Kalimantan Timur, sebuah provinsi dengan kekayaan sumber
daya alam yang melimpah, ternyata masih tertahan di posisi tengah dalam peta
kekuatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara nasional. Hal ini
disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menghadiri
peringatan Hari Ulang Tahun ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang
digelar di Balikpapan pada Jumat, 11 Juli 2025. Dalam pidatonya, Tito
menyampaikan kekhawatiran sekaligus optimisme. Ia menilai, Kaltim sejatinya menyimpan
potensi luar biasa, namun belum sepenuhnya digarap maksimal, terutama dalam
sektor industri kreatif dan kerajinan rakyat.
“Kalau kita lihat dari data nasional, Kaltim saat ini berada di posisi tengah. Artinya sudah bagus, tapi perlu ditingkatkan lagi,” ujarnya.
Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa, Kaltim masih tertinggal cukup jauh dalam hal jumlah pelaku UMKM. Jawa Timur, misalnya, saat ini melibatkan sekitar 1,5 juta pelaku UMKM, diikuti Jawa Tengah dengan 1,4 juta, dan Jawa Barat sebanyak 1,12 juta. Jumlah tersebut bukan sekadar angka, melainkan mencerminkan bagaimana provinsi-provinsi tersebut mampu menggerakkan ekonomi lokal secara mandiri, berlandaskan semangat kewirausahaan dan kreativitas masyarakat.
Namun Tito percaya, posisi “tengah” ini bisa menjadi batu loncatan, bukan penghambat. Ia bahkan langsung menyapa Gubernur Kaltim Rudi melalui pidatonya, menyampaikan komitmennya untuk turut mendampingi penguatan UMKM di provinsi tersebut.
“Pak Gubernur Rudi jangan khawatir, kita akan dampingi. Kaltim punya potensi luar biasa, tinggal bagaimana didorong,” katanya, penuh optimisme.
Dalam pandangan Tito, UMKM bukan hanya tulang punggung ekonomi lokal, melainkan juga pemain utama dalam struktur ekonomi nasional. Ia mengungkapkan bahwa sektor ini berkontribusi hampir 60 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional—angka yang sangat besar jika dibandingkan dengan porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hanya berkontribusi sebagian kecil dalam perputaran ekonomi nasional.
“Jangan remehkan kerajinan. UMKM itulah yang membuat Indonesia masuk kelompok negara G20. Bukan karena APBN kita Rp3.000 triliun, tapi karena PDB yang mencapai Rp30.000 triliun,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi tamparan halus bagi banyak pihak yang selama ini terlalu fokus pada belanja negara, sementara sektor swasta—terutama UMKM—justru menjadi penggerak utama ekonomi sejati. Tito menyebut konsumsi rumah tangga sebagai indikator penting dari kekuatan ekonomi masyarakat. Dalam struktur ekonomi Indonesia, konsumsi rumah tangga menyumbang hingga 50 persen terhadap pertumbuhan. Artinya, jika daya beli meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan terdorong secara organik.
Namun di sisi lain, Tito juga mencermati bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur saat ini masih di bawah rata-rata nasional. Jika secara nasional berada di angka 4,87 persen, Kaltim tercatat masih berada di sekitar 4,20 persen. Bagi Tito, angka ini belum mencerminkan kekuatan ekonomi yang dimiliki provinsi penghasil batu bara dan minyak tersebut.
“Kalau bisa di atas 3 persen, itu sudah baik. Tapi kalau bisa naik ke 6–7 persen, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Untuk itu, Tito menyarankan agar Pemprov Kaltim duduk bersama Badan Pusat Statistik (BPS) serta para ekonom daerah guna menyusun strategi percepatan ekonomi. Ia memberi contoh beberapa provinsi lain yang mampu tumbuh tinggi meski tidak memiliki anggaran besar, seperti Maluku Utara, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah. Mereka mampu mengoptimalkan sektor riil dan kekayaan sumber daya lokal sebagai penggerak utama.
Salah satu titik tekan dari Tito adalah sektor kerajinan. Ia melihat bahwa kerajinan tidak boleh dipandang sebelah mata. Justru di situlah letak kekuatan ekonomi berbasis budaya yang bisa dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Dalam kesempatan itu, ia mencontohkan keberhasilan brand lokal Schmiley Mo yang didirikan oleh Diana Rikasari. Merek fashion tersebut dikenal dengan gaya yang nyentrik, warna-warni, dan ekspresif, serta telah menembus pasar internasional seperti London.
Menurut Tito, inilah bukti bahwa kreativitas lokal tidak hanya bisa bersaing, tapi juga bisa menjadi wajah Indonesia di kancah global. Produk lokal dari batok kelapa, arang, karbon, dan bahan-bahan khas Indonesia lainnya, jika dikemas dengan baik, bisa memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tapi untuk sampai ke titik itu, dibutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah sebagai fasilitator.
“Sudah ada UMKM yang memproduksi dari batok kelapa, karbon, arang, dan lainnya. Tinggal kita bantu supaya makin berkembang,” ujarnya lagi.
Dorongan dari pemerintah pusat ini tentu bukan sekadar wacana. Tito secara terang-terangan mengajak agar pemerintah daerah jangan puas hanya dengan capaian yang ada. Ia meminta Pemprov Kaltim untuk membuat program pendampingan UMKM secara sistematis dan berkelanjutan. Termasuk di dalamnya pelatihan desain, pemasaran digital, sertifikasi halal dan ekspor, serta akses pembiayaan.
Dalam ekosistem UMKM, akses terhadap pembiayaan sering menjadi hambatan klasik. Banyak pelaku usaha mikro yang kesulitan mendapatkan modal karena terbentur persyaratan administrasi atau tidak memiliki agunan. Untuk itu, Tito berharap bank daerah dan lembaga keuangan bisa menjadi lebih fleksibel, memberikan kredit usaha rakyat dengan prosedur yang ramah terhadap pelaku UMKM, tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian.
Selain pembiayaan, pemasaran juga menjadi sorotan. Tito mengingatkan pentingnya transformasi digital agar produk-produk lokal Kaltim bisa menjangkau pasar nasional bahkan internasional. Dengan dukungan platform digital dan promosi yang tepat, produk kerajinan khas Kalimantan Timur seperti manik-manik Dayak, tenun Samarinda, ukiran kayu ulin, atau bahkan olahan hasil hutan bukan kayu bisa menjadi primadona baru.
Tito juga menyinggung pentingnya membangun jejaring antar-UMKM. Ia berharap pelaku usaha kecil tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi saling terkoneksi dalam ekosistem bisnis yang saling menguatkan. Misalnya, pengrajin manik-manik bisa terhubung dengan produsen packaging, desainer grafis, atau bahkan komunitas ekspor-impor. Pendekatan klaster seperti ini terbukti mampu mendorong efisiensi dan mempercepat pertumbuhan usaha.
Salah satu ide yang diusulkan Tito adalah pembentukan pusat inkubasi UMKM berbasis daerah. Tempat ini bukan hanya menjadi ruang pelatihan, tetapi juga sebagai laboratorium ide, galeri produk, hingga akses langsung ke investor dan pasar. Bila dijalankan dengan sungguh-sungguh, pusat inkubasi ini bisa menjadi kawah candradimuka bagi munculnya wirausahawan-wirausahawan baru di Kaltim.
Momen peringatan HUT ke-45 Dekranas di Balikpapan ini sejatinya menjadi refleksi bahwa Indonesia, dan khususnya Kalimantan Timur, memiliki kekayaan luar biasa dalam bidang kerajinan dan ekonomi kreatif. Namun kekayaan itu tidak akan berarti bila tidak didorong oleh kebijakan konkret, pendampingan yang konsisten, dan sinergi lintas sektor. Potensi yang besar hanya akan tinggal potensi jika tidak dikelola dengan niat dan strategi.
Tito menutup pesannya dengan mengajak seluruh pihak untuk tidak ragu membesarkan UMKM sebagai kekuatan utama bangsa. Ia yakin, apabila semua pihak bergerak serempak—dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat—maka bukan tidak mungkin Kalimantan Timur bisa naik dari level menengah ke puncak pelaku UMKM nasional.
Kini bola ada di tangan Pemprov Kaltim dan seluruh pemangku kepentingan. Apakah akan menjadikan potensi itu sebagai pijakan untuk melesat, atau tetap nyaman di zona tengah? Waktu dan kerja nyata akan menjawabnya.
