Bentrokan Pecah di DPRD Kalbar, Gas Air Mata dan Lemparan Batu Warnai Aksi Tolak Kenaikan Tunjangan DPR

dok istimewa

Pontianak — Aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat pada Rabu (27/8/2025) berujung ricuh. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi bentrokan terbuka antara massa dan aparat kepolisian, menyusul eskalasi ketegangan yang dipicu oleh penolakan terhadap rencana kenaikan tunjangan anggota DPR RI.

Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Pontianak memadati halaman dan jalan di depan gedung DPRD sejak pagi. Mereka membawa spanduk, poster, dan pengeras suara, menyuarakan tuntutan agar pemerintah membatalkan rencana kenaikan tunjangan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Dalam orasi yang bergantian, para demonstran menuding DPR RI tidak memiliki sensitivitas sosial di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan pasca pandemi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Kami datang ke sini bukan untuk membuat keributan, tapi untuk menyampaikan aspirasi. Kenaikan tunjangan DPR adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.

Namun, suasana mulai memanas ketika massa mencoba mendekati pintu utama gedung DPRD. Aparat kepolisian yang berjaga langsung membentuk barikade untuk menghalangi pergerakan demonstran. Ketegangan meningkat saat sebagian massa mulai melemparkan botol air mineral dan batu ke arah barisan polisi. Lemparan tersebut mengenai beberapa anggota kepolisian, menyebabkan dua di antaranya mengalami luka ringan.

“Dua anggota kami terkena lemparan batu. Satu di bagian kepala, satu lagi di lengan. Sudah kami evakuasi ke rumah sakit,” ujar seorang perwira kepolisian yang enggan disebut namanya.

Tak lama setelah itu, suara ledakan petasan terdengar dari arah kerumunan massa. Ledakan tersebut memicu kepanikan dan membuat aparat mengambil langkah tegas. Polisi menembakkan gas air mata ke arah demonstran untuk membubarkan massa dan mengendalikan situasi. Asap putih pekat menyelimuti area sekitar gedung DPRD, membuat mata perih dan napas sesak. Banyak demonstran berlarian ke arah Jalan Ahmad Yani dan Jalan Sutoyo untuk menghindari efek gas air mata.

Beberapa demonstran yang tidak sempat melarikan diri terlihat tersungkur di trotoar, menangis dan meminta bantuan. Tim medis dari organisasi mahasiswa dan relawan segera memberikan pertolongan pertama. Sementara itu, aparat terus menyisir area sekitar gedung DPRD untuk mengamankan situasi dan menangkap oknum yang dianggap sebagai provokator.

Menurut laporan sementara, sedikitnya lima orang demonstran diamankan oleh pihak kepolisian. Mereka diduga terlibat dalam pelemparan benda keras dan penghasutan massa. Namun, hingga malam hari, belum ada keterangan resmi dari kepolisian mengenai status hukum para demonstran yang ditahan.

Di sisi lain, pihak DPRD Kalbar belum memberikan tanggapan langsung atas aksi demonstrasi tersebut. Beberapa anggota dewan terlihat meninggalkan gedung melalui pintu belakang saat kericuhan terjadi. Hal ini memicu kemarahan massa yang merasa aspirasi mereka diabaikan.

“Kami datang dengan niat baik, tapi mereka malah lari. Ini bukti bahwa wakil rakyat tidak mau mendengar suara rakyat,” ujar seorang mahasiswa dari Universitas Tanjungpura.

Selain itu, sejumlah mahasiswa juga mengaku mengalami intimidasi dari aparat selama aksi berlangsung. Mereka menuduh ada upaya penculikan dan pembungkaman terhadap peserta demonstrasi. “Beberapa kawan kami ditarik paksa ke dalam mobil tanpa alasan yang jelas. Ini bukan hanya soal penangkapan, tapi sudah masuk ke upaya penculikan untuk membungkam suara mahasiswa,” ungkap seorang aktivis yang menolak disebutkan namanya. Tuduhan ini segera menyebar di kalangan massa dan semakin memanaskan suasana, meski pihak kepolisian belum memberikan tanggapan resmi.

Aksi ini merupakan bagian dari gelombang protes nasional yang menolak rencana kenaikan tunjangan DPR RI. Di berbagai daerah, mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menggelar demonstrasi serupa, menuntut transparansi anggaran dan penghapusan kebijakan yang dinilai elitis. Di Kalimantan Barat, aksi ini menjadi yang paling besar dan paling panas dalam beberapa bulan terakhir.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Dr. Arifin, menilai bahwa bentrokan ini mencerminkan ketegangan antara elite politik dan masyarakat akar rumput. “Ada ketimpangan persepsi antara apa yang dianggap prioritas oleh DPR dan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Ketika rakyat merasa tidak didengar, demonstrasi menjadi saluran ekspresi, dan jika tidak dikelola dengan baik, bisa berujung pada konflik,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran aparat keamanan dalam menangani demonstrasi. Menurutnya, penggunaan gas air mata harus menjadi pilihan terakhir, bukan respons awal terhadap ketegangan. “Kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Dialog dan mediasi harus diutamakan sebelum tindakan represif dilakukan,” tambahnya.

Sementara itu, organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalbar menyatakan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini dan tidak akan berhenti sampai tuntutan mereka dipenuhi. Dalam pernyataan resmi yang dirilis setelah aksi, mereka menuntut DPR RI membatalkan rencana kenaikan tunjangan, meminta DPRD Kalbar menyampaikan aspirasi mereka ke pusat, dan mendesak aparat untuk membebaskan rekan-rekan mereka yang ditahan.

“Kami tidak takut. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjuangan. Kami akan kembali dengan massa yang lebih besar dan strategi yang lebih matang,” tulis mereka dalam pernyataan tersebut.

Hingga malam hari, situasi di sekitar gedung DPRD Kalbar mulai kondusif. Aparat masih berjaga di beberapa titik, sementara petugas kebersihan mulai membersihkan sisa-sisa bentrokan seperti batu, botol, dan serpihan kayu. Lalu lintas yang sempat lumpuh perlahan kembali normal, meski beberapa ruas jalan masih ditutup untuk alasan keamanan.