Jerat Sunyi di Mempawah: Ketika KPK Mengendus Jejak Korupsi di Kalimantan Barat

 

Foto : Pontas

Selalu ada aroma tak sedap di balik proyek pembangunan yang gemerlap. Ketika beton dicetak dan jalan diperlebar, di balik meja rapat dan tumpukan dokumen anggaran, terkadang tersembunyi cerita kelabu tentang pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Dan kini, cerita kelabu itu sedang ditelusuri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jantung Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Mempawah.

Kabar tentang penggeledahan oleh lembaga antirasuah itu mengalir deras seperti derasnya Sungai Kapuas selepas hujan. Tapi tak seperti derasnya informasi di media sosial, kabar resmi dari KPK datang dalam tempo lambat dan penuh kehati-hatian. Yang pasti, penggeledahan itu bukan tanpa alasan. Ada dugaan kuat bahwa uang rakyat kembali menjadi korban kerakusan segelintir oknum.

 

Babak Awal: KPK Menyapa Tanah Borneo

KPK memulai manuvernya pada akhir April 2025. Tanpa banyak gembar-gembor, tim penyidik mulai bergerak di beberapa titik di Kalimantan Barat. Lokasi utama yang menjadi fokus perhatian adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah.

Menurut keterangan resmi dari Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang di dinas tersebut.

"Benar, penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan di kabupaten pada Provinsi Kalimantan Barat," ujar Tessa dalam keterangan tertulis pada Minggu, 27 April 2025.

Dua hari berselang, Tessa kembali memberikan informasi lanjutan. Meski penggeledahan belum rampung, KPK menyatakan bahwa proses investigasi ini sudah memasuki tahap penyidikan. Artinya, sudah ada bukti permulaan yang cukup kuat untuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak tertentu.

 

Dari Laporan Warga, Berlanjut ke Aksi

Menariknya, kasus ini bukan bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT), seperti yang selama ini kerap mewarnai pemberitaan KPK. Tidak ada penyergapan dramatis atau penangkapan di tengah malam. Kasus ini bermula dari sesuatu yang lebih sunyi: laporan masyarakat.

Menurut Tessa, laporan itu diterima beberapa waktu lalu, kemudian dianalisis dan diverifikasi oleh tim KPK. Proses itu lalu berlanjut ke tahap penyelidikan, hingga akhirnya mengerucut pada penyidikan dan penggeledahan di lapangan.

“Ini bukan OTT, jadi kami memang menerima laporan masyarakat yang kemudian ditelaah lebih lanjut,” jelas Tessa.

Hal ini memperlihatkan pergeseran strategi KPK dalam mengusut kasus korupsi. Mereka tidak hanya menunggu momentum untuk menangkap tangan para pelaku, tetapi juga memperkuat jalur investigasi berbasis laporan warga dan dokumen pendukung.

 

Mempawah dalam Sorotan

Kabupaten Mempawah, sebuah wilayah strategis di Kalimantan Barat, dikenal sebagai salah satu titik penting pengembangan infrastruktur. Letaknya yang dekat dengan Kota Pontianak menjadikan wilayah ini krusial bagi distribusi logistik dan pengembangan kawasan industri.

Di balik geliat pembangunan tersebut, sayangnya, aroma manipulasi anggaran ternyata tercium juga. Pengadaan barang di Dinas PU Mempawah menjadi titik fokus penyidikan KPK. Meski Tessa belum mengungkapkan secara rinci jenis barang yang dimaksud, publik menduga ada keterkaitan dengan proyek-proyek besar yang tengah berlangsung.

“Belum bisa saya sampaikan secara spesifik terkait tindak pidana yang sedang diusut. Nanti akan kami sampaikan secara resmi,” kata Tessa, Selasa, 29 April 2025.

Namun satu hal yang pasti, KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Identitas mereka sengaja belum diumumkan ke publik, menunggu proses penggeledahan tuntas dan alat bukti terkumpul secara menyeluruh.

“Kami akan umumkan setelah semua tahapan proses awal ini selesai. Akan ada konferensi pers resmi,” tambah Tessa.

 

Menguak Jaringan, Menyusun Bukti

Penggeledahan oleh KPK bukanlah sekadar formalitas. Setiap lembar dokumen, setiap rekaman transaksi, setiap berkas kontrak pengadaan, semuanya ditelusuri dengan cermat. Menurut informasi yang dihimpun, beberapa lokasi yang didatangi penyidik tidak hanya kantor dinas, tetapi juga rumah dinas dan kediaman pribadi sejumlah pihak yang diduga terkait.

Kegiatan ini masih berlangsung hingga akhir minggu ini, sebagaimana diungkapkan oleh Tessa. “Nanti mungkin akhir minggu ini bila sudah selesai nanti kita akan update lagi ke teman-teman, apa yang didapat dari proses penggeledahan tersebut,” ujarnya.

Dalam proses ini, KPK tentu tidak sendiri. Mereka berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan otoritas lokal, serta mendapatkan pengawalan ketat untuk memastikan keamanan penyidik maupun kerahasiaan dokumen yang disita.

 

Dugaan Modus Korupsi

Meski belum diumumkan secara resmi, sejumlah sumber di internal pemerintahan daerah menyebutkan bahwa modus korupsi dalam kasus ini berkaitan dengan penggelembungan anggaran dalam proyek pengadaan alat berat dan material pembangunan jalan. Beberapa proyek disebut tidak sesuai spesifikasi, dan ada dugaan kuat bahwa pemenang tender sudah “dikondisikan” jauh sebelum proses lelang dimulai.

Praktik-praktik seperti ini bukan hal baru dalam sejarah birokrasi daerah. Namun, kehadiran KPK di Kalimantan Barat memberikan pesan kuat: tak ada lagi tempat aman bagi pelaku korupsi, bahkan di daerah-daerah yang jauh dari sorotan ibu kota.

Masyarakat Mempawah menyambut baik langkah KPK, meski juga muncul kekhawatiran akan dampak jangka pendeknya. “Kami berharap KPK bisa bongkar habis siapa saja yang bermain. Jangan sampai hanya yang kecil yang dikorbankan,” ujar Anton, seorang warga Mempawah yang mengaku sudah lama curiga dengan praktik pengadaan proyek di daerahnya.

Sementara itu, pihak pemerintah Kabupaten Mempawah masih memilih untuk bungkam. Bupati Mempawah belum memberikan pernyataan resmi, dan sejumlah pejabat dinas disebut tidak bisa dihubungi oleh media sejak kabar penggeledahan merebak.

Namun sejumlah pengamat menilai, penggeledahan ini bisa menjadi momen penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan bersih-bersih internal, sekaligus memperbaiki sistem pengadaan yang selama ini rawan disalahgunakan.

 

Langkah Strategis KPK di Tahun Politik

Menariknya, penggeledahan ini terjadi di tengah tahun politik, menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada akhir 2025. Banyak yang menilai langkah KPK ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga peringatan dini bagi para calon kepala daerah agar tidak bermain-main dengan anggaran negara.

“Ini adalah sinyal keras dari KPK bahwa siapa pun yang maju dalam Pilkada nanti, harus bersih dan siap diaudit secara menyeluruh,” kata pengamat politik dari Universitas Tanjungpura, Dr. Alimudin Basri.

KPK sendiri tidak menampik bahwa langkah mereka akan terus berlanjut di daerah-daerah lain, terutama di sektor-sektor yang selama ini dikenal sebagai “lahan basah” korupsi, seperti infrastruktur, pengadaan barang, dan dana hibah.

Saat ini, publik menanti dengan penuh harap: siapa tersangka yang akan diumumkan? Sejauh mana kerugian negara yang ditimbulkan? Dan yang tak kalah penting, apakah kasus ini akan menjadi pembuka untuk membongkar jaringan yang lebih besar?

KPK menjanjikan akan memberikan update resmi setelah penggeledahan selesai. Namun dari semua peristiwa ini, satu pesan jelas tersampaikan: korupsi tidak akan pernah lagi merasa nyaman bersembunyi, bahkan di pelosok Kalimantan.

Dan bagi rakyat Kalimantan Barat, khususnya warga Mempawah, kisah ini adalah pengingat bahwa pengawasan warga adalah kunci pertama untuk menjaga uang negara tetap pada jalurnya. Karena ketika rakyat bersuara, dan lembaga penegak hukum bertindak, tak ada konspirasi yang bisa abadi.