Isu Beras Oplosan Merebak, Pemprov Kaltim Siaga Penuh Awasi Pasar

Ketika meja makan masyarakat Kalimantan Timur diwarnai keresahan oleh isu peredaran beras oplosan, Pemerintah Provinsi tak tinggal diam. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Kaltim sigap merespons kegelisahan publik dengan menyiapkan langkah-langkah konkret berupa pemantauan lapangan hingga inspeksi mendadak ke sejumlah pasar. Isu yang semula berembus di tingkat nasional, kini turut menyulut kekhawatiran lokal setelah terungkap adanya ratusan merek beras yang diduga dioplos dan tidak sesuai dengan standar mutu. Skandal yang disoroti langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman itu menyebut kerugian yang ditanggung masyarakat mencapai angka fantastis—Rp99 triliun per tahun.

Dari pusat hingga daerah, isu ini menohok ke jantung kebutuhan dasar rakyat. Maka tidak heran jika DPPKUKM Kaltim mengambil sikap tegas dan cepat. Kepala Bidang Perdagangan DPPKUKM Kaltim, Ali Wardana, menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi intensif dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Satgas Pangan dan dinas-dinas pendukung lainnya. “Kami tentu menyikapi ini secara serius. Sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan dinas terkait lainnya untuk melakukan pemantauan dan menyiapkan sidak di lapangan,” tegas Ali saat ditemui pada Kamis, 17 Juli 2025.

Dalam situasi seperti ini, ketika informasi berseliweran dan keresahan menguat, pemerintah daerah harus bergerak cepat untuk meredam potensi kepanikan. Ali menggarisbawahi bahwa isu ini bisa menimbulkan efek domino. “Isu ini bukan hanya memicu kekhawatiran, tetapi juga bisa berdampak pada kelangkaan dan fluktuasi harga,” ujarnya. Lonjakan harga secara tiba-tiba atau hilangnya stok dari rak-rak pasar hanya karena dorongan kekhawatiran adalah skenario yang ingin dihindari oleh DPPKUKM.

Berbekal pemantauan yang diperkuat oleh laporan masyarakat dan hasil analisis dari kementerian pusat, pihak DPPKUKM berencana terjun langsung ke lapangan dalam waktu dekat. Bukan hanya memeriksa kualitas beras di pasar, mereka juga akan menelusuri jalur distribusi, gudang penyimpanan, hingga proses pengemasan yang rawan disusupi praktik curang. Sidak yang disiapkan akan menyasar pasar tradisional hingga distributor besar, terutama mereka yang menjual produk-produk dari 212 merek yang kini tengah berada di bawah sorotan.

Ali juga menekankan bahwa pendekatan mereka tidak semata represif. Langkah edukatif turut ditempuh untuk menenangkan dan memberi pemahaman kepada masyarakat. "Kami imbau masyarakat tidak risau berlebihan. Pemerintah provinsi akan terus melakukan pemantauan intensif, khususnya terkait ketersediaan dan kualitas beras di Kaltim,” ucapnya menenangkan.

Masyarakat diminta untuk tetap bijak dan tidak tergesa-gesa melakukan pembelian dalam jumlah besar yang justru bisa memperkeruh situasi. Panic buying adalah skenario yang paling ditakuti dalam rantai distribusi pangan, karena efeknya sangat cepat dan meluas. Begitu satu wilayah mengalami kelangkaan, kepanikan bisa menyebar secara berantai ke wilayah lain. Oleh sebab itu, DPPKUKM berkomitmen menjaga ketercukupan stok dan distribusi tetap stabil.

Komunikasi lintas lembaga juga diperkuat. DPPKUKM Kaltim telah menjalin kontak intensif dengan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta Dinas Pangan dan Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Kaltim untuk memastikan langkah penanganan yang terpadu. Dalam situasi seperti ini, respons terintegrasi menjadi kunci agar upaya pemantauan dan tindakan tidak tumpang tindih atau lambat.

Skandal beras oplosan sendiri muncul dari temuan Badan Pusat Statistik (BPS), yang melakukan analisis terhadap tren harga gabah dan beras dalam dua bulan terakhir. Dari data yang dikumpulkan, diketahui bahwa harga gabah di tingkat petani justru mengalami penurunan, sementara harga beras di pasar naik. Ketidaksinkronan ini memunculkan dugaan adanya manipulasi di jalur distribusi—di mana beras kualitas rendah dicampur dan dipasarkan sebagai beras premium, sehingga menghasilkan keuntungan besar bagi pelaku nakal dan kerugian nyata bagi konsumen.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut praktik oplosan itu melibatkan 212 merek beras. Banyak dari produk tersebut mengklaim sebagai beras premium padahal kualitasnya tidak sesuai. Celakanya, sebagian di antaranya telah beredar luas di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Timur. Angka kerugian yang disebut mencapai Rp99 triliun per tahun bukanlah angka sembarangan—ini cerminan dari betapa besarnya skala peredaran dan dampak ekonomi yang ditimbulkan.

Tak hanya rugi secara ekonomi, skandal ini turut mengikis kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan. Beras sebagai bahan pangan pokok di Indonesia memiliki nilai psikologis yang sangat tinggi. Ketika masyarakat meragukan kualitas beras yang mereka konsumsi sehari-hari, maka artinya kita sedang menghadapi ancaman kepercayaan yang sangat serius. DPPKUKM Kaltim menyadari hal ini. Maka dari itu, mereka menjanjikan keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam setiap langkah yang diambil. Hasil sidak, hasil laboratorium uji mutu, serta perkembangan pengawasan akan disampaikan kepada publik secara berkala.

Langkah proaktif pemerintah provinsi ini pun mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk kelompok konsumen dan pelaku usaha kecil. Sebagian besar berharap agar skandal ini menjadi momentum pembenahan sistem distribusi pangan di Indonesia. “Jangan sampai hanya heboh sebentar, tapi nanti pelakunya lolos dan beras oplosan tetap beredar,” ujar seorang pedagang beras di Samarinda yang enggan disebut namanya.

Pemerintah pusat pun kini tengah menyiapkan regulasi baru yang akan memperketat pengawasan mutu dan pelabelan beras. Salah satu opsi yang mengemuka adalah pemberlakuan sistem barcode berbasis QR yang langsung terhubung ke basis data mutu dan asal-usul produk. Dengan cara ini, konsumen bisa langsung mengetahui apakah beras yang mereka beli berasal dari sumber legal dan berkualitas.

Dari semua langkah ini, satu hal yang pasti: skandal beras oplosan tidak bisa dianggap enteng. Ia adalah kombinasi dari celah pengawasan, kelengahan distribusi, dan kerakusan pelaku usaha yang menanggalkan etika demi keuntungan. Namun dengan reaksi cepat dari pemerintah daerah seperti yang dilakukan DPPKUKM Kaltim, ada secercah harapan bahwa skandal ini bisa dihentikan sebelum menjadi lebih parah. Sebab, di balik setiap butir beras yang kita makan, tersimpan kepercayaan—dan kepercayaan itulah yang kini tengah diuji.