Gubernur Kaltim Luncurkan Kuliah Gratis untuk 16.823 Mahasiswa: “Rapikan Semua Sistemnya!”

  

Sebuah babak baru dalam pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur (Kaltim) resmi dimulai. Pemerintah Provinsi Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan tujuh perguruan tinggi negeri lokal untuk meluncurkan program perkuliahan gratis yang diberi nama Program Gratispol. Langkah ambisius ini menyasar puluhan ribu mahasiswa baru yang kini bisa mengenyam pendidikan tinggi tanpa harus memikirkan beban biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).

“Saya ingin memastikan program pendidikan gratis di Kaltim berjalan baik, matang semua persiapan dan tolong rapikan semua sistemnya,” tegas Gubernur Rudy saat menyampaikan arahannya dalam seremoni penandatanganan di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/6/2025).

Dengan nada penuh determinasi, Gubernur Rudy menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar program kerja—melainkan komitmen jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dan pengangguran. Ia menargetkan seluruh generasi muda Kaltim bisa mengenyam pendidikan hingga 16 tahun atau setara dengan gelar strata satu (S1).

Dalam pelaksanaannya, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran khusus untuk membebaskan mahasiswa baru dari segala bentuk pembayaran UKT di tujuh perguruan tinggi negeri tersebut. Bahkan, bagi mereka yang terlanjur membayar, Pemprov meminta seluruh pihak kampus untuk mengembalikan uang yang telah masuk. Ini adalah bentuk keadilan yang ingin dijaga Gubernur Rudy—agar semua mahasiswa benar-benar merasakan manfaat program ini secara langsung, tanpa celah.

Tujuh Kampus Negeri yang Terlibat

Program ini menyasar total 16.823 mahasiswa baru di tujuh kampus negeri. Rinciannya sebagai berikut:

• Universitas Mulawarman (Unmul): 7.714 mahasiswa
• Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda: 2.225 mahasiswa
• Politeknik Negeri Samarinda (Polnes): 2.122 mahasiswa
• Politeknik Kesehatan (Poltekes): 997 mahasiswa
• Politeknik Pertanian (Politani): 465 mahasiswa
• Politeknik Balikpapan (Poltekba): 1.020 mahasiswa
• Institut Teknologi Kalimantan (ITK): 2.280 mahasiswa

 

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, yang menjadi salah satu koordinator utama program ini menjelaskan bahwa perguruan tinggi negeri menjadi prioritas awal karena mereka telah menyelesaikan pendaftaran mahasiswa baru dan memiliki data yang valid.

“Kerja sama saat ini memang baru dengan perguruan tinggi negeri, sebab mereka sudah lebih dahulu membuka dan menutup proses penerimaan mahasiswa baru. Data lengkap mahasiswa baru sudah mereka pegang,” jelas Dasmiah.

Namun, Pemprov Kaltim tidak menutup peluang bagi perguruan tinggi swasta. Dasmiah mengungkapkan bahwa perjanjian kerja sama dengan kampus swasta akan segera menyusul setelah mereka menuntaskan proses penerimaan mahasiswa baru. Biasanya, perguruan tinggi swasta membuka pendaftaran belakangan setelah PTN menutup seleksi.

 

Peraturan Gubernur dan Juknis Rampung Cepat

Poin penting dari peluncuran program ini adalah kesiapan regulasi. Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi payung hukum pelaksanaan Program Gratispol sudah rampung. Tak hanya itu, petunjuk teknis (juknis) yang menjadi panduan teknis pelaksanaan di lapangan juga sudah selesai disusun. Semuanya, kata Dasmiah, telah mendapat asistensi dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.

“Kami bersyukur seluruh proses ini bisa selesai dalam waktu yang sangat cepat. Mulai dari penganggaran, pengumpulan data, sampai ke penandatanganan kerja sama,” ujar Dasmiah, yang mengaku tak sedikit pun meremehkan kompleksitas proyek pendidikan besar seperti ini.

Dengan disahkannya regulasi tersebut, perguruan tinggi kini memiliki dasar yang jelas dan resmi dalam menjalankan program ini. Artinya, tidak ada lagi ruang abu-abu atau keraguan administrasi dalam mengimplementasikan kuliah gratis.

Apa yang dilakukan Kaltim bisa jadi akan menjadi model baru dalam kebijakan pendidikan daerah. Tak banyak provinsi yang berani melakukan intervensi secara langsung dan menyeluruh terhadap pembiayaan pendidikan tinggi seperti ini. Apalagi, komitmen tersebut tidak hanya dalam bentuk beasiswa kompetitif yang terbatas, melainkan penghapusan menyeluruh terhadap biaya UKT bagi seluruh mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri lokal.

Dengan program ini, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak bisa ditunda dan tidak bisa setengah hati. Pembangunan fisik boleh saja megah, tetapi tanpa dukungan manusia-manusia cerdas dan terdidik, masa depan tetap akan rapuh. Program Gratispol hadir sebagai penyeimbang pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, sejalan dengan arah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang juga terletak di provinsi ini.

 

Gubernur Rudy: Pendidikan Adalah Solusi

Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud mengingatkan bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari berbagai persoalan sosial di daerah—kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan keterbelakangan. Karena itulah, program ini bukan hanya program prioritas, tetapi menjadi program strategis daerah.

“Kalau kita ingin putuskan rantai kemiskinan, maka jawabannya adalah pendidikan. Kalau kita ingin anak-anak kita punya masa depan yang lebih baik, maka beri mereka akses seluas-luasnya ke perguruan tinggi,” ujar Gubernur Rudy penuh semangat.

Ia menegaskan bahwa Pemprov tidak hanya hadir sebagai penyandang dana, tetapi juga pengawas, penggerak, dan pendamping bagi semua proses yang berlangsung. “Tolong semua sistemnya dirapikan. Kita tidak ingin program ini terganggu karena ketidaksiapan sistem,” tegasnya kembali.

Dengan lonjakan mahasiswa baru yang akan dibiayai penuh oleh Pemprov, tentunya tantangan tidak kecil juga menanti kampus-kampus penerima. Universitas dan politeknik mesti mempersiapkan skema akademik dan administratif yang matang agar proses perkuliahan berjalan lancar.

Pemerintah juga dipastikan akan mengawasi apakah UKT benar-benar ditiadakan, dan bahwa pengembalian dana bagi yang terlanjur membayar berjalan lancar dan transparan.

“Ini harus dijalankan sebaik mungkin, karena ini menyangkut hak mahasiswa. Jangan ada birokrasi yang membuat program ini kehilangan makna,” kata Dasmiah.

Sementara itu, antusiasme masyarakat langsung terasa. Sejak diumumkan, banyak keluarga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah mulai mendaftarkan anak mereka ke kampus-kampus yang masuk dalam program ini. Mereka menyambut dengan sukacita program yang mereka sebut sebagai “jalan emas menuju masa depan.”

Program Gratispol bukan hanya tentang memberi biaya pendidikan. Ini adalah pernyataan politik dan sosial dari Pemprov Kaltim bahwa pembangunan tidak hanya dimulai dari atas—dari jalan raya, jembatan, dan gedung-gedung pencakar langit—tetapi juga dari bawah, dari kepala para pemuda yang harus diisi ilmu dan semangat juang.

Dengan 16.823 mahasiswa yang kini terbebas dari UKT, Kaltim telah menunjukkan bahwa membangun Indonesia dari pinggiran bukan sekadar slogan, tapi bisa diwujudkan—dengan perencanaan matang, komitmen anggaran, dan tekad politik yang tak setengah-setengah.