Pemprov Kaltim Pastikan 65 Ribu Siswa Baru Dapat Atribut Sekolah Gratis

 

Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas dengan memberikan bantuan atribut sekolah gratis kepada puluhan ribu siswa baru. Untuk tahun ajaran 2025/2026, sebanyak 65.004 siswa dari 447 sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB) negeri maupun swasta di seluruh wilayah Kaltim dipastikan akan menerima paket bantuan tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Rahmat Ramadhan, menyampaikan bahwa pemberian atribut sekolah ini merupakan bagian dari program afirmatif pemerintah daerah yang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya para orang tua murid baru.

"Bantuan ini diberikan kepada seluruh siswa yang dinyatakan diterima sebagai murid baru di berbagai satuan pendidikan di Kaltim," ujar Rahmat dalam pernyataannya di Samarinda pada Senin.

Rahmat menjelaskan bahwa paket atribut sekolah yang akan dibagikan kepada siswa meliputi seragam nasional (putih abu-abu), seragam pramuka, sepatu, dan tas sekolah. Semua perlengkapan tersebut akan didistribusikan langsung ke sekolah masing-masing setelah proses penerimaan siswa baru selesai dilaksanakan.

"Penyaluran seragam sekolah akan dilakukan melalui sekolah masing-masing setelah proses penerimaan siswa baru selesai," tambahnya.

Langkah ini sejalan dengan alokasi anggaran yang cukup signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2025. Total dana yang digelontorkan untuk mendukung sektor pendidikan mencapai Rp700 miliar. Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk pengadaan atribut sekolah gratis, namun juga untuk mendanai berbagai kebutuhan pendidikan lainnya seperti Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan pemberian insentif kepada para guru.

Rahmat memaparkan bahwa dana BOSP memiliki cakupan penggunaan yang luas. Selain mendukung operasional sekolah dan kebutuhan siswa, dana ini juga diarahkan untuk peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan yang relevan.

"Anggaran seragam masih dalam tahap penyusunan, tapi untuk BOSP sudah jelas penggunaan, mulai dari bantuan ke siswa dan sekolah, hingga peningkatan kualitas guru melalui pelatihan pengembangan kompetensi," ungkap Rahmat.

Bahkan lebih jauh lagi, dana BOSP juga akan digunakan untuk membiayai kegiatan ekstrakurikuler yang sebelumnya mengharuskan siswa membayar biaya pendaftaran. Dengan kebijakan baru ini, siswa kini dapat mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler secara gratis.

Langkah ini sangat diapresiasi oleh masyarakat dan pemerhati pendidikan, karena dianggap mampu mendongkrak partisipasi siswa dalam kegiatan non-akademik yang penting untuk pembentukan karakter dan keterampilan sosial.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim juga telah menerbitkan surat peraturan resmi yang mengatur teknis penerimaan murid baru (SPMB) jenjang SMA/SMK/SLB untuk tahun pelajaran 2025/2026. Dalam surat bernomor 400.3.8/11857/Disdikbud.IV/2025 tersebut, dijabarkan secara rinci tahapan dan jadwal penerimaan siswa baru.

Pendaftaran siswa baru melalui jalur domisili prioritas, afirmasi, prestasi, mutasi tugas orang tua atau wali murid, serta anak kandung guru dan tenaga kependidikan akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dijadwalkan pada 16-19 Juni 2025, sedangkan tahap kedua akan berlangsung pada 23-26 Juni 2025.

Pengumuman hasil seleksi tahap pertama akan disampaikan pada 20 Juni 2025, dan hasil tahap kedua diumumkan pada 30 Juni 2025. Setelah pengumuman, siswa yang diterima diwajibkan melakukan daftar ulang pada 1-3 Juli 2025. Adapun hari pertama masuk sekolah untuk siswa baru ditetapkan pada 14 Juli 2025.

Rangkaian jadwal yang telah disusun ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam merencanakan dan menata proses pendidikan yang lebih tertib dan terkoordinasi. Selain itu, kejelasan jadwal ini juga memberi kepastian kepada para orang tua dan siswa dalam mempersiapkan diri menghadapi tahun ajaran baru.

Program pembagian atribut sekolah gratis ini bukan sekadar simbolik, namun merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan pendidikan yang inklusif dan tanpa diskriminasi. Dengan memberikan atribut sekolah secara cuma-cuma kepada semua siswa baru, Pemprov Kaltim ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang terhambat mengikuti pendidikan hanya karena alasan ekonomi.

Dalam konteks pemerataan pendidikan, langkah ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menjamin terpenuhinya hak tersebut, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang tersebar di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun pelosok pedesaan Kaltim.

Keberhasilan program ini tentu saja bergantung pada sinergi antara berbagai pihak, mulai dari dinas pendidikan, pihak sekolah, orang tua, serta mitra kerja seperti penyedia perlengkapan sekolah yang bertanggung jawab terhadap kualitas dan ketepatan waktu distribusi.

Rahmat juga menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program ini agar semua bantuan benar-benar sampai ke tangan siswa yang membutuhkan. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Langkah konkret lainnya yang diambil Pemprov Kaltim adalah memastikan kualitas perlengkapan yang diberikan. Bukan hanya kuantitas yang menjadi perhatian, melainkan juga kenyamanan dan standar mutu dari setiap item yang disediakan. Seragam dan perlengkapan lain diharapkan sesuai dengan standar nasional agar tidak hanya fungsional, tetapi juga membangun semangat dan rasa bangga siswa dalam menuntut ilmu.

Tak hanya itu, program ini juga menjadi salah satu cara pemerintah untuk menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap pendidikan sejak dini. Ketika siswa merasa difasilitasi dan didukung oleh pemerintah, maka akan terbentuk kesadaran kolektif bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama yang harus dijaga dan diperjuangkan.

Dengan segala perencanaan dan sumber daya yang disiapkan, Pemprov Kaltim optimis tahun ajaran 2025/2026 akan menjadi momentum penting dalam penguatan sistem pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan. Diharapkan pula, program serupa bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengimplementasikan kebijakan serupa dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pendidikan nasional.

Selanjutnya, masyarakat diharapkan dapat mendukung dan mengawasi implementasi program ini secara aktif. Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dari setiap kebijakan publik, termasuk dalam sektor pendidikan. Dengan kerja sama yang kuat, mimpi untuk menghadirkan pendidikan yang benar-benar inklusif dan berkualitas di Kalimantan Timur bukanlah hal yang mustahil.