Dari Perkebunan ke Pembangunan: Gubernur Kalbar Ajak GAPKI Bersatu Bangun Daerah

 

Lobi Hotel Mercure Pontianak dipenuhi semerbak harum bunga dan suasana penuh hormat pada Kamis, 12 Juni 2025. Di dalam ballroom yang megah dan terang benderang oleh lampu kristal, berkumpullah para tokoh penting dari sektor perkebunan kelapa sawit Kalimantan Barat, lengkap dengan pengusaha, pejabat, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan lainnya. Mereka tidak hanya hadir untuk menyaksikan prosesi seremonial belaka, tetapi juga untuk mendengar arah baru yang akan dibawa oleh para pemangku kepemimpinan baru Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Barat untuk periode 2025–2030.

Suasana semakin khidmat ketika Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., memasuki ruangan bersama istri sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar, Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. Dengan busana khas yang memadukan nuansa adat dan nuansa modern, keduanya disambut dengan penuh hormat oleh jajaran pengurus GAPKI dan para undangan. Prosesi pelantikan segera dimulai, dipimpin langsung oleh Ketua Umum GAPKI Pusat, Eddy Martono, yang secara simbolis menyerahkan kepemimpinan GAPKI Kalbar kepada sosok baru: Aris Supratman.

Dengan seremonial yang sederhana namun penuh makna, tongkat estafet kepemimpinan diserahkan dari kepengurusan lama kepada pengurus baru. Sorak tepuk tangan menggema. Namun bagi Gubernur Ria Norsan, momen ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah kesempatan untuk memulai narasi baru yang lebih sinergis antara pelaku industri dan pemerintah. Dalam sambutannya yang lugas namun menggugah, ia tidak menahan diri untuk langsung mengajak GAPKI Kalbar menyingsingkan lengan baju dan terlibat langsung dalam pembangunan provinsi.

“Jangan lupa tenaga kerja diperhatikan kesejahteraannya dengan berdayakan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja,” ujar Norsan, menggarisbawahi sebuah prinsip penting dalam dunia industri modern: bahwa keberadaan industri harus membawa manfaat nyata, bukan hanya bagi pemilik modal, tetapi juga masyarakat di sekitarnya. Dengan Kalbar sebagai penghasil kelapa sawit terbesar ketiga di Indonesia, menurutnya, industri ini punya beban tanggung jawab sosial yang sangat besar.

Ia menyadari betul bahwa sektor sawit telah memainkan peran vital dalam pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat selama bertahun-tahun. Ribuan keluarga menggantungkan hidup pada mata rantai industri ini—dari petani plasma, buruh harian, hingga sopir truk pengangkut TBS (tandan buah segar). Namun di sisi lain, Norsan juga tidak menutup mata terhadap polemik yang kerap menyertai perkebunan sawit, terutama soal kerusakan infrastruktur jalan akibat aktivitas angkutan berat.

“Perkebunan kelapa sawit selama ini diidentikkan dengan perusakan jalan. Hal ini karena truk-truk yang membawa hasil sawit melalui jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota setempat,” ungkapnya, lalu melanjutkan, “Hal tersebut sudah lumrah, tapi sebaiknya jangan diributkan. Mari kita bersinergi bersama-sama antara pengusaha sawit dan pemerintah untuk membangun. Kalau ada jalan rusak, ayo kita sama-sama perbaiki. Jangan kita biarkan.”

Ajakan itu lebih dari sekadar wacana. Ia adalah tawaran kemitraan konkret, sebuah panggilan kepada dunia usaha untuk tidak hanya mengambil untung dari tanah Kalbar, tetapi juga turut membangun dari akar. Norsan tak segan untuk menantang GAPKI: Jika jalan rusak karena angkutan industri, mari diperbaiki bersama. Jika masyarakat merasa termarginalkan, mari libatkan mereka. Jika alam terancam oleh ekspansi, mari jaga keseimbangan.

Pentingnya sinergi ini juga ditegaskannya lewat pesan yang menyentuh isu lingkungan. Di tengah isu pemanasan global dan kritik internasional terhadap praktik perkebunan sawit yang merusak hutan tropis, Gubernur Kalbar menyerukan agar para pengusaha menjaga kelestarian lingkungan dengan sungguh-sungguh. Tidak cukup hanya menjalankan CSR (corporate social responsibility) sebagai formalitas. Mereka harus benar-benar menjaga bumi Kalbar agar tetap lestari.

Tak berhenti di situ, Ria Norsan juga menyoroti aspek fiskal. Ia menekankan bahwa GAPKI Kalbar harus menjadi mitra aktif dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menginginkan komitmen yang terang, nyata, dan terukur dari sektor industri sawit dalam menyumbang pajak dan retribusi daerah. “Gapki harus berkomitmen memberikan kontribusi secara transparan dan optimal melalui pajak, retribusi, dan pengembangan ekonomi lokal,” tegasnya dengan intonasi yang tegas, namun penuh harapan.

Di sisi lain, Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, mengapresiasi kehadiran Gubernur dan menyambut baik arah sinergi yang ditawarkan. Ia menjelaskan bahwa pergantian kepengurusan dalam tubuh organisasi GAPKI adalah siklus yang wajar dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. Ia juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pengurus periode sebelumnya yang dikomandoi oleh Purwati Munawir.

“Jadi, luar biasa dukungan Bapak Gubernur, menunjukkan dukungan terhadap industri sawit khususnya di Kalimantan Barat dan untuk Gapki,” ucap Eddy. Ia menaruh harapan besar pada kepemimpinan Aris Supratman untuk melanjutkan dan meningkatkan capaian yang telah dirintis sebelumnya. Harapan itu sejalan dengan tuntutan zaman: sawit tidak bisa lagi berjalan sendirian. Ia harus melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lingkungan secara integral.

Sosok Aris Supratman sebagai nakhoda baru juga menjadi sorotan. Dalam wawancara singkat dengan beberapa media, Aris menyatakan bahwa ia menyambut baik arahan Gubernur dan akan menjadikan sinergi sebagai prioritas utama. Ia berjanji akan membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah, komunitas lokal, hingga LSM lingkungan, untuk memastikan industri sawit di Kalbar bisa berkembang dengan arah yang berkelanjutan.

“Ke depan, GAPKI Kalbar tidak hanya fokus pada produksi, tapi juga pada kualitas hubungan dengan masyarakat dan pemerintah. Kalau kita ingin industri ini terus eksis, maka harus ada keseimbangan,” ujarnya.

Acara pelantikan ini tak hanya menjadi momen simbolik, tetapi juga ruang strategis yang mempertemukan semua kepentingan. Di tengah suasana santai saat makan siang, diskusi kecil mengalir di antara peserta, mulai dari ide pembangunan jalan khusus untuk angkutan sawit, skema padat karya untuk buruh lokal, hingga peluang ekspor CPO (Crude Palm Oil) berbasis green certificate yang menjanjikan harga premium di pasar Eropa. Semua isu yang diangkat pada hari itu seolah menjadi butiran mozaik dari satu visi besar: menjadikan Kalbar sebagai provinsi percontohan industri sawit yang tidak hanya produktif, tetapi juga manusiawi dan berkelanjutan.

Kegiatan pelantikan ditutup dengan sesi foto bersama yang menampilkan jajaran pengurus baru GAPKI Kalbar, perwakilan GAPKI Pusat, serta Gubernur dan Ibu Ketua PKK Kalbar. Namun lebih dari itu, acara ini menandai sebuah era baru: era kolaborasi. Kolaborasi antara industri dan pemerintah, antara ekonomi dan ekologi, antara pertumbuhan dan keberlanjutan. Kalimantan Barat hari itu tidak hanya menyaksikan pergantian pengurus, tetapi juga lahirnya sebuah janji untuk membangun masa depan bersama, dari tanah sawit yang terus tumbuh subur di bumi khatulistiwa.