pemerintah dan aplikator agar segera mengambil langkah konkret. Bagi ribuan pengemudi yang akan turun ke jalan, ini bukan sekadar demonstrasi, melainkan perjuangan mempertahankan mata pencaharian di tengah persaingan dan kebijakan yang mereka anggap tidak berpihak pada kesejahteraan mitra.
