Kalsel Tancap Gas Pelantikan CPNS dan PPPK: Harapan Baru di Tengah Percepatan ASN

  

BANJARMASIN – Pemerintah daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) menunjukkan respons cepat terhadap kebijakan nasional terkait percepatan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Saat beberapa wilayah lain di Indonesia masih menunggu kepastian jadwal pelantikan, sejumlah daerah di Kalsel justru sudah lebih dulu melaksanakan pelantikan dan pengangkatan resmi.

Kota Banjarbaru, sebagai ibu kota provinsi, menjadi salah satu pelopor pelaksanaan pelantikan lebih awal. Disusul oleh Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar yang bahkan lebih cepat lagi dalam menggelar seremoni pengangkatan para calon abdi negara.

Langkah proaktif ini mendapat sambutan positif dari banyak pihak, terutama dari para CPNS dan PPPK yang telah lama menunggu kepastian status kerja mereka. Di tengah harapan dan dinamika birokrasi, inisiatif percepatan ini memberi secercah harapan serta semangat baru bagi para calon aparatur sipil negara.

 

Banjarbaru dan Kabupaten Banjar Jadi Pelopor

Banjarbaru mencatat pelantikan resmi terhadap 7 CPNS dan 132 PPPK pada 21 Maret 2025. Proses yang berjalan mulus tersebut mendapat apresiasi dari banyak kalangan karena mencerminkan kesiapan administratif dan fiskal yang matang dari pemerintah kota.

Sementara itu, Kabupaten Banjar justru lebih dulu menyelesaikan proses pelantikan terhadap 657 calon ASN pada 10 Maret 2025, terdiri dari 27 CPNS dan 630 PPPK. Kecepatan tersebut tak hanya menunjukkan kesiapan daerah, namun juga bukti nyata bahwa semangat reformasi birokrasi di Kalsel bukan sekadar wacana.

Kota Banjarmasin pun tidak mau ketinggalan. Pada 8 April 2025, sebanyak 26 CPNS dan 371 PPPK telah resmi dilantik. Pelaksanaan di ibu kota provinsi ini memperkuat posisi Kalsel sebagai daerah yang serius dalam membangun sistem birokrasi yang responsif dan efisien.

 

Kesiapan Anggaran dan Administrasi Jadi Kunci

Menurut Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, Rahmah Khairita, keberhasilan percepatan pelantikan tak lepas dari kesiapan anggaran dan administrasi yang telah disusun jauh-jauh hari. Pemerintah daerah disebut telah mengalokasikan dana khusus untuk pengangkatan, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi CPNS dan PPPK yang dilantik.

“Kami sudah siap dari sisi anggaran dan administrasi. Koordinasi juga sudah dilakukan langsung dengan Kementerian Dalam Negeri, BKN, hingga Kementerian PAN-RB dalam rapat koordinasi virtual pada 19 Maret lalu,” ujar Khairita.

Ia menambahkan, semua persyaratan teknis, termasuk Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN, sudah dikantongi sebelum pelantikan dilakukan. Hal ini menjadi penopang utama kelancaran proses tanpa hambatan berarti.

 

Provinsi Siapkan Pelantikan Besar-Besaran

Di tingkat provinsi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Selatan telah merencanakan pelantikan massal bagi 1.230 calon ASN, yang terdiri dari 100 CPNS dan 1.130 PPPK. Pelantikan dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis, 24 April 2025.

“Pelantikan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan,” kata Mashudi, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKD Kalsel.

Ia menegaskan bahwa proses administrasi dan kesiapan teknis di lingkup provinsi juga telah diselesaikan. Diharapkan pelantikan di tingkat provinsi akan berjalan dengan lancar seperti di kabupaten dan kota.

 

Testimoni Pegawai: “Alhamdulillah, Akhirnya Resmi!”

Percepatan pelantikan ini menjadi kabar gembira bagi para calon ASN yang telah lama menanti status kepegawaian mereka disahkan secara resmi.

Salah satunya adalah Muhammad Arief (24), pemuda asal Martapura, Kabupaten Banjar. Arief resmi dilantik sebagai PPPK pada 10 April 2025. Ia sebelumnya merupakan pegawai tidak tetap di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Banjar.

“Alhamdulillah pelantikannya lancar, gak molor seperti yang sempat diberitakan di media sosial,” ujar Arief dengan senyum lega.

Ia mengatakan, meskipun sempat menunggu cukup lama, selama masa transisi dirinya tetap menerima gaji seperti biasa. Pengalaman kerjanya selama lebih dari satu tahun menjadi nilai tambah yang membantunya memenuhi syarat pendaftaran PPPK.

“Dengan status baru ini, semoga bisa lebih fokus dan produktif. Sekarang tanggung jawab makin besar, jadi harus lebih siap,” tambahnya.

 

Sambil Menanti, CPNS Tetap Produktif

Namun tidak semua cerita secepat itu. Ajwa Helisa (23), lulusan Ilmu Komputer dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) asal Kabupaten Tapin, masih menunggu pelantikan resmi sebagai CPNS sejak dinyatakan lolos pada Januari 2025.

Meski belum dilantik, Ajwa tak tinggal diam. Ia justru memanfaatkan waktu menunggu dengan bekerja di dua tempat sekaligus—sebagai tenaga kontrak di MTsN 2 Tapin dan di STIT Assunniyah Tambarangan.

“Senin sampai Jumat saya kerja di MTsN dari pagi sampai siang, lalu Jumat sore sampai Minggu sore di STIT. Walau capek, saya tetap bersyukur,” tutur Ajwa.

Penghasilan dari kedua pekerjaan itu belum sepenuhnya mencukupi standar UMK Tapin 2025. Namun bagi Ajwa, yang terpenting adalah bisa bertahan secara finansial dan terus belajar hingga resmi menyandang status CPNS.

“Nanti kalau sudah resmi dilantik, baru saya berhenti dari dua pekerjaan itu dan fokus sebagai ASN. Untuk sekarang, yang penting cukup buat kebutuhan pribadi,” pungkasnya.

Langkah cepat dan tegas yang diambil sejumlah daerah di Kalsel ini seakan menjadi simbol semangat baru dalam wajah birokrasi lokal. Di tengah berbagai tantangan administrasi dan fiskal yang masih melanda banyak daerah di Indonesia, Kalsel justru tampil sebagai contoh percepatan yang realistis, terukur, dan berpihak pada kepastian hukum serta kesejahteraan calon ASN.

Pelantikan CPNS dan PPPK bukan sekadar seremoni. Ia adalah awal dari pengabdian panjang di ranah pelayanan publik. Maka dari itu, percepatan ini membawa makna strategis, baik bagi para pegawai maupun pemerintah daerah yang kini tengah membenahi sistem tata kelola birokrasi.

Kini, mata publik tertuju pada pelantikan massal tingkat provinsi pada 24 April mendatang. Jika sukses, ini akan menjadi catatan penting dalam sejarah manajemen ASN di Kalimantan Selatan. Sebuah langkah nyata menuju pemerintahan yang lebih cepat, lebih sigap, dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan.