Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas
Kesehatan (Dinkes) menggiatkan program kemoprevensi atau pemberian obat
pencegahan massal sebagai respons cepat atas temuan 63 kasus malaria di wilayah
tersebut. Langkah ini diambil guna mempercepat pencapaian target eliminasi
malaria di seluruh kabupaten dan kota.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menyatakan
program ini merupakan bagian dari strategi terpadu untuk menekan laju
penularan, terutama pada kelompok masyarakat yang memiliki risiko tinggi
terpapar.
“Berdasarkan data terbaru terdapat 63 kasus positif malaria
di Kaltim dengan satu kasus kematian. Ini menjadi pengingat bahwa perjuangan
belum usai dan upaya pencegahan harus terus diperkuat,” ujarnya di Samarinda,
Selasa (12/8/2025).
Distribusi Kasus dan Data Epidemiologi
Data Annual Parasite Incidence (API) atau angka parasit
tahunan malaria di Kaltim saat ini tercatat berada di level 0,15 per 1.000
penduduk. Meski relatif rendah secara angka, distribusi kasus menunjukkan
adanya daerah yang masih menjadi sumber penularan.
Kabupaten Kutai Timur menjadi penyumbang kasus terbanyak
dengan 17 kasus. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Berau dengan 15 kasus
dan Kota Samarinda dengan 11 kasus. Sisanya tersebar di beberapa daerah lain di
provinsi ini.
Dinkes Kaltim juga mencatat bahwa penderita laki-laki
mendominasi data kasus malaria, mencapai 96 persen. Dari jenis parasitnya,
Plasmodium vivax atau malaria tertiana menduduki posisi teratas sebagai
penyebab utama, menyumbang 56 persen dari total kasus.
Program Kickoff Chemoprevention
Menindaklanjuti temuan ini, Dinkes Kaltim akan meluncurkan
program bertajuk Kickoff Chemoprevention pada 19 Agustus 2025. Program
tersebut menyasar kelompok masyarakat berisiko tinggi, khususnya para pekerja
yang sering beraktivitas di dalam dan sekitar kawasan hutan.
“Kami secara khusus memberikan perhatian kepada pekerja yang
sering keluar masuk hutan, terutama di wilayah endemis malaria,” ujar Jaya.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menyiapkan paket hutan
yang akan dibagikan melalui petugas kesehatan. Paket tersebut terdiri dari obat
pencegahan malaria, kelambu, dan losion anti nyamuk. Tujuannya adalah
memastikan para pekerja dapat beraktivitas di lingkungan rawan penularan tanpa
harus khawatir terjangkit penyakit tersebut.
Tahapan dan Siklus Pencegahan
Program kemoprevensi ini dirancang untuk berlangsung dalam
beberapa siklus. Pemberian obat pencegahan malaria akan dilakukan dalam dua
siklus yang dimulai serentak pada 19 Agustus. Selain itu, bagi kelompok
penjamah hutan, akan ada perawatan pencegahan berkala sebanyak tiga siklus pada
bulan September.
“Dengan pola siklus ini, kami berharap daya tahan tubuh
terhadap potensi infeksi malaria dapat terjaga, terutama pada musim penularan
tinggi,” jelas Jaya.
Slogan “Merdeka! dari Malaria”
Kegiatan pencegahan massal ini mengusung slogan Merdeka!
dari Malaria, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kemerdekaan
Republik Indonesia. Slogan tersebut dipilih untuk membangkitkan kesadaran bahwa
bebas malaria adalah bagian dari kemerdekaan masyarakat untuk hidup sehat dan
produktif.
Dinkes Kaltim mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah
daerah, perusahaan perkebunan dan tambang, hingga masyarakat umum, untuk
berpartisipasi aktif dalam kampanye ini.
Upaya kemoprevensi yang digencarkan saat ini merupakan bagian dari peta jalan eliminasi malaria Kaltim. Berdasarkan data, tren endemisitas malaria di provinsi ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2025, sebagian besar wilayah Kaltim telah masuk
kategori endemis rendah, seperti Kutai Timur, Paser, Kutai Barat, dan Penajam
Paser Utara (PPU). Meski demikian, beberapa titik rawan penularan masih
memerlukan perhatian khusus untuk mencegah kebangkitan kembali kasus dalam
jumlah besar.
Kelompok Rentan dan Tantangan Lapangan
Dinkes Kaltim mengidentifikasi kelompok pekerja hutan,
nelayan yang beraktivitas di wilayah rawa, serta masyarakat yang tinggal di
sekitar perbatasan sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan ekstra.
Tantangan yang dihadapi di lapangan meliputi akses ke lokasi
terpencil, kepatuhan masyarakat dalam mengikuti siklus pengobatan, serta
keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di wilayah endemis. Untuk itu, kerja sama
lintas sektor menjadi sangat penting agar program kemoprevensi berjalan
optimal.
Harapan Eliminasi Lebih Cepat
Dengan langkah-langkah yang sedang dijalankan, Pemprov
Kaltim optimistis dapat mempercepat target eliminasi malaria yang sebelumnya
diproyeksikan tercapai pada akhir dekade ini.
“Jika semua pihak bergerak bersama, eliminasi bisa kita
capai lebih cepat. Kuncinya adalah konsistensi pencegahan dan partisipasi aktif
masyarakat,” kata Jaya.
Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan
intervensi ini hingga angka kasus malaria berada pada titik nol, dengan
mempertahankan kesiapsiagaan untuk mencegah penularan kembali.
