 |
| dok istimewa |
Pontianak — Aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat pada Rabu (27/8/2025) berujung
ricuh. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi bentrokan
terbuka antara massa dan aparat kepolisian, menyusul eskalasi ketegangan yang
dipicu oleh penolakan terhadap rencana kenaikan tunjangan anggota DPR RI.
Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di
Pontianak memadati halaman dan jalan di depan gedung DPRD sejak pagi. Mereka
membawa spanduk, poster, dan pengeras suara, menyuarakan tuntutan agar
pemerintah membatalkan rencana kenaikan tunjangan yang dinilai tidak berpihak
pada rakyat. Dalam orasi yang bergantian, para demonstran menuding DPR RI tidak
memiliki sensitivitas sosial di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih
tertekan pasca pandemi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Kami datang ke sini bukan untuk membuat keributan, tapi
untuk menyampaikan aspirasi. Kenaikan tunjangan DPR adalah bentuk pengkhianatan
terhadap rakyat,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Namun, suasana mulai memanas ketika massa mencoba mendekati
pintu utama gedung DPRD. Aparat kepolisian yang berjaga langsung membentuk
barikade untuk menghalangi pergerakan demonstran. Ketegangan meningkat saat
sebagian massa mulai melemparkan botol air mineral dan batu ke arah barisan
polisi. Lemparan tersebut mengenai beberapa anggota kepolisian, menyebabkan dua
di antaranya mengalami luka ringan.
“Dua anggota kami terkena lemparan batu. Satu di bagian
kepala, satu lagi di lengan. Sudah kami evakuasi ke rumah sakit,” ujar seorang
perwira kepolisian yang enggan disebut namanya.
Tak lama setelah itu, suara ledakan petasan terdengar dari
arah kerumunan massa. Ledakan tersebut memicu kepanikan dan membuat aparat
mengambil langkah tegas. Polisi menembakkan gas air mata ke arah demonstran
untuk membubarkan massa dan mengendalikan situasi. Asap putih pekat menyelimuti
area sekitar gedung DPRD, membuat mata perih dan napas sesak. Banyak demonstran
berlarian ke arah Jalan Ahmad Yani dan Jalan Sutoyo untuk menghindari efek gas
air mata.
Beberapa demonstran yang tidak sempat melarikan diri
terlihat tersungkur di trotoar, menangis dan meminta bantuan. Tim medis dari
organisasi mahasiswa dan relawan segera memberikan pertolongan pertama.
Sementara itu, aparat terus menyisir area sekitar gedung DPRD untuk mengamankan
situasi dan menangkap oknum yang dianggap sebagai provokator.
Menurut laporan sementara, sedikitnya lima orang demonstran
diamankan oleh pihak kepolisian. Mereka diduga terlibat dalam pelemparan benda
keras dan penghasutan massa. Namun, hingga malam hari, belum ada keterangan
resmi dari kepolisian mengenai status hukum para demonstran yang ditahan.
Di sisi lain, pihak DPRD Kalbar belum memberikan tanggapan
langsung atas aksi demonstrasi tersebut. Beberapa anggota dewan terlihat
meninggalkan gedung melalui pintu belakang saat kericuhan terjadi. Hal ini
memicu kemarahan massa yang merasa aspirasi mereka diabaikan.
“Kami datang dengan niat baik, tapi mereka malah lari. Ini
bukti bahwa wakil rakyat tidak mau mendengar suara rakyat,” ujar seorang
mahasiswa dari Universitas Tanjungpura.
Selain itu, sejumlah mahasiswa juga mengaku mengalami
intimidasi dari aparat selama aksi berlangsung. Mereka menuduh ada upaya
penculikan dan pembungkaman terhadap peserta demonstrasi. “Beberapa kawan kami
ditarik paksa ke dalam mobil tanpa alasan yang jelas. Ini bukan hanya soal
penangkapan, tapi sudah masuk ke upaya penculikan untuk membungkam suara
mahasiswa,” ungkap seorang aktivis yang menolak disebutkan namanya. Tuduhan ini
segera menyebar di kalangan massa dan semakin memanaskan suasana, meski pihak kepolisian
belum memberikan tanggapan resmi.
Aksi ini merupakan bagian dari gelombang protes nasional
yang menolak rencana kenaikan tunjangan DPR RI. Di berbagai daerah, mahasiswa
dan elemen masyarakat sipil menggelar demonstrasi serupa, menuntut transparansi
anggaran dan penghapusan kebijakan yang dinilai elitis. Di Kalimantan Barat,
aksi ini menjadi yang paling besar dan paling panas dalam beberapa bulan
terakhir.
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Pontianak,
Dr. Arifin, menilai bahwa bentrokan ini mencerminkan ketegangan antara elite
politik dan masyarakat akar rumput. “Ada ketimpangan persepsi antara apa yang
dianggap prioritas oleh DPR dan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Ketika
rakyat merasa tidak didengar, demonstrasi menjadi saluran ekspresi, dan jika
tidak dikelola dengan baik, bisa berujung pada konflik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peran aparat keamanan dalam menangani
demonstrasi. Menurutnya, penggunaan gas air mata harus menjadi pilihan
terakhir, bukan respons awal terhadap ketegangan. “Kita harus belajar dari
pengalaman sebelumnya. Dialog dan mediasi harus diutamakan sebelum tindakan
represif dilakukan,” tambahnya.
Sementara itu, organisasi mahasiswa yang tergabung dalam
Aliansi Mahasiswa Kalbar menyatakan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini
dan tidak akan berhenti sampai tuntutan mereka dipenuhi. Dalam pernyataan resmi
yang dirilis setelah aksi, mereka menuntut DPR RI membatalkan rencana kenaikan
tunjangan, meminta DPRD Kalbar menyampaikan aspirasi mereka ke pusat, dan
mendesak aparat untuk membebaskan rekan-rekan mereka yang ditahan.
“Kami tidak takut. Ini bukan akhir, tapi awal dari
perjuangan. Kami akan kembali dengan massa yang lebih besar dan strategi yang
lebih matang,” tulis mereka dalam pernyataan tersebut.
Hingga malam hari, situasi di sekitar gedung DPRD Kalbar
mulai kondusif. Aparat masih berjaga di beberapa titik, sementara petugas
kebersihan mulai membersihkan sisa-sisa bentrokan seperti batu, botol, dan
serpihan kayu. Lalu lintas yang sempat lumpuh perlahan kembali normal, meski
beberapa ruas jalan masih ditutup untuk alasan keamanan.
