Hasil Efisiensi Anggaran, Pemprov Kalbar Kucurkan Rp300 Miliar untuk Perbaikan Jalan Rusak

  

Pontianak — Setelah melewati sejumlah pemangkasan anggaran yang cukup ketat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akhirnya berhasil mengumpulkan lebih dari Rp300 miliar untuk dialokasikan ke sektor yang paling mendesak saat ini: perbaikan infrastruktur jalan. Dana tersebut merupakan buah dari efisiensi anggaran yang dilakukan secara masif, termasuk pemotongan biaya perjalanan dinas dan pembatalan kegiatan non-prioritas seperti seminar.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, pada Jumat (30/5/2025) menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi ini merupakan inisiatif langsung dari Gubernur Kalbar saat ini. Sejak awal masa jabatannya, sang gubernur dihadapkan pada situasi fiskal yang sulit, namun tetap memutuskan untuk fokus pada upaya-upaya pemulihan infrastruktur, khususnya jalan provinsi yang banyak dikeluhkan masyarakat.

“Sayangnya, begitu menjabat, Pak Gubernur harus melakukan efisiensi. Tapi beliau tidak menyerah. Semua perjalanan dinas dipotong 50 persen, kegiatan yang tidak terlalu penting seperti seminar juga dipangkas. Dari situlah terkumpul dana sekitar Rp300 miliar lebih,” ujar Harisson.

 

Dari Efisiensi Menuju Eksekusi

Menurut Harisson, saat ini proses penggunaan dana hasil efisiensi tersebut telah memasuki tahap lelang proyek, dan ditargetkan dalam waktu satu bulan ke depan pembangunan fisik perbaikan jalan bisa segera dimulai.

“Proses lelang sedang berjalan. Setelah lelang selesai, dalam satu bulan ke depan pekerjaan fisik akan mulai dilakukan,” jelasnya.

Pernyataan ini sekaligus menjawab keraguan sebagian masyarakat yang mempertanyakan lambatnya penanganan jalan rusak, terutama di wilayah pedalaman dan penghubung antar-kabupaten yang selama ini kerap menjadi “langganan” keluhan.

Namun Harisson juga menekankan bahwa masyarakat perlu memahami mekanisme pengelolaan anggaran negara yang sangat ketat. Tidak ada ruang untuk tindakan serampangan atau terburu-buru dalam merealisasikan proyek dengan dana publik.

“Setidaknya masyarakat harus benar-benar memahami bahwa penggunaan uang negara tidak bisa sembarangan. Tidak bisa hari ini mau, hari ini langsung dikerjakan. Ada proses yang harus dilalui,” ujarnya.

 

Harapan Dana Pusat yang Gagal Terwujud

Menariknya, Harisson juga membeberkan bahwa sebenarnya Pemprov Kalbar sempat mengandalkan bantuan dana dari pemerintah pusat yang sudah direncanakan pada tahun lalu. Nilainya tidak tanggung-tanggung, yakni Rp225 miliar. Sayangnya, dana tersebut urung dikucurkan.

“Ini kan sebenarnya kita tahun lalu, selain APBD provinsi, ada dana dari pusat Rp225 miliar yang seharusnya masuk. Tapi ternyata ditarik kembali dan tidak diberikan ke kita,” ujar Harisson.

Kondisi ini membuat Pemprov Kalbar harus memutar otak untuk mencari celah dari anggaran internal. Meski sempat membuat sejumlah kegiatan pemerintahan dibatasi, keputusan efisiensi akhirnya terbukti membawa hasil yang konkret untuk pembangunan infrastruktur.

 

Seruan Sabar dan Optimisme Bertahap

Dalam kesempatan tersebut, Harisson juga meminta masyarakat untuk tidak buru-buru berharap jalan-jalan rusak langsung mulus dalam waktu singkat. Ia menyampaikan bahwa proyek pembangunan infrastruktur, apalagi skala besar seperti ini, memerlukan proses panjang dan tidak akan rampung hanya dalam hitungan bulan.

“Pak Gubernur sudah berusaha maksimal. Kita sudah masuk tahap lelang. Bulan depan mulai bangun jalan apa segala macam, ya sudah, pelan-pelan dan tidak selesai dalam satu tahun lah,” pungkasnya.

 

Antara Aspirasi dan Realita Anggaran

Kondisi jalan di Kalimantan Barat, terutama yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, memang telah menjadi sorotan utama masyarakat selama beberapa tahun terakhir. Banyak ruas jalan di daerah perbatasan, pedalaman, hingga penghubung sentral antar-kota mengalami kerusakan berat, bahkan sebagian tidak layak dilalui.

Masalahnya, ketergantungan terhadap dana pusat yang tidak selalu terealisasi serta keterbatasan APBD membuat gerak pembangunan menjadi terbatas. Di tengah tekanan publik dan kebutuhan yang terus meningkat, efisiensi menjadi satu-satunya solusi rasional bagi Pemprov Kalbar untuk bisa mengumpulkan dana tambahan.

Kini, dengan dana Rp300 miliar yang berhasil dikumpulkan dari hasil penghematan, masyarakat tentu berharap perbaikan jalan bukan lagi sekadar janji, tapi benar-benar terlihat wujud nyatanya di lapangan. Pemerintah pun dituntut menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses tender dan pelaksanaan fisik proyek agar tidak terjadi penyimpangan.

 

Arah Baru Pengelolaan Anggaran Daerah?

Langkah Pemprov Kalbar ini bisa menjadi contoh nasional bahwa efisiensi bukan semata-mata pemotongan, tetapi bentuk pergeseran orientasi anggaran: dari belanja konsumtif menuju belanja produktif. Ketika dana yang tadinya digunakan untuk perjalanan dinas atau kegiatan seremonial dialihkan untuk infrastruktur, maka orientasi pembangunan daerah benar-benar menunjukkan keberpihakan pada kepentingan rakyat.

Namun, kerja belum selesai. Tantangan berikutnya ada pada pengawasan proyek agar berjalan sesuai jadwal dan tidak ada pemborosan baru di tengah jalan. Rakyat Kalbar menanti bukan hanya jalan yang diperbaiki, tetapi juga sistem birokrasi yang lebih efisien, responsif, dan benar-benar melayani.

 

Fokus Pemerataan Infrastruktur: Peluang dan Tantangan Baru

Program perbaikan jalan ini juga menandai komitmen Pemprov Kalbar untuk memeratakan pembangunan infrastruktur di berbagai kabupaten/kota, bukan hanya terfokus di pusat pemerintahan. Jalan-jalan di kawasan pedalaman seperti Kapuas Hulu, Melawi, atau Ketapang yang selama ini kurang mendapat perhatian menjadi prioritas baru dalam skema distribusi proyek.

Namun, ini bukan tugas ringan. Mengingat banyaknya wilayah terpencil yang sulit dijangkau dengan medan berat, tantangan logistik, cuaca, hingga kapasitas kontraktor lokal menjadi persoalan tersendiri yang harus diantisipasi sejak awal.

Tidak hanya perbaikan jalan aspal, beberapa ruas juga membutuhkan pembangunan struktur pendukung seperti jembatan, drainase, dan tanggul penahan longsor. Harisson mengakui bahwa untuk proyek yang membutuhkan infrastruktur pelengkap ini, diperlukan koordinasi tambahan antara provinsi, kabupaten, dan kementerian terkait.

“Jalan yang kita tangani bukan hanya memperbaiki aspal, tapi juga membuat jalur itu tahan terhadap cuaca, terutama di musim penghujan. Makanya kita juga libatkan Dinas PU untuk identifikasi titik-titik yang perlu penanganan tambahan,” ujarnya.

 

Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

Sebagai bentuk akuntabilitas, Pemprov Kalbar berencana membuat dashboard informasi digital yang menampilkan perkembangan proyek jalan secara terbuka. Warga bisa mengakses informasi soal lokasi proyek, tahap pengerjaan, nilai kontrak, hingga kontraktor pelaksana.

“Ini penting agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan melaporkan kalau ada penyimpangan. Kita harus libatkan publik supaya proyek ini benar-benar bisa dipercaya,” kata Harisson.

Langkah ini diharapkan menjadi penggerak partisipasi masyarakat sekaligus mengurangi praktik korupsi atau kolusi dalam proyek pengadaan. Dengan melibatkan warga secara aktif, proyek perbaikan jalan ini bisa menjadi milik bersama.

Efisiensi anggaran bukan lagi sekadar penghematan, tapi menjadi pintu masuk menuju perubahan manajemen pemerintahan. Jika dilakukan dengan visi jangka panjang dan konsistensi pengawasan, langkah Pemprov Kalbar ini dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menyiasati keterbatasan anggaran.

Dengan alokasi dana Rp300 miliar yang kini mulai dijalankan, harapan masyarakat Kalimantan Barat terhadap jalan yang lebih baik, ekonomi yang lebih lancar, dan pemerintahan yang lebih profesional bukan lagi mimpi di atas kertas. Semua tinggal soal waktu, pelaksanaan, dan komitmen bersama untuk menjaga jalan ini tetap terbuka bagi masa depan yang lebih baik.