 |
| Ilustrasi |
Di ujung barat Pulau Kalimantan, langit mulai mengabur.
Hembusan asap dari hutan dan lahan yang terbakar menyelimuti wilayah Kalimantan
Barat, menandai babak baru dari siklus tahunan yang terus menghantui provinsi
ini—kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Memasuki awal Agustus 2025,
peringatan keras datang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(BMKG): Kalbar berada dalam status sangat rawan terbakar. Tak sekadar retorika
atau peringatan standar musim kemarau, ini adalah sinyal bahaya nyata yang
telah ditangkap satelit, terlihat dari lonjakan tajam titik panas dan
penyebaran asap hingga ke wilayah perbatasan negara.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengungkapkan betapa gentingnya situasi ini. Ia menyampaikan temuan lembaganya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan yang digelar di Kantor Gubernur Kalbar pada Jumat, 1 Agustus 2025. Berdasarkan pantauan satelit BMKG, wilayah Kalbar menunjukkan peningkatan eskalatif dalam kemudahan terbakar hutan dan lahan selama periode 1–8 Agustus. Situasi ini memerlukan perhatian luar biasa, terlebih Kalbar berbatasan langsung dengan negara tetangga—artinya, setiap titik api yang tak terkendali berpotensi menciptakan kabut lintas batas (transboundary haze) yang bisa menimbulkan ketegangan diplomatik.
“Minggu lalu, tepatnya 29 Juli pukul 16.00 WIB, sebaran asap dari Kalimantan Barat sudah terpantau masuk ke Laut Natuna. Beberapa di antaranya bahkan mulai menyentuh batas perairan negara lain,” tegas Dwikorita. Ini bukan lagi urusan domestik, ini persoalan kawasan. Maka dari itu, langkah cepat dan terintegrasi menjadi keharusan.
Melalui data terkini, lonjakan titik panas di Kalbar tampak jelas dan konsisten: 108 titik panas terdeteksi pada 29 Juli, menurun menjadi 19 titik pada 30 Juli, namun naik kembali ke angka 26 pada 31 Juli. Fluktuasi ini bukan kabar baik. Sebaliknya, ini mencerminkan pola aktivitas pembakaran yang sporadis namun terus berulang, seolah-olah mengendap untuk kemudian menyala lagi. Pola seperti ini sulit ditangani tanpa upaya besar-besaran yang berkelanjutan.
Salah satu senjata utama dalam mitigasi karhutla yang kini dimaksimalkan BMKG adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Upaya membuat hujan buatan ini sudah digelar sejak 24 Juli hingga 30 Juli 2025. Selama periode tersebut, sebanyak 17 sorti penerbangan dikerahkan untuk menyemai 17.000 kilogram garam (NaCl) ke awan potensial di berbagai wilayah Kalbar. Hasilnya? Lebih dari 182 juta meter kubik air hujan berhasil dihasilkan dari langit. Itu bukan jumlah kecil. Tapi pertanyaannya, apakah cukup untuk menekan potensi kebakaran yang terus mengintai dari balik semak dan sempadan lahan gambut?
OMC memang ampuh dalam jangka pendek, namun kondisi di daratan tetap menjadi faktor penentu utama. Dalam hal ini, laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) memberikan gambaran mengkhawatirkan. Tinggi muka air tanah (TMAT) di sejumlah wilayah rawan kebakaran di Kalbar masih menunjukkan level yang sangat rendah—artinya, tanah-tanah itu kering dan sangat mudah terbakar. Salah satu wilayah paling rawan adalah Kabupaten Kubu Raya.
Dari sembilan stasiun pemantauan TMAT di Kubu Raya, dua di antaranya telah masuk dalam kategori berbahaya. Satu stasiun berada dalam level sangat rawan (kedalaman 60–80 cm), sedangkan sisanya menunjukkan level rawan (40–60 cm). Secara teknis, semakin dalam air tanah, semakin kering lapisan atas lahan gambut, yang berarti makin mudah bagi api untuk merambat dan sulit dipadamkan. Ini adalah peringatan yang tidak boleh dianggap enteng.
“Tanah dengan TMAT dalam berarti cadangan airnya minim. Begitu terkena panas matahari dan percikan api, lahan akan terbakar dari dalam dan sulit sekali dipadamkan,” ujar Dwikorita, menjelaskan bahaya laten yang tersembunyi di balik vegetasi tampak hijau yang sebenarnya kering kerontang di dalam.
Kubu Raya bukan satu-satunya wilayah dengan status siaga tinggi. Di Sintang, dua dari total 13 stasiun TMAT menunjukkan kondisi rawan. Di Ketapang, setengah dari enam stasiun mencatat kedalaman yang berisiko. Sambas tak kalah gawat: tiga dari enam stasiun masuk kategori rawan dan satu lagi bahkan tergolong sangat rawan. Gambaran ini memperlihatkan bahwa persoalan karhutla di Kalbar bukan terlokalisasi di satu titik saja, melainkan tersebar hampir merata dengan derajat keparahan yang bervariasi.
Untuk menghadapi kompleksitas ini, BMKG tak bekerja sendiri. Kolaborasi multi-institusi telah dibentuk melibatkan BNPB, TNI, Pemerintah Provinsi, hingga jajaran kepolisian. Operasi Modifikasi Cuaca kini diperluas jangkauannya, bahkan dilakukan hingga malam hari, sebuah langkah yang tak biasa dan menggambarkan betapa mendesaknya kondisi di lapangan.
Tantangan geografis Kalbar menjadi pertimbangan utama dalam operasi ini. Luas wilayah yang masif dan lokasi hotspot yang tersebar hingga ke bagian timur provinsi membuat mobilitas tim udara menjadi isu penting. Karena itulah BMKG mempertimbangkan opsi penempatan pesawat modifikasi cuaca di titik-titik strategis seperti Sintang atau Putussibau. Namun, opsi ini tak sesederhana memindahkan pesawat. Banyak hal yang harus disiapkan, dari kelayakan bandara, ketersediaan logistik, hingga kesiapan tim di lapangan.
“Kalau kita ingin menjangkau area timur Kalbar lebih cepat, kita perlu penempatan armada yang efisien. Sintang dan Putussibau bisa menjadi solusi, tapi tetap harus dilihat dari kesiapan infrastruktur pendukung,” ujar Dwikorita.
Rapat koordinasi yang digelar ini menghadirkan sejumlah tokoh penting dari pusat dan daerah. Meskipun tak berfokus pada mereka, kehadiran Menteri KLHK Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Kalbar Ria Norsan, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamallulael, dan Wakapolda Kalbar Brigjen Pol. Roma Hutajulu menunjukkan bahwa isu ini sudah masuk prioritas nasional. Semua sepakat bahwa koordinasi lintas sektor dan penguatan aksi di lapangan adalah harga mati dalam perang melawan karhutla.
Namun, di balik data, strategi, dan teknologi, ada wajah-wajah warga yang setiap tahun harus menghirup asap, melihat ladang mereka terbakar, atau bahkan kehilangan rumah. Perjuangan melawan karhutla bukan hanya tentang menyelamatkan hutan dan udara, tetapi juga tentang menjaga martabat hidup manusia yang bergantung pada tanah dan langit Kalimantan.
BMKG dan lembaga lain mungkin bisa mengendalikan hujan dari
langit, tapi untuk menjaga bumi tetap hijau, semua pihak harus turun
tangan—dari pemimpin pemerintahan hingga masyarakat di kampung-kampung yang
tahu kapan waktu terbaik membuka lahan tanpa api. Hingga hari ini, upaya terus
dilakukan, dan Kalbar tetap berjaga, menunggu awan yang datang membawa harapan,
sembari memadamkan bara yang tak kunjung padam.
