Komunikasi Lemah Terhadap Program KB di Kalbar, DPRD Pontianak Soroti Dampaknya dan Desak Tindakan Cepat

  

PONTIANAK — Persoalan yang muncul dari pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus, terkait larangan penggunaan alat kontrasepsi atau program Keluarga Berencana (KB) di wilayah Kalbar menuai sorotan tajam dari legislatif daerah. Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, menilai polemik ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan menghambat capaian strategis program KB dan pembangunan kependudukan secara keseluruhan di Kalimantan Barat.

Pernyataan Krisantus beberapa waktu lalu, yang mempertanyakan relevansi dan dampak program KB di tengah dinamika sosial masyarakat Kalbar, semestinya menjadi momentum introspeksi dan penegasan kembali dari instansi teknis terkait, bukan malah dibiarkan menggantung tanpa respons. Bebby menyayangkan lemahnya komunikasi yang terjadi antara pemerintah provinsi dan perangkat dinas pelaksana program KB, yang membuat kesalahpahaman ini berpotensi menjadi bola liar.

“Saya melihat, kritikan Wagub terhadap program KB harus direspon cepat oleh dinas terkait. Sebab banyak juga program KB yang baik buat masyarakat. Namun saya lihat, ini tidak diredam oleh dinas yang memegang program ini. Jika tidak ada titik temu, ini akan rawan terutama pada program KB yang berjalan di Kalbar ini,” ujar Bebby, Senin (16/6).

 

Dampak Komunikasi yang Tersendat

Keterangan Bebby tidak hanya mencerminkan keprihatinan pribadi sebagai anggota DPRD, tetapi juga alarm bagi pemerintah daerah mengenai pentingnya komunikasi publik yang efektif. Baginya, sebuah program sebesar KB yang menyentuh jutaan masyarakat Kalbar tidak boleh diserahkan begitu saja pada penafsiran liar di ruang publik. Perlu ada klarifikasi resmi, pembukaan ruang dialog, dan edukasi berkelanjutan kepada pejabat publik serta masyarakat.

Bebby menegaskan bahwa capaian program KB bukanlah sekadar slogan "dua anak cukup" atau sekadar menyoal penggunaan alat kontrasepsi. Lebih dari itu, menurutnya, program ini memiliki dimensi lebih luas seperti ketahanan keluarga, pendidikan anak, pengendalian angka kelahiran, hingga kesehatan reproduksi perempuan.

“Penjelasan seberapa besar capaian program KB di Kota Pontianak dan Kalbar secara keseluruhan harus diutarakan dinas tersebut. Capaian dari target KB itu kan banyak. Bukan hanya persoalan dua anak lebih baik. Tetapi di program tersebut juga menyasar pada program ketahanan keluarga,” tegasnya.

Artinya, kegagalan menjelaskan ruang lingkup dan dampak positif program KB kepada para pemangku kebijakan dan publik dapat menyebabkan kesalahpahaman mendalam, bahkan menciptakan resistensi atau antipati terhadap program yang sudah berjalan puluhan tahun ini.

 

Potensi Gangguan terhadap Target Nasional

Kritikan Wakil Gubernur, yang dinilai tidak diimbangi dengan penjelasan dari dinas terkait, menurut Bebby bisa berdampak sistemik dan menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia menilai bahwa jika persoalan komunikasi ini tidak segera ditangani, maka bukan tidak mungkin hal ini akan menyeret nama Kalimantan Barat sebagai daerah dengan kinerja buruk dalam program KB di tingkat nasional.

“Ini sebetulnya harus dijabarkan kepada Wagub. Jangan dibiarkan, seolah komunikasinya tersendat di sini. Kalau ini dibiarkan maka bisa berbahaya dan bisa menjadi perhatian nasional,” ujarnya.

Tak hanya itu, Bebby menggarisbawahi pentingnya harmonisasi antara legislatif dan eksekutif, antara pemprov dan dinas teknis, agar satu arah dalam menyukseskan seluruh program pembangunan. Ia menyatakan bahwa kebijakan yang sudah terstruktur seperti KB semestinya tidak bisa dihambat oleh miskomunikasi internal, apalagi jika itu terjadi antar pejabat tinggi daerah.

 

Kunci di Koordinasi dan Transparansi

Menurut Bebby, koordinasi lintas instansi menjadi penentu utama keberhasilan program KB di Kalbar. Ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan, dari kepala dinas hingga kader-kader lapangan, untuk menyatukan persepsi dan memperbaiki alur komunikasi agar target program tidak melenceng dan tetap sesuai dengan peta jalan pembangunan daerah.

“Komunikasi dan koordinasi menjadi penting dalam penanganan persoalan ini. Dengan adanya koordinasi yang baik, apapun program pemerintah yang dijalankan di Kalbar akan berjalan dan pastinya target dari semua program ini bakal tercapai,” ucapnya dengan nada serius.

Ia pun menyampaikan, bahwa DPRD Kota Pontianak siap menjadi jembatan antara pihak eksekutif dan masyarakat untuk memastikan kebijakan program KB tetap on the track. Bebby menyarankan agar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta BKKBN wilayah Kalbar segera menyusun agenda dialog terbuka dengan semua pemangku kepentingan.

“Namun kalau komunikasi buruk, saya pikir juga akan berpengaruh pada capaian program yang pastinya juga bakal stagnan,” tegasnya.

 

Perlunya Klarifikasi Resmi

Kasus seperti ini, menurut Bebby, tidak bisa diselesaikan hanya lewat pernyataan sepotong-sepotong. Diperlukan langkah konkret, seperti klarifikasi resmi dari instansi pelaksana program KB untuk menjelaskan kepada masyarakat dan Wakil Gubernur tentang capaian dan manfaat program tersebut. Apalagi Kalimantan Barat selama ini telah dikenal cukup aktif menjalankan berbagai program KB berbasis masyarakat, dengan keterlibatan tokoh agama, adat, dan tenaga kesehatan di berbagai tingkatan.

Ia menegaskan bahwa tanpa klarifikasi dan pendekatan yang terbuka, situasi ini akan menciptakan jarak psikologis antara masyarakat dan pemerintah terhadap program KB. Bebby juga mengingatkan bahwa salah satu ancaman terbesar dalam pembangunan bukan hanya keterbatasan anggaran atau fasilitas, tapi disinformasi dan komunikasi yang buruk antar pemangku kepentingan.

 

Arah Solusi dan Harapan ke Depan

Bebby menegaskan bahwa jalan keluar dari persoalan ini tidak harus bersifat konfrontatif, tetapi melalui pendekatan edukatif dan dialog yang membangun. Ia juga mengajak seluruh anggota DPRD di tingkat kota dan provinsi untuk turut mengawal perbaikan komunikasi lintas sektor, terutama dalam isu sensitif seperti KB yang menyangkut hajat hidup keluarga-keluarga kecil di Kalbar.

Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah daerah melibatkan media dalam menyampaikan narasi keberhasilan program KB agar opini publik tidak hanya didominasi oleh persepsi negatif. Melalui komunikasi strategis dan pelibatan masyarakat, Bebby yakin program KB di Kalimantan Barat bisa kembali mendapatkan tempat positif di hati masyarakat.

Harapannya, Pemprov Kalbar dan jajarannya dapat menjadikan momentum ini sebagai introspeksi untuk memperkuat fungsi komunikasi publik, memperjelas arah kebijakan, dan memastikan bahwa program-program pembangunan berjalan selaras dan sinergis. Karena pada akhirnya, apapun program yang dijalankan tidak akan memberi manfaat maksimal tanpa adanya pemahaman yang utuh, koordinasi yang baik, dan komunikasi yang terbuka.