Membangun Harapan dari Perbatasan: Kaltim dan Kaltara Bersatu Bangun Jalan Penghubung Apau Kayan–Long Bagun

 

Di tengah bentang alam Kalimantan yang lebat dan nyaris tak tersentuh, sebuah babak baru kerja sama antardaerah akan segera terwujud. Dua provinsi bertetangga, Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kalimantan Timur (Kaltim), resmi menjalin kesepakatan untuk membangun akses jalan perbatasan yang menghubungkan dua wilayah terpencil: Kecamatan Long Bagun di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kaltim, dan kawasan Apau Kayan di Kabupaten Malinau, Kaltara.

Jalan sepanjang 122 kilometer ini bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Ia merupakan simbol dari kolaborasi lintas batas, sebuah tekad politik, dan juga cerminan dari harapan masyarakat perbatasan yang selama ini hidup dalam keterisolasian. Dengan anggaran awal sebesar Rp28 miliar yang siap dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, proyek ini diharapkan bisa dimulai dalam waktu dekat, menjawab kebutuhan mendesak warga akan akses transportasi, khususnya dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan logistik lainnya.

 

Menyambung Asa dari Long Bagun ke Apau Kayan

Long Bagun dan Apau Kayan—dua nama yang mungkin terdengar asing bagi sebagian besar warga Indonesia—menyimpan kisah kehidupan masyarakat adat yang telah lama berjuang dalam keterbatasan akses. Jalan menjadi kebutuhan mutlak di wilayah seperti ini. Selama puluhan tahun, warga harus menempuh sungai dengan perahu atau berjalan kaki berhari-hari hanya untuk mencapai layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pasar.

 

Kini, secercah harapan mulai terlihat.

Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, menyatakan bahwa nota kesepahaman telah diteken antara Pemerintah Provinsi Kaltara dan Kaltim. Kesepakatan ini, menurutnya, bukan hanya soal pembangunan fisik, melainkan bentuk komitmen politik dan sosial untuk membangun wilayah perbatasan secara berkelanjutan dan kolaboratif.

“Iya, rapat kemarin sudah disepakati. Itu merupakan Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang artinya penetapan kebijakan bersama karena kebermanfaatan jalan ini akan dirasakan oleh kedua wilayah,” kata Ingkong Ala pada Selasa (29/4/2025).

 

Jalur Perintis di Wilayah Konsesi: Sinergi Pemerintah dan Swasta

Yang menarik, pembangunan akses ini tidak sepenuhnya melewati wilayah bebas. Sebagian ruas jalan yang direncanakan akan melintasi kawasan konsesi milik perusahaan kayu PT Sumalindo Lestari Jaya. Karena itu, pembangunan harus diatur melalui mekanisme hukum berupa PKS agar pemerintah tidak melanggar aturan pemanfaatan lahan dan dapat membangun secara legal di atas konsesi.

“Dalam kebijakan ini, Pemerintah boleh menganggarkan proyek dengan catatan bersifat sementara dan ada kebermanfaatan bersama. Sehingga ketika pihak perusahaan telah beroperasi, perawatannya bisa dilakukan bersama-sama,” ujar Ingkong.

Menurutnya, untuk bagian jalan yang masuk ke wilayah PT Sumalindo, pemerintah hanya akan menggarap pengerasan agregat. Namun di luar area itu, pemerintah memiliki keleluasaan untuk membangun jalan permanen yang diaspal.

“Yang masuk wilayah perusahaan cukup dengan agregat. Tapi selebihnya bisa diaspal permanen oleh pemerintah,” tambahnya.

Hal ini menunjukkan betapa rumitnya pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah hutan tropis Kalimantan, yang seringkali tumpang tindih dengan wilayah konsesi perusahaan. Namun, sinergi antara pemerintah daerah dan pemilik konsesi bisa menjadi contoh kolaborasi yang solutif.

 

Urgensi Akses Transportasi: Ketika Jalan Menjadi Urat Nadi Kehidupan

Ingkong Ala menekankan bahwa pembangunan ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Di tengah sulitnya akses, distribusi bahan pokok—termasuk BBM—menjadi sangat mahal dan tidak stabil. Jalan darat adalah solusi utama untuk memperbaiki logistik.

“Melihat urgensi dan kondisi darurat bersama, utamanya untuk akses transportasi bahan bakar minyak (BBM), maka proyek ini akan segera dimulai. Ini menyangkut hajat hidup masyarakat perbatasan,” tegasnya.

Kondisi geografis yang ekstrem membuat distribusi logistik ke Apau Kayan maupun Long Bagun kerap bergantung pada sungai dan helikopter. Ongkos BBM bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dibandingkan harga normal. Hal ini tentu berdampak langsung pada ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

 

Komitmen Kaltim: Rp 28 Miliar untuk Jalan Harapan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan komitmennya secara konkret. Gubernur Kaltim memastikan bahwa dalam minggu ini, dana sebesar Rp 28 miliar akan digelontorkan untuk memulai pembangunan ruas jalan perbatasan tersebut.

 

“Pak Gubernur Kaltim menyampaikan minggu ini akan meluncurkan alokasi dana pembangunan jalan perbatasan sebesar Rp 28 miliar. Sebab, wilayah Kaltim lebih panjang, dari STA 0 hingga KM 122, dan itu yang paling parah kondisinya,” ujar Ingkong Ala.

Wilayah Kaltim memang memikul beban pembangunan yang lebih besar dalam proyek ini. Hampir seluruh bentang jalan yang akan dibangun berada di wilayah mereka, sehingga logis jika anggaran awal datang dari Kaltim.

Namun, pihak Kaltara juga siap berbagi beban. Menurut informasi yang beredar, Kaltara akan mengalokasikan anggaran tambahan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan di tahun anggaran berjalan atau di tahun berikutnya.

 

Melampaui Batas Wilayah: Sebuah Model Kolaborasi

Apa yang dilakukan Kaltim dan Kaltara ini adalah contoh nyata bahwa pembangunan daerah tidak boleh dibatasi oleh sekat administratif. Ketika kepentingan masyarakat lebih besar dari ego sektoral, kerja sama lintas wilayah menjadi keniscayaan.

Model kerja sama seperti ini bisa dijadikan rujukan bagi provinsi lain yang memiliki permasalahan serupa. Terutama di daerah-daerah perbatasan atau wilayah terpencil, di mana pembangunan seringkali mandek karena masalah birokrasi atau tumpang tindih kewenangan.

“Ini bukan hanya tentang jalan, ini tentang menyambung kehidupan. Jalan itu akan membuka akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan mempererat hubungan antarmasyarakat yang selama ini terisolasi,” kata salah satu tokoh masyarakat Apau Kayan, dalam sebuah wawancara.

 

Menuju Konektivitas Kalimantan yang Sesungguhnya

Pembangunan jalan Long Bagun–Apau Kayan ini bisa menjadi penghubung penting dalam rencana besar konektivitas Kalimantan. Sebagaimana diketahui, Pulau Kalimantan sedang dalam fase transformasi besar-besaran dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim. Maka, pembangunan akses perbatasan seperti ini juga akan mendukung konektivitas antarwilayah di masa depan.

Jika infrastruktur dasar seperti jalan ini sudah terbentuk, maka akan lebih mudah mengintegrasikan daerah-daerah pedalaman ke dalam rantai logistik nasional, sekaligus membuka potensi sumber daya alam dan wisata yang belum tergarap maksimal.

 

Harapan Baru bagi Generasi Muda Perbatasan

Tidak hanya soal ekonomi, infrastruktur jalan ini akan berdampak signifikan terhadap generasi muda di wilayah perbatasan. Banyak anak-anak di Apau Kayan maupun Long Bagun yang harus menempuh perjalanan ekstrem untuk bisa mengenyam pendidikan lanjutan. Dengan adanya akses jalan darat, mereka bisa lebih mudah mengakses sekolah menengah, perguruan tinggi, bahkan peluang kerja di kota-kota yang lebih besar.

“Anak-anak kami punya semangat belajar tinggi, tapi mereka terkendala akses. Semoga jalan ini membuat mereka bisa mengejar mimpi lebih mudah,” kata seorang guru di Apau Kayan.

 

Jalan yang Menghubungkan Lebih dari Sekadar Tempat

Lebih dari sekadar proyek infrastruktur, jalan sepanjang 122 km yang akan menghubungkan Apau Kayan dengan Long Bagun ini adalah penghubung antarmanusia, antara harapan dan kenyataan. Ia membentang tidak hanya di atas tanah dan batu, tetapi juga di atas semangat kolaborasi, tekad, dan kepedulian.

Proyek ini menunjukkan bahwa ketika dua daerah bersatu demi kepentingan rakyatnya, batas wilayah administratif bisa dilampaui. Semoga jalan ini menjadi awal dari lebih banyak kerja sama lintas daerah di Indonesia, terutama untuk membangun wilayah-wilayah yang selama ini berada di tepian pembangunan.

Dan pada akhirnya, jalan ini bukan hanya akan memperpendek jarak antarwilayah, tapi juga memperpendek jarak antara janji pembangunan dan kenyataan hidup rakyat di perbatasan.