Tiga Fase Strategis Pemindahan ASN ke IKN: Siapa yang Jadi Prioritas dan Apa Saja Tantangannya?

 

Pemerintah Indonesia terus melangkah maju dalam proyek ambisiusnya untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Namun, perjalanan besar ini tidak serta-merta berjalan mulus tanpa kendala. Salah satu komponen utama dari transformasi ini adalah pemindahan aparatur sipil negara (ASN), yang memainkan peran vital dalam memastikan roda pemerintahan tetap berjalan tanpa hambatan, meski berpindah lokasi ribuan kilometer dari pusat kekuasaan yang lama.

Rencana pemindahan ASN ke IKN tak dilakukan secara tergesa. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah merancang proses ini secara bertahap, dengan pendekatan strategis yang mempertimbangkan efektivitas kerja, kesiapan infrastruktur, dan juga dinamika politik yang berkembang.

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Selasa, 22 April 2025, Menteri PANRB Rini Widyantini memaparkan secara rinci tentang tiga fase utama pemindahan ASN ke IKN. Ketiga fase tersebut tidak hanya menjelaskan siapa saja yang akan dipindahkan terlebih dahulu, tetapi juga menjawab berbagai pertanyaan publik seputar kesiapan fasilitas hingga dinamika internal pemerintahan yang saat ini tengah mengalami penataan ulang.

 

Fase Pertama: Strategi Awal dan Siapa yang Jadi Prioritas

Fase pertama pemindahan ASN ke IKN ditujukan bagi mereka yang bertugas di unit-unit kerja strategis. Menurut Rini, yang menjadi prioritas utama adalah ASN yang bekerja dalam lingkup mendukung langsung efektivitas dan keberlangsungan pemerintahan pusat, khususnya yang berada di bawah koordinasi langsung Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, posisi-posisi kunci seperti staf Sekretariat Negara, kementerian koordinator, serta unit pendukung pengambilan keputusan presiden menjadi yang pertama dalam daftar pemindahan.

"Fokus utamanya adalah pemindahan ASN pada prioritas pertama yaitu unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi strategis, untuk mendukung efektivitas dan penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung langsung presiden dan wakil presiden di IKN,” ujar Rini di hadapan anggota dewan.

Langkah ini, menurut Rini, penting untuk memastikan bahwa IKN sebagai pusat pemerintahan baru benar-benar dapat beroperasi dan mengambil keputusan penting tanpa bergantung pada Jakarta. Dengan begitu, proses transisi dari ibu kota lama ke ibu kota baru akan berlangsung secara terstruktur dan tidak mengganggu roda pemerintahan nasional.

Namun, meski sudah memiliki peta jalan yang jelas, implementasi fase pertama ini harus ditunda. Salah satu alasannya adalah menunggu arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Proses pemindahan yang sebelumnya dijadwalkan akan dimulai pada 2024, hingga kini belum dapat dilaksanakan karena belum adanya peraturan presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum dari proses relokasi tersebut.

 

Fase Kedua: Mengintegrasikan ASN Baru dan Inovasi Sistem Kantor

Memasuki fase kedua, pemerintah akan melibatkan ASN yang berasal dari seleksi CPNS 2024, termasuk yang berasal dari jalur afirmatif. Di tahap ini pula, pemerintah mulai memperkenalkan konsep kantor bersama (shared office) dan sistem layanan bersama (shared service system). Ini adalah pendekatan baru dalam birokrasi Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kolaborasi antarinstansi.

“Pada fase kedua yaitu penerapan shared office atau shared service system, di mana pemindahan ASN berlanjut pada prioritas kedua termasuk pengisian ASN dari hasil seleksi CPNS 2024 (termasuk kuota afirmasi),” jelas Rini.

Model shared office memungkinkan beberapa instansi untuk berbagi ruang kerja, fasilitas, dan bahkan sistem administratif yang saling terkoneksi. Dengan pendekatan ini, diharapkan anggaran operasional pemerintahan di IKN dapat dihemat, sekaligus membuka ruang kerja yang lebih kolaboratif.

Tak hanya itu, Rini juga mengungkapkan bahwa fase ini akan mencakup proses mutasi atau pemindahan ASN dari pemerintah daerah Kalimantan Timur. Langkah ini bertujuan untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memberdayakan potensi SDM lokal yang selama ini kurang mendapatkan sorotan di skala nasional.

 

Fase Ketiga: Menuju Pemerintahan Cerdas (Smart Government)

Fase ketiga menjadi penutup dari keseluruhan rencana besar ini. Di tahap ini, fokus utama pemerintah adalah membangun ekosistem pemerintahan digital atau yang disebut sebagai "smart government". Ini mencakup digitalisasi layanan publik, pemanfaatan teknologi dalam tata kelola administrasi, serta pembentukan sistem pemerintahan yang transparan, efisien, dan terintegrasi.

Pemindahan ASN di fase ketiga juga mencakup lanjutan relokasi ASN yang belum sempat dipindahkan di fase sebelumnya. Dengan kata lain, ini adalah fase penyempurnaan dari seluruh proses transisi ke IKN.

 

“Selanjutnya adalah proses kelanjutan pemindahan ASN lainnya,” ujar Rini singkat, namun padat makna.

Namun, realisasi dari semua fase ini masih terganjal berbagai faktor. Penundaan demi penundaan terjadi karena perubahan struktur kementerian dan lembaga usai terbentuknya Kabinet Merah Putih pasca Pemilu 2024. Organisasi-organisasi baru sedang dalam tahap konsolidasi, sehingga memindahkan ASN saat ini justru dikhawatirkan akan mengganggu penataan yang sedang berlangsung.

 

Penundaan dan Ketidakpastian Jadwal Final

Salah satu pernyataan penting dari Rini dalam rapat tersebut adalah soal penundaan pemindahan ASN yang telah disampaikan ke seluruh kementerian dan lembaga. Surat resmi dengan nomor tertanggal 24 Januari 2025 telah dikirimkan oleh Kemenpan RB untuk menginformasikan bahwa proses relokasi ASN ke IKN tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

 

“Dan inti surat tersebut adalah bahwa pemindahan kementerian, lembaga, dan pegawai ASN yang direncanakan tahun 2024 belum dapat dilaksanakan mengingat terjadinya penataan organisasi tata kerja sebagian kementerian dan lembaga pada Kabinet Merah Putih,” jelas Rini.

Penyesuaian gedung perkantoran dan pembangunan hunian bagi ASN di IKN pun belum sepenuhnya rampung. Banyak unit perumahan yang masih dalam tahap pembangunan, begitu pula dengan gedung-gedung kantor yang ditargetkan selesai akhir 2024.

Di sisi lain, struktur baru kementerian dan lembaga yang sedang dalam proses finalisasi juga membawa perubahan pada jumlah dan posisi ASN yang harus dipindahkan. Maka dari itu, jadwal pemindahan belum bisa ditentukan secara pasti. "Adapun jadwal finalnya kami belum mendapat arahan dari Bapak Presiden, mengingat Perpres mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani," kata Rini.

 

Tantangan yang Masih Harus Diatasi

Proyek pemindahan ASN ke IKN memang monumental, namun tantangan di lapangan pun tidak bisa dianggap remeh. Mulai dari kesiapan infrastruktur, perumahan, transportasi, akses internet cepat, hingga integrasi teknologi dalam sistem birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar.

Belum lagi bicara soal kesiapan mental dan sosial para ASN yang akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur—sebuah langkah yang bagi sebagian besar pegawai pemerintah tidak mudah, terutama yang telah lama membangun kehidupan di ibu kota lama.

Faktor lainnya adalah anggaran negara yang harus disesuaikan dengan perubahan struktur pemerintahan pasca pemilu. Kementerian dan lembaga baru harus mendapatkan alokasi anggaran yang tepat, termasuk untuk mendukung relokasi ASN ke IKN.

 

Jalan Panjang Menuju Nusantara

Pemindahan ASN ke IKN bukan sekadar proyek pemindahan kantor pemerintahan, tetapi simbol dari mimpi besar Indonesia untuk membangun tata kelola negara yang lebih modern, efisien, dan inklusif. Namun, jalan menuju Nusantara masih panjang dan berliku.

Ketika semua infrastruktur telah siap, dan transformasi sistem birokrasi mulai berjalan, IKN bukan hanya akan menjadi ibu kota baru secara geografis, tetapi juga pusat peradaban baru dalam pemerintahan Indonesia. Dengan komitmen politik yang kuat, dukungan teknologi, dan kesiapan sumber daya manusia, cita-cita menjadikan IKN sebagai episentrum baru negara bisa menjadi kenyataan.

Kini, kita hanya perlu bersabar menanti lampu hijau dari Presiden dan kesiapan semua elemen negara untuk melangkah bersama menuju Nusantara. Sebab memindahkan ibu kota, bukan sekadar soal gedung dan meja kerja—tetapi juga soal semangat baru dalam melayani bangsa.